AHY Sebut Indonesia Butuh Kepemimpinan yang Kuat

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Sabtu, 02 Maret 2019
AHY Sebut Indonesia Butuh Kepemimpinan yang Kuat

Agus Harimurti Yudhoyono dalam acara pengukuhan pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat DIY di Jogja Expo Centre (JEC), Senin (9/4). (Foto: MP/Teresa Ika)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat, visioner, dan adaptif untuk menghadapi kompleksitas tantangan global dan nasional.

"Kita mengetahui, menghadapi kompleksitas tantangan global dan nasional itu, diperlukan kepemimpinan nasional yang kuat, visioner, dan adaptif. Juga pemerintahan yang responsif, efektif dan rela bekerja keras," kata AHY seperti dilansir Antara, Jumat (1/3).

Dia menilai, pemimpin yang kuat yaitu mampu mengatasi segala permasalahan bangsa, mampu membuat Indonesia semakin kuat dan maju, serta mampu memperjuangkan kepentingan nasional dalam hubungan internasional.

Pemimpin yang visioner menurut AHY, mampu melihat peluang dan mengatasi tantangan bangsa di awal abad 21 dan pemimpin yang adaptif adalah mampu menyesuaikan diri dengan zaman, tanpa kehilangan kepribadian dan jati diri bangsa.

AHY menjelaskan ada beberapa tantangan global ke depan antara lain dinamika hubungan antarnegara yang diwarnai kerja sama, kompetisi, dan konfrontasi.

"Selain itu masalah sumber daya alam yang makin menipis, perubahan iklim, jumlah penduduk dunia yang makin besar, serta perkembangan teknologi yang sangat cepat," ujarnya.

Tantangan di tingkat nasional, menurut dia, antara lain bagaimana Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 6 persen, tentunya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata dan berkelanjutan.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang juga bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan sekaligus mengurangi kemiskinan.

"Artinya, kue pembangunan ekonomi yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, termasuk the bottom 40, atau sekitar 100 juta saudara-saudara kita, yang terkategori miskin dan kurang mampu," katanya.

Tantangan utama lainnya menurut AHY adalah memaksimalkan bonus demografi dan penduduk berusia produktif karena kita tidak ingin angkatan kerja muda justru menjadi bencana, karena tidak memiliki kapasitas, produktivitas dan daya saing yang tinggi.

Dia juga mencermati kebutuhan energi dan pangan yang semakin meningkat, di bidang energi, kita harus mampu menyusun strategi untuk mencapai target Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada tahun 2025, sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam memenuhi Paris Agreement.

"Sementara di bidang pangan, kita harus mengurangi ketergantungan impor pangan. Kita juga harus mencari solusi atas tren penurunan lahan pertanian dan berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian," katanya.

Dia menilai diperlukan pengembangan teknologi dan tata kelola pertanian agar produksi dan produktivitas makin meningkat, tanpa merusak lingkungan. (*)

Baca Juga: AHY Kritik Presidential Threshold Picu Disintegrasi Bangsa

#Agus Harimurti Yudhoyono #Partai Demokrat
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap bertanggung jawab atas pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh), menilai Indonesia masih sanggup membayar utangnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
9 Jurus Menko AHY Pecahkan Kebuntuan Aturan Zero ODOL yang Mandek 16 Tahun
Kebijakan zero ODOL pertama kali direncanakan sejak 2009
Wisnu Cipto - Selasa, 07 Oktober 2025
9 Jurus Menko AHY Pecahkan Kebuntuan Aturan Zero ODOL yang Mandek 16 Tahun
Bagikan