Airlangga Tegaskan Golkar Kukuh Dukung Jokowi Hingga Akhir

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 24 Oktober 2021
Airlangga Tegaskan Golkar Kukuh Dukung Jokowi Hingga Akhir

HUT Golkar. (Foto: Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Golkar menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga akhir kepemimpinannya di tahun 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Ketum Golkar Airlangga Hartarto dalam pidato politiknya di acara puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-57 di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu (23/10) malam.

Baca Juga:

Enam Dekade, Partai Golkar Tetapkan 2024 Tahun Kemenangan

"Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintahan Presiden Ir Joko Widodo, Partai Golkar konsisten dan berkomitmen untuk mendukung, mengawal dan mensukseskan pemerintahan hingga tahun 2024," ujarnya.

Airlangga menyatakan, Partai Golkar sudah setia sejak periode pertama pemerintahan Jokowi. Ia mengapresiasi hasil kinerja pemerintahan Jokowi terkhusus pada penanganan pandemi COVID-19 dan merecovery ekonomi nasional.

"Keberhasilan itu, bukan saja dirasakan masyarakat Indonesia, namun juga diakui dunia internasional," kata Menko Perekonomian ini.

Partai Golkar, kata Airlangga, harus berperan aktif serta berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional guna membangkitkan kembali ekonomi terutama penciptaan lapangan kerja untuk rakyat.

Lebih lanjut Airlangga menambahkan, Pandemi COVID-19, sangat berdampak terhadap berbagai sektor, terutama sektor pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Kita harus melakukan akselerasi dalam pemulihan ekonomi dengan meningkatkan kembali pendapatan rakyat. Kita harus memperbesar kelompok kelas menengah kita sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi secara signifikan," katanya.

JK hadiri HUT Golkar. (Foto: Ponco)
JK hadiri HUT Golkar. (Foto: Ponco)

Sejumlah senior Partai Golkar menghadiri acara peringatan Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar ke-57 yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu malam (23/10).

Pantauan di lokasi, hadir dua mantan Ketua Umum partai berlambang pohon beringin, yakni Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla (JK). Kedatangan JK disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus.

Tak berselang lama hadir pula Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. Turut hadir pengurus DPP Golkar, di antaranya dua Wakil Ketua Umum Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Adies Kadir. (Pon)

Baca Juga:

Airlangga Presiden Bergema di Puncak HUT Golkar

#Pemilu #Airlangga Hartarto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Bagikan