AHY Bidik Jawa Barat sebagai Lumbung Suara di Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 17 April 2022
AHY Bidik Jawa Barat sebagai Lumbung Suara di Pemilu 2024

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat memberi sambutan di Cirebon, Jawa Barat. ANTARA/Khaerul Izan

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Partai Demokrat mulai menyiapkan mesin politiknya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ada harapan besar pada pemilu 2024, partainya bisa bangkit dan berjaya kembali.

Baca Juga

Demokrat Terus Bangun Koalisi Hadapi Pilpres 2024

Harapan tersebut, kata AHY menjadi pelecut untuk membuat Demokrat berjaya dan berkiprah lebih luas lagi sebagaimana mandat dari seluruh kader Demokrat.

“Tentu itu bukan pekerjaan yang sederhana dan ringan. Saya tidak mungkin bekerja sendiri,” ungkap AHY di Jakarta, Minggu (17/4).

AHY menegaskan, Partai Demokrat akan mengikuti konstitusi dalam menghadapi pesta demokrasi mendatang. Setiap partai, kata AHY, pasti mempunyai tujuan, meskipun tetap harus realistis.

Partai Demokrat harus juga memiliki optimisme, tetapi juga realistis, karena kita tahu, untuk mengikuti pilpres maka harus dipenuhi presidential threshold sebesar 20 persen.

"Artinya partai-partai harus berkoalisi dengan partai lainnya,” jelas pria penghobi olah raga basket dan voli ini.

AHY menargetkan bisa meraih kursi lebih banyak di wilayah Jawa Barat dibandingkan tahun sebelumnya. Partai Demokrat, katanya, akan lebih banyak bersafari politik ke Jawa Barat, agar bisa menyerap aspirasi masyarakat.

“Ada 50 juta penduduk dengan 35 juta hak pilih," tutur suami Anisa Pohan ini.

Baca Juga

KPK Dalami Pencalonan Bupati PPU Jadi Ketua DPD Demokrat Lewat Andi Arief

Untuk mendongkrak suara Partai Demokrat, AHY juga meminta kepada jajarannya untuk bisa meraih suara dari kalangan pemula.

Salah satu caranya, yaitu memberikan pembelajaran politik kepada kalangan remaja dan milenial yang akan mendapatkan hak pilih pada tahun 2024 nanti.

"Kami juga akan memposisikan sebagai smart party, partai modern, dan kontemporer," pungkas pria yang juga purnawirawan TNI berpangkat mayor ini.

AHY sendiri merupakan salah kandidat terkuat calon presiden (capres) Indonesia pada Pilpres 2024.

Dalam berbagai survei lembaga kredibel, AHY selalu masuk dalam 10 besar nama tokoh dengan elektabilitas tertinggi.

Peluang semakin besar karena AHY sudah memiliki dukungan partai politik, Partai Demokrat dan hanya butuh koalisi dengan partai lain untuk mengusung pasangan capres-cawapres. (Knu)

Baca Juga

Fraksi Demokrat Minta RUU Pemekaran Papua Dikembalikan kepada Pengusul

#Partai Demokrat #Partai Politik #Pilpres #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Indonesia
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Parpol harus jadi tempat para pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi rakyat.
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Bagikan