Jimly Sebut Amandemen UUD 1945 Harus Perkuat Sistem Presidensial

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 19 Agustus 2023
Jimly Sebut Amandemen UUD 1945 Harus Perkuat Sistem Presidensial

Jimly Asshiddiqie. (Foto: MP/Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pakar Hukum Tata Negara yang juga Anggota DPD RI Periode 2019–2014 Prof. Jimly Asshiddiqie menilai usulan amendemen UUD 1945 harus dipahami sebagai kesempatan memperbaiki sistem ketatanegaraan sekaligus sistem presidensial di Indonesia.

Oleh karena itu, Jimly berpendapat usulan amendemen jangan hanya ditujukan untuk membentuk Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan memperkuat kelembagaan MPR atau DPD RI, tetapi juga untuk problem-problem lain yang dihadapi saat ini.

Baca Juga:

Amandemen UUD Disebut Kecelakaan Konstitusi Dalam Ketatanegaraan

“Apa iya (usulan amendemen) hanya khusus untuk PPHN saja? Sayang, karena memang banyak sekali yang harus kita perbaiki. Nah, tapi kan terpulang nanti kepada ide-ide yang bisa dihimpun oleh MPR,” kata Jimly menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui selepas Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 di Kompleks Parlemen MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu.

Oleh karena itu, dia mengusulkan jika ada peluang amendemen, maka perlu juga membahas kembali praktik sistem presidensial di Indonesia.

“Kalau (usulan) saya, kita ini menonton koalisi-koalisi sama negosiasi capres (calon presiden), ini nggak sehat. Semua jadi transaksional. Belum tentu pasangan itu nanti kompak karena ini hasil negosiasi transaksi, positioning. Jadi, kalau menurut saya ini harus dievaluasi juga. Misalnya ya sudah biar presiden aja yang dipimpin langsung, satu orang. Wapres (wakil presiden) dipilih di MPR saja dari dua calon yang diusulkan presiden terpilih. Dengan begitu, calon wapres itu orang dikehendaki oleh presiden. Posisi presiden lebih kuat, tetapi juga MPR menjadi lebih penting, lebih kuat juga karena dia memilih wakil presiden,” kata Jimly Asshiddiqie.

Baca Juga:

PPP Usulkan Amandemen UUD 1945 Usai Pemilu 2024

Usulan amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disampaikan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2023.

Bambang Soesatyo dalam pidatonya menyinggung ada beberapa masalah yang belum ada jalan keluar konstitusionalnya, terutama setelah amandemen ke-4 UUD 1945. Problem itu di antaranya terkait kelembagaan, tugas pokok dan fungsi MPR, dan juga PPHN.

Sementara Ketua DPD RI dalam pidatonya mengusulkan amendemen UUD 1945, di antaranya menjadikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara dan membuka peluang anggota DPR RI berasal dari non partisan. (*)

Baca Juga:

Dorong Amandemen UUD 1945, DPD Dukung Capres Jalur Independen

#Amandemen UUD #UUD 1945 #Amendemen UUD 1945 #DPD RI #MPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Fraksi Golkar MPR Soroti Peluang Obligasi Daerah sebagai Instrumen Investasi Publik
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Mechias Markus Mekeng dalam diskusi Majelis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Fraksi Golkar MPR Soroti Peluang Obligasi Daerah sebagai Instrumen Investasi Publik
Indonesia
Dilantik jadi Wakil Ketua MPR, Sohibul Iman Langsung Dapat Tugas Pilih Wapres
Setelah mengemban jabatan sebagai pemimpin MPR RI, dia mengatakan akan langsung mengikuti dinamika yang terjadi di MPR RI.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Dilantik jadi Wakil Ketua MPR, Sohibul Iman Langsung Dapat Tugas Pilih Wapres
Indonesia
MPR tak Ingin Ada Gugatan Lagi, Ijazah Calon Wapres Pengganti Gibran Bakal Diperiksa
MPR menyiapkan tim verifikasi untuk memeriksa ijazah, administrasi, dan kesehatan calon wapres pengganti Gibran demi mencegah gugatan hukum.
Soffi Amira - Selasa, 17 November 2026
MPR tak Ingin Ada Gugatan Lagi, Ijazah Calon Wapres Pengganti Gibran Bakal Diperiksa
Berita Foto
Rapat Gabungan MPR Matangkan Persiapan Pelantikan Cawapres 9 Desember 2029
Ketua MPR Ahmad Muzani memimpin rapat gabungan bersama alat kelengkapan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Rapat Gabungan MPR Matangkan Persiapan Pelantikan Cawapres 9 Desember 2029
Indonesia
Prabowo Kirim Surat Pergantian Wapres, MPR Gelar Rapat Gabungan
Selain isi surat, pembahasan juga berkaitan dengan kemungkinan perubahan jadwal sidang paripurna pengisian jabatan wapres.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
Prabowo Kirim Surat Pergantian Wapres, MPR Gelar Rapat Gabungan
Indonesia
Habiburokhman Jadi Ketua Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden, Ada 22 Syarat Harus Dipenuhi
Tugas utama tim verifikasi adalah meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon Wakil Presiden.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
Habiburokhman Jadi Ketua Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden, Ada 22 Syarat Harus Dipenuhi
Berita Foto
Sohibul Iman Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Hidayat Nur Wahid
Wakil Ketua MPR RI pergantian antarwaktu (PAW) Mohamad Sohibul Iman mengucapkan sumpah jabatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Sohibul Iman Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Hidayat Nur Wahid
Berita Foto
MPR Ungkap Sidang Paripurna Pelantikan Wapres pada 2 Desember 2026
Ketua MPR Ahmad Muzani memberikan keterangan pers seusai rapat gabungan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 13 November 2026
MPR Ungkap Sidang Paripurna Pelantikan Wapres pada 2 Desember 2026
Indonesia
MPR Jadwalkan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026
MPR menjadwalkan rapat paripurna pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 2 Desember 2026.
Yusuf Abdillah - Jumat, 13 November 2026
MPR Jadwalkan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026
Indonesia
MPR Siapkan Pengganti Gibran, Prabowo Bakal Ajukan 2 Kandidat Wapres Baru
MPR mulai menyiapkan proses pemilihan pengganti Gibran Rakabuming Raka. Prabowo berwenang mengajukan dua nama calon Wakil Presiden sesuai UUD 1945.
Soffi Amira - Jumat, 13 November 2026
MPR Siapkan Pengganti Gibran, Prabowo Bakal Ajukan 2 Kandidat Wapres Baru
Bagikan