Dicari Figur Cawapres untuk Anies Baswedan

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 13 Oktober 2022
Dicari Figur Cawapres untuk Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meresmikan 100 taman maju bersama di Taman Delonix, Pasar Rebo, Jakarta, Rabu (12/10/2022). ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jaringan Rakyat Indonesia Bersama Anies Baswedan (Jarimanies) menggelar soft launching sekaligus diskusi dengan tema mencari figur calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan.

Dalam forum diskusi itu, Juru Bicara Nasional Jarimanies, Setiyono mengatakan, Anies harus berdampingan dengan cawapres yang elektabilitasnya bagus.

Baca Juga

Sebelum Lengser, Anies Titip Pembangunan Stadion Tugu

"Diskusi ini adalah langkah awal yang baik untuk mendorong koalisi parpol dalam mendukung Anies Baswedan dan menggali potensi-potensi politik calon wakilnya," kata Setiyono menegaskan.

Setiyono berharap pendamping Anies adalah orang yang bisa menaikkan elektabilitas dan menambah ceruk pemilih bagi Anies Baswedan.

Sementara itu, Inisiator Jarimanies Rahman Toha menyampaikan, kesediaan Anies Baswedan menjadi capres menjadi modal utama, apalagi Partai NasDem yang mengusungnya.

"Anies Baswedan telah sukses memimpin DKI Jakarta karena bisa membuat Jakarta aman, nyaman, modern, dan harmonis," ujarnya

Baca Juga

Ruhut Sebut Politik Identitas Jadi Modal Anies Maju Capres 2024

Menurut dia, tantangan global Indonesia ke depan memerlukan pemimpin yang cerdas, memiliki visi dan narasi serta kemampuan memimpin yang kuat.

"Itu ada pada sosok Anies Baswedan," tegasnya.

Ia menjelaskan pembentukan Jarimanies bertujuan untuk memenangkan Anies Baswedan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Keberadaan organisasi ini sekaligus merajut beragam elemen masyarakat untuk bersama mendukung kemenangan Anies Baswedan. (*)

Baca Juga

Tanggapi Dukungan Jadi Cawapres Anies, Panglima TNI: Fokus Selesaikan Tugas

#Anies Baswedan #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Bagikan