Akibat COVID-19, Dewan Pers Sebut 70 Ribu Orang Jadi Yatim

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 23 Juli 2021
Akibat COVID-19, Dewan Pers Sebut 70 Ribu Orang Jadi Yatim

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wabah virus corona tak hanya menghantam sendi perekonomian, tapi juga membawa luka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan karena meninggal dunia.

Dewan Pers menyebut, kurang lebih tujuh puluh ribu kepala keluarga meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Sehingga sekarang ini, banyak anak-anak Indonesia yang berstatus yatim.

"COVID-19 ini luar biasa, salah satu efek yang luar biasa adalah yatim baru. Betapa banyaknya yatim baru yatim baru, yang saya hitung paling tidak sekarang sudah hampir 70.000 yatim baru," ucap Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh saat siaran virtual, Jumat (23/7).

Baca Juga:

Ketua DPR Minta Anggaran COVID-19 Digunakan untuk Perlindungan Anak

Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, angka itu bukan termasuk dari jumlah kepala keluarga yang meninggal sebelum COVID-19, tapi hanya kasus di masa pandemi.

"Belum termasuk yang yatim lama. Yatim yang akibat di COVID-19 ini saja, itu kira-kira sudah 70 ribu yatim baru," terangnya.

Pemakaman dengan protokol pencegahan COVID-19. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Pemakaman dengan protokol pencegahan COVID-19. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Tingginya tingkat kematian, ucap Mohammad Nuh, fungsi media massa harus berperan aktif lagi dalam penanganan virus corona. Dengan mengingatkan masyarakat untuk tidak abai menjalankan protokol kesehatan penyebaran COVID-19.

"Oleh karena itu, media kita semua itu harus menjadi pejuang sejati mulai dari hulu sampai hilir. Hulunya itu prokes macam-macam di situ, hilirnya itu antara lain urusan yatim, yatim tadi itu, antara lain PHK-PHK itu," ungkapnya.

Baca Juga:

Kampung Jokowi Bertahan di Level 4 COVID-19, Ini Penjelasan Pemkot Solo

Lanjut dia, jangan sampai media tak berpengaruh banyak untuk ke masyarakat dalam menyelesaikan wabah virus corona.

"Pesan saya secara khusus jangan sampai kita menjadi distorsi sosial dan distorsi spiritual. Kalau kita engga ikut, taruh lah menangani COVID-19 ini, entah di hulu entah hilir, itu kita akan menjadi distorsi sosial," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Kejar Herd Immunity, Ribuan Warga di Wilayah Slum Area Jakpus Divaksin COVID-19

#Dewan Pers #COVID-19
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Dewan Pers Minta Pemerintah Gunakan Jalur Diplomatik Bebaskan Jurnalis Indonesia yang Ditangkap Israel
Dewan Pers mendorong pemerintah untuk memakai jalur diplomasi demi membebaskan jurnalis dan warga sipil.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Mei 2026
Dewan Pers Minta Pemerintah Gunakan Jalur Diplomatik Bebaskan Jurnalis Indonesia yang Ditangkap Israel
Berita Foto
Dewan Pers Serahkan Usulan Revisi UU Hak Cipta ke Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerima surat usulan revisi Undang-Undang Hak Cipta dari Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 23 April 2026
Dewan Pers Serahkan Usulan Revisi UU Hak Cipta ke Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Indonesia
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Nurhadi mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada masuknya varian ke tanah air, tetapi lebih menekankan pada kekuatan kapasitas deteksi dini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 April 2026
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Video Perencanaan Pandemi COVID-19 dari Epstein Files Viral di Media Sosial
Konten itu ternyata merupakan bagian dari materi promosi rumah sakit yang berlokasi di Be’er Ya’akov, Israel.
Dwi Astarini - Kamis, 19 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Video Perencanaan Pandemi COVID-19 dari Epstein Files Viral di Media Sosial
Indonesia
Dewan Pers Tegur Perusahaan AI soal Penggunaan Berita Tanpa Royalti
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan platform AI wajib membayar royalti jika menggunakan karya jurnalistik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 Februari 2026
Dewan Pers Tegur Perusahaan AI soal Penggunaan Berita Tanpa Royalti
Indonesia
Tingkatkan Profesionalisme Jurnalis, LKBN Antara Gelar Pra-UKW
Uji Kompetensi Wartawan akan digelar pada 4-5 Februari 2026 untuk 30 jurnalis dari tiga jenis platform media, yang meliputi siber, foto, dan TV.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Tingkatkan Profesionalisme Jurnalis, LKBN Antara Gelar Pra-UKW
Indonesia
Dewan Pers Dukung Putusan MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan
Mendukung implementasi putusan MK yang memperkuat perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan kerja jurnalistiknya.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Dewan Pers Dukung Putusan MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan
Indonesia
Kemkomdigi Minta Publik Beri Masukan Soal Tugas Sekretariat Dewan Pers
Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers, Kemkomdigi sampai dengan tanggal 7 November 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Kemkomdigi Minta Publik Beri Masukan Soal Tugas Sekretariat Dewan Pers
Indonesia
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Iwakum menilai keterangan DPR RI dan Dewan Pers dalam sidang uji materiil UU Pers di Mahkamah Konstitusi belum menjawab substansi persoalan perlindungan hukum bagi wartawan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Berita Foto
Sidang Uji Materi UU Pers Hadirkan Dewan Pers, PWI dan AJI di Mahkamah Konstitusi
Suasana sidang uji materi terhadap Undang-Undang (UU) tentang Pers di Gedung MK, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 21 Oktober 2025
Sidang Uji Materi UU Pers Hadirkan Dewan Pers, PWI dan AJI di Mahkamah Konstitusi
Bagikan