Airlangga Beri Tugas Zainudin Amali Menangkan Pemilu

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 25 Oktober 2021
Airlangga Beri Tugas Zainudin Amali Menangkan Pemilu

Ketum Golkar Airlangga Hartarto. (Foto: Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politikus senior Golkar yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali mendapat tugas baru. Ia ditunjuk menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) partai beringin untuk berlaga di kontestasi 2024.

"Ketua Bappilu dipegang Pak Zainudin Amali. Semua dikoordinasikan (untuk) pemenangan wilayah," ucap Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto saat meresmikan Grha Beta Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) di Jalan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Minggu (24/10).

Baca Juga:

Airlangga Tegaskan Golkar Kukuh Dukung Jokowi Hingga Akhir

Airlangga menginstruksikan kepada jajarannya untuk terus memanaskan mesin partai agar siap berlaga di 2024. Partai sudah menyiapkan roadmap pemenangan menuju Pilpres 2024.

Di tahun ini, Airlangga mengatakan Golkar harus menuntaskan konsolidasi dan melakukan penggalangan opini dengan panduan dari MPO Partai Golkar. Pada 2022, penugasan fungsionaris akan segera ditugaskan dengan target lebih dari 200 persen. Para fungsionaris itu akan melanjutkan kerja-kerja media dan penggalangan opini (MPO) di 2021.

"Para fungsionaris akan diterjunkan ke daerah-daerah agar sosialisasikan calon presiden partai Golkar dan calon legislatif partai Golkar," kata dia.

Menpora Zainudin Amali. (Foto: Antara)
Menpora Zainudin Amali. (Foto: Antara)

Pada 2023, Airlangga menyebut, penetapan dan pemantapan pemenangan partai dengan fungsionaris sebagai pasukan darat. Penggalangan opini juga akan terus bekerja untuk pemenangan presiden dari partai Golkar dan menargetkan pada 2023 Golkar akan bekerja menuju Pemilu 2024.

Zainudin Amali mengatakan dirinya akan langsung bekerja melaksanakan perintah ketua umum untuk pemenangan Golkar.

"Mudah-mudahan apa yang sudah pernah alami, Golkar ini bukan kali ini, sudah berkali-kali mengikuti ini sehingga tinggal menyesuaikan saja dengan situasi dan kondisi sekarang," katanya. (Knu)

Baca Juga:

HUT Golkar, Airlangga Perintahkan Kader Rapatkan Barisan Hadapi Pemilu

#Pemilu #Golkar
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Komisi IV DPR RI minta pemerintah evaluasi kebijakan ekspor sawit satu pintu lewat DSI.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Golkar menilai fenomena viral lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ sebagai kreativitas netizen sekaligus bentuk apresiasi terhadap ketum mereka di Kabinet Merah Putih.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Bagikan