AIPI: Pemilu dan Pilkada Harus Tuntas Pada 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 28 Oktober 2021
AIPI: Pemilu dan Pilkada Harus Tuntas Pada 2024

Ilustrasi Pemilihan Umum (Pemilu). Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm menyatakan, agenda pemilu selanjutnya harus tuntas pada 2024.

Alfitra mengungkapkan, AIPI memandang pelaksanaan Pemilu nasional dan Pilkada serentak akan lebih baik jika diselenggarakan pada tahun yang sama, sesuai yang diamanatkan undang-undang.

Baca Juga

Airlangga Beri Tugas Zainudin Amali Menangkan Pemilu

Hal ini disampaikannya ketika memberi sambutan dalam kegiatan Kongres Kebangsaan yang digagas oleh Aliansi Kebangsaan dengan tema “Ikhtiar Memperadabkan Bangsa” di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (28/10).

"Untuk itu, skema waktu penyelenggaraan Pemilu Nasional 2024 sebaiknya dilaksanakan pada kerangka waktu yang sama pada tahun 2024," jelas Alfitra.

Secara rinci, ia menyebut Februari 2024 adalah waktu yang tepat untuk menyelenggarakan Pemilu nasional yang meliputi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Sedangkan untuk Pilkada serentak diadakan pada November 2024.

"Sehingga tidak perlu melakukan perubahan UU atau Perppu," kata Alfitra.

Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm
Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm. Foto: Istimewa

Ia menambahkan, pemilu merupakan salah satu medium untuk memperbaiki institusi demokrasi di Indonesia. Sehingga, Alfitra pun berharap agar Pemilu 2024 dapat berjalan sukses dan lancar agar keberlanjutan demokrasi Indonesia semakin baik.

Lebih lanjut, dalam kegiatan ini Alfitra juga menyampaikan bahwa AIPI memandang bahwa hal yang paling urgen untuk diperbaiki saat ini adalah membangun kultur etika politik untuk semua kalangan, baik masyarakat, elite politik maupun pemerintah.

Dengan kultur etika politik yang baik, katanya, Indonesia pun dapat memiliki keadaban bangsa dalam berpolitik yang menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan sebuah negara.

Menurutnya, sebuah sistem politik selalu dapat dijaga, dipertahankan atau bahkan diperkuat kapan saja. Namun, semua usaha tersebut akan sia-sia jika tidak diikuti oleh kokohnya nilai-nilai keadaban dan komitmen terhadap etika bagi aktor-aktor politik penyelenggara negara.

"Sejarah telah membuktikan, sistem politik yang buruk dan lemah serta tidak berkeadaban (beretika) akan melahirkan aktor-aktor politik yang buruk. A bad person will beat a good system," terang Alfitra.

"Marilah kita senantiasa berikhtiar untuk mencari yang terbaik bagi republik yang kita cintai ini agar tata kelola dalam bernegara selain demokratis, juga bisa menghadirkan sistem politik yang baik dengan lahirnya para pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam acara Kongres Kebangsaan ini Presiden Joko Widodo hadir secara virtual menyampaikan pidato utamanya. Sedangkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Pontjo Sutowo, Ketua Aliansi Kebangsaan memberikan pidato kebangsaan. (Pon)

Baca Juga

HUT Golkar, Airlangga Perintahkan Kader Rapatkan Barisan Hadapi Pemilu

#Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Bagikan