Akbar Tanjung: MPR Jadi Lembaga Tertinggi, Presiden Tak Bisa Dipilih Secara Langsung

MerahPutih.Com - Wacana amandemen UUD 1945 dengan tujuan kembali memperkuat fungsi sejumlah lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menurut politisi senior Golkar Akbar Tanjung berpotensi mengubah proses demokratisasi yang tengah berjalan.

Sebagaimana diketahui salah satu poin yang diusulkan sejumlah politisi yakni menempatkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Hal ini bagi Akbar Tanjung akan menyebabkan tata cara pemilihan presiden berubah. Presiden tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat melainkan melalui pemungutan suara di MPR.

Baca Juga:

Politisi PDI Perjuangan Bantah Usulan Amandemen UUD 1945 Inisiatif Partainya

Padahal, saat ini MPR sudah tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Menurut mantan Ketua DPR era reformasi ini, perubahan peran MPR sudah dilakukan melalui amandemen UUD 1945 sebnyak empat kali hingga yang terakhir tahun 2002.

Akbar Tanjung kembali menegaskan jika MPR kembali sebagai lembaga tertinggi negara lewat amandemen UUD 1945, kemungkinan Presiden tak akan lagi dipilih rakyat. Presiden bisa saja dipilih MPR.

Padahal, kata dia, pemilihan presiden (pilpres) secara langsung yang sudah dilakukan sebanyak empat kali ini dilakukan secara sadar.

"Sejatinya, masyarakat kita sudah memahami betul, perubahan amandemen 1945 sebelumnya sudah betul-betul menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, yakni mereka menentukan presiden-nya sendiri," kata Akbar di kawasan Cut Mutia, Jakarta Pusat, Rabu (4/9).

Jika MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara, maka menurut dia, Indonesia mengalami kemunduran karena rakyat sudah diberi kesempatan memilih pemimpinnya secara langsung.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar ini menyampaikan pihaknya tidak ingin mengubah sistem ketatanegaraan yang secara sadar sudah menentukan bahwa MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara.

"Orde baru, MPR lembaga tertinggi negara, DPR lembaga tinggi negara, sekarang semua sudah lembaga negara," jelas dia.

Ia juga mengungkap kegelisahannya terkait wacana mengamanden Undang-Undang Dasar dan menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurut kedua wacana itu berisiko menciptakan masalah ketatanegaraan baru. Sebab, kata Akbar, Indonesia pasca reformasi memiliki sistem ketatanegaraan yang sangat berbeda, dengan Indonesia pada periode Orde Baru.

“Kalaupun tujuannya (menghidupkan kembali GBHN) untuk perencanaan pembangunan, kita sudah punya rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN),” ucap Akbar.

Baca Juga:

Anggota DPR Akui Amandemen UUD 1945 Perlu, Tapi Dengan Catatan

Pada dasarnya terkait perencanaan pembangunan, menurut Akbar, dapat dilakukan melalui sinkronisasi antara daerah dan nasional.

Selain itu, kata Akbar, Presiden juga dapat mengajukan undang-undang apabila memiliki rencana pembangunan berkelanjutan.

“Dengan begitu sebenarnya GBHN belum terlalu urgen untuk diwacanakan saat ini,” pungkanya.(Knu)

Baca Juga:

Lewat Amandemen Ketiga, Kewenangan dan Kedudukan MPR Dilucuti