HUT Golkar, Airlangga Perintahkan Kader Rapatkan Barisan Hadapi Pemilu

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 24 Oktober 2021
HUT Golkar, Airlangga Perintahkan Kader Rapatkan Barisan Hadapi Pemilu

Ketum Golkar Airlangga Hartarto. (Foto: Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta seluruh kader partai berlambang pohon beringin menyatukan kekuatan untuk memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kita satukan langkah dan gerak kita. Kita harus satu kata, satu tekad, satu tujuan. Hanya dengan bersatu kita pasti menang," kata Airlangga dalam acara puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-57 di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu (23/10)

Baca Juga:

Airlangga Presiden Bergema di Puncak HUT Golkar

Airlangga mengatakan, untuk pertama kalinya perayaan HUT diselenggarakan di Markas Besar Partai Golkar yang baru. Dengan kantor baru ini, ia berharap menjadi spirit baru dan menambah semangat para kader untuk berjuang meraih kemenangan Partai Golkar di Pemilu 2024.

"Kita rumuskan strategi, kita rumuskan taktik, dan kita rebut kembali kemenangan Partai Golkar dari kantor yang baru ini," ujarnya.

Airlangga lantas menanyakan kesiapan seluruh kader Golkar yang hadir untuk merapatkan barisan memenangkan kontestasi Pemilu 2024.

"Apakah saudara siap? Apakah saudara sanggup? Apakah saudara siap merapatkan barisan?" ujar Airlangga.

JK hadiri HUT Golkar. (Foto: Ponco)
JK hadiri HUT Golkar. (Foto: Ponco)

Pertanyaan itu membuat para kader Golkar semangat. Mereka semua mengatakan siap merapatkan barisan untuk bertarung dan memenangkan Pemilu 2024.

Sejumlah senior Partai Golkar menghadiri acara peringatan Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar ke-57 yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu malam (23/10).

Pantauan di lokasi, hadir dua mantan Ketua Umum partai berlambang pohon beringin, yakni Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla (JK). Kedatangan JK disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus.

Tak berselang lama hadir pula Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. Turut hadir pengurus DPP Golkar, di antaranya dua Wakil Ketua Umum Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Adies Kadir. (Pon)

Baca Juga:

Pengamat: Golkar Sudah Terbiasa Terhadap Persoalan Korupsi

#Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Bagikan