AIPI: Pemilu dan Pilkada Harus Tuntas Pada 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 28 Oktober 2021
AIPI: Pemilu dan Pilkada Harus Tuntas Pada 2024

Ilustrasi Pemilihan Umum (Pemilu). Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm menyatakan, agenda pemilu selanjutnya harus tuntas pada 2024.

Alfitra mengungkapkan, AIPI memandang pelaksanaan Pemilu nasional dan Pilkada serentak akan lebih baik jika diselenggarakan pada tahun yang sama, sesuai yang diamanatkan undang-undang.

Baca Juga

Airlangga Beri Tugas Zainudin Amali Menangkan Pemilu

Hal ini disampaikannya ketika memberi sambutan dalam kegiatan Kongres Kebangsaan yang digagas oleh Aliansi Kebangsaan dengan tema “Ikhtiar Memperadabkan Bangsa” di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (28/10).

"Untuk itu, skema waktu penyelenggaraan Pemilu Nasional 2024 sebaiknya dilaksanakan pada kerangka waktu yang sama pada tahun 2024," jelas Alfitra.

Secara rinci, ia menyebut Februari 2024 adalah waktu yang tepat untuk menyelenggarakan Pemilu nasional yang meliputi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Sedangkan untuk Pilkada serentak diadakan pada November 2024.

"Sehingga tidak perlu melakukan perubahan UU atau Perppu," kata Alfitra.

Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm
Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm. Foto: Istimewa

Ia menambahkan, pemilu merupakan salah satu medium untuk memperbaiki institusi demokrasi di Indonesia. Sehingga, Alfitra pun berharap agar Pemilu 2024 dapat berjalan sukses dan lancar agar keberlanjutan demokrasi Indonesia semakin baik.

Lebih lanjut, dalam kegiatan ini Alfitra juga menyampaikan bahwa AIPI memandang bahwa hal yang paling urgen untuk diperbaiki saat ini adalah membangun kultur etika politik untuk semua kalangan, baik masyarakat, elite politik maupun pemerintah.

Dengan kultur etika politik yang baik, katanya, Indonesia pun dapat memiliki keadaban bangsa dalam berpolitik yang menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan sebuah negara.

Menurutnya, sebuah sistem politik selalu dapat dijaga, dipertahankan atau bahkan diperkuat kapan saja. Namun, semua usaha tersebut akan sia-sia jika tidak diikuti oleh kokohnya nilai-nilai keadaban dan komitmen terhadap etika bagi aktor-aktor politik penyelenggara negara.

"Sejarah telah membuktikan, sistem politik yang buruk dan lemah serta tidak berkeadaban (beretika) akan melahirkan aktor-aktor politik yang buruk. A bad person will beat a good system," terang Alfitra.

"Marilah kita senantiasa berikhtiar untuk mencari yang terbaik bagi republik yang kita cintai ini agar tata kelola dalam bernegara selain demokratis, juga bisa menghadirkan sistem politik yang baik dengan lahirnya para pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam acara Kongres Kebangsaan ini Presiden Joko Widodo hadir secara virtual menyampaikan pidato utamanya. Sedangkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Pontjo Sutowo, Ketua Aliansi Kebangsaan memberikan pidato kebangsaan. (Pon)

Baca Juga

HUT Golkar, Airlangga Perintahkan Kader Rapatkan Barisan Hadapi Pemilu

#Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Bagikan