Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan jumlah rukun warga (RW) kumuh di Jakarta mengalami penurunan signifikan dibandingkan beberapa tahun lalu. Meski begitu, persoalan kawasan kumuh di ibu kota disebut belum sepenuhnya terselesaikan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, tercatat masih ada 211 RW kumuh pada 2026 dari total 2.759 RW yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta.
Pramono mengatakan, angka tersebut menurun cukup drastis dibandingkan 2017 yang mencapai 445 RW kumuh.
“Jadi, ada penurunan RW kumuh dari 445 di tahun 2017 menjadi 211 di tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen. Jadi kalau mau melihat sederhananya begini, dalam satu tahun pemerintahan saya dan lebih dikit lah ya, sekarang ini menjadi 211 RW,” kata Pramono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (7/5).
Baca juga:
Pengamat tak Terima Pasar di Jakarta Kumuh, Sebut Perbaikan Sudah Terlihat Jelas
Menurut dia, capaian tersebut patut disyukuri di tengah meningkatnya jumlah penduduk dan kompleksitas persoalan perkotaan di Jakarta.
Namun, politikus PDI Perjuangan itu menegaskan dirinya tidak ingin sepenuhnya mengklaim penurunan tersebut sebagai hasil kerja pemerintahannya semata.
“Saya tidak mau mengklaim bahwa itu semua adalah hasil dari apa yang kami lakukan, tetapi kalau melihat perkembangan jumlah penduduk bertambah, kemudian persoalan-persoalan lapangannya juga semakin kompleks, ada penurunan hampir 52 persen lebih menurut saya sudah hal yang luar biasa dan saya mensyukuri itu,” tuturnya.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan penanganan RW kumuh di kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi. Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara menjadi perhatian utama karena memiliki jumlah RW kumuh terbanyak.
Baca juga:
152 Rumah di Permukiman Kumuh Menteng akan Direnovasi, Pemilik Diberi Bantuan Modal Usaha
Pramono menyebut sejumlah kawasan di Jakarta Barat, termasuk Tambora, masih menjadi titik yang membutuhkan penanganan serius.
“Di Barat paling banyak dan itu memang di lapangannya hampir semua RW, hampir semua kelurahan saya sudah keliling dari 267, memang beberapa itu di Barat terutama misalnya lah di Tambora dan sebagainya (kumuh) dan kami akan turun untuk itu,” urainya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai penataan kawasan padat penduduk menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan secara bertahap, seiring pertumbuhan urbanisasi dan kebutuhan hunian warga ibu kota. (Asp)
