Pengamat: Golkar Sudah Terbiasa Terhadap Persoalan Korupsi


Bekas Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/wsj.
MerahPutih.com - Empat kader Partai Golkar terjerat kasus korupsi dalam beberapa pekan terakhir. Namun, peristiwa tersebut dinilai tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara partai besutan Airlangga Hartarto itu pada Pemilu 2024 mendatang.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komaruddin mengatakan, Partai Golkar sudah terbiasa menghadapi persoalan korupsi. Sehingga bukan hal yang aneh jika saat ini ada beberapa kader Golkar yang ditangkap KPK dan Kejagung.
Baca Juga
Ini Faktor yang Membuat Golkar Tetap Kokoh meski Diterpa Badai Politik
"Golkar itu sudah imun terhadap persoalan korupsi. Bahkan ketum dan sekjen Golkar di kepemimpinan sebelumnya ditangkap KPK," kata Ujang kepada MerahPutih.com, Jumat (22/10).
Ujang mencontohkan, mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto tersandung kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP menjelang Pemilu 2019.
Tak hanya itu, Idrus Marham yang saat itu menjabat sebagai Sekjen Partai Golkar pun terjerat kasus suap terkait proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt.
"Tapi Golkar masih menjadi peraih kursi kedua terbanyak di DPR RI setelah PDIP," ujarnya.

Pun pada Pemilu 2014, ada kader Golkar yang ditangkap KPK karena terlibat kasus korupsi pengadaan Al-Qur'an. Meski pmberitaan ketika itu menyudutkan Golkar, namun partai beringin tetap kokoh.
"Tapi Golkar tetap jadi partai papan atas," imbuh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.
Menurut Ujang, kasus-kasus korupsi yang menimpa kader Partai Golkar memang memberi citra buruk pada partai tersebut, tetapi tidak berdampak banyak terhadap elektabilitas.
"Soal korupsi memang berdampak pada persepsi negatif rakyat pada Golkar. Soal citra memang bisa saja tercoreng. Namun Golkar sudah biasa dalam menghadapinya," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Kata Bupati Kuansing Soal Duit Suap Izin Sawit Diduga untuk HUT Golkar
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
5 Pasal Kontroversial dalam RUU Perampasan Aset yang Perlu Direvisi, Pakar UNM Ungkap Risiko Kriminalisasi dan Kehilangan Kepercayaan Publik

KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji

Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan

Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

Hotman Klaim Kasus Nadiem Mirip Tom Lembong, Kejagung: Itu Kan Pendapat Pengacara

Apartemen Nadiem Makarim Digeledah, Kejagung Temukan Barang Bukti Penting

Kakak-Adik Bos Sritex Jadi Tersangka Kasus Pencucian Uang, Negara Rugi Rp 1 Triliun!

Presiden Nepal Yakinkan Semua Pihak, Tuntutan Pengunjuk Rasa Akan Dipenuhi

KPK Menggali Keterangan Khalid Basalamah Terkait Perolehan Kuota Haji Khusus

Kejagung Akui Kepala Desa yang Terlibat Kasus Korupsi Meroket Hingga 100 Persen
