Pengamat: Golkar Sudah Terbiasa Terhadap Persoalan Korupsi

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 22 Oktober 2021
Pengamat: Golkar Sudah Terbiasa Terhadap Persoalan Korupsi

Bekas Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/wsj.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Empat kader Partai Golkar terjerat kasus korupsi dalam beberapa pekan terakhir. Namun, peristiwa tersebut dinilai tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara partai besutan Airlangga Hartarto itu pada Pemilu 2024 mendatang.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komaruddin mengatakan, Partai Golkar sudah terbiasa menghadapi persoalan korupsi. Sehingga bukan hal yang aneh jika saat ini ada beberapa kader Golkar yang ditangkap KPK dan Kejagung.

Baca Juga

Ini Faktor yang Membuat Golkar Tetap Kokoh meski Diterpa Badai Politik

"Golkar itu sudah imun terhadap persoalan korupsi. Bahkan ketum dan sekjen Golkar di kepemimpinan sebelumnya ditangkap KPK," kata Ujang kepada MerahPutih.com, Jumat (22/10).

Ujang mencontohkan, mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto tersandung kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP menjelang Pemilu 2019.

Tak hanya itu, Idrus Marham yang saat itu menjabat sebagai Sekjen Partai Golkar pun terjerat kasus suap terkait proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt.

"Tapi Golkar masih menjadi peraih kursi kedua terbanyak di DPR RI setelah PDIP," ujarnya.

Politisi Golkar Azis Syamsuddin. (Foto: Antara)
Politisi Golkar Azis Syamsuddin. (Foto: Antara)

Pun pada Pemilu 2014, ada kader Golkar yang ditangkap KPK karena terlibat kasus korupsi pengadaan Al-Qur'an. Meski pmberitaan ketika itu menyudutkan Golkar, namun partai beringin tetap kokoh.

"Tapi Golkar tetap jadi partai papan atas," imbuh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.

Menurut Ujang, kasus-kasus korupsi yang menimpa kader Partai Golkar memang memberi citra buruk pada partai tersebut, tetapi tidak berdampak banyak terhadap elektabilitas.

"Soal korupsi memang berdampak pada persepsi negatif rakyat pada Golkar. Soal citra memang bisa saja tercoreng. Namun Golkar sudah biasa dalam menghadapinya," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Kata Bupati Kuansing Soal Duit Suap Izin Sawit Diduga untuk HUT Golkar

#Partai Golkar #Kasus Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Sita Rp 500 Juta dalam OTT ASN BPK, Terkait Dugaan Suap Audit di Muara Enim
KPK menyita Rp 500 juta dalam OTT terhadap lima ASN BPK terkait dugaan suap temuan audit proyek pengadaan di Pemkab Muara Enim. Perkara kini naik ke tahap penyidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
KPK Sita Rp 500 Juta dalam OTT ASN BPK, Terkait Dugaan Suap Audit di Muara Enim
Indonesia
Putusan Banding, Hukuman Uang Pengganti Anak Riza Chalid Jadi Rp 13,4 Triliun
Majelis hakim menyatakan anak pengusaha minyak Riza Chalid itu tetap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Juni 2026
Putusan Banding, Hukuman Uang Pengganti Anak Riza Chalid Jadi Rp 13,4 Triliun
Indonesia
KPK Ungkap Peran Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam Pengaturan Kuota Haji Khusus
Dua tersangka yang baru ditahan, yakni Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, diduga bersama Fuad Hasan Masyhur melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
KPK Ungkap Peran Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam Pengaturan Kuota Haji Khusus
Indonesia
Kasus Korupsi Izin Tinggal WNA, Komisi XIII DPR Minta Audit Nasional Imigrasi
Komisi XIII DPR mendesak audit nasional usai terbongkarnya kasus korupsi izin tinggal WNA.
Soffi Amira - Senin, 08 Juni 2026
Kasus Korupsi Izin Tinggal WNA, Komisi XIII DPR Minta Audit Nasional Imigrasi
Indonesia
KPK Ungkap 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
KPK mengungkapkan bahwa penerimaan murid baru di sekolah masih diwarnai pungli. Temuan ini pun cukup miris.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
KPK Ungkap 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
Indonesia
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Kasus yang diduga melibatkan wamen imipas nonaktif Silmy Karim tersebut telah mencederai harapan masyarakat terhadap aparatur negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Indonesia
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, terlebih jika dugaan tindak pidana tersebut melibatkan pejabat negara dan aparatur.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Indonesia
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Saat kasus itu mulai ditangani KPK, sejumlah pihak diduga berupaya menyelamatkan aset dengan menarik uang dari rekening-rekening nominee yang digunakan untuk menampung dana.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Indonesia
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Imigrasi merupakan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang yang masuk, keluar, dan berada di wilayah Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Indonesia
Kasus Dadan dan Silmy Karim, Presiden Prabowo Nyatakan Perang terhadap Korupsi
Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional guna memastikan seluruh kebijakan dapat berjalan secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Kasus Dadan dan Silmy Karim, Presiden Prabowo Nyatakan Perang terhadap Korupsi
Bagikan