AHY Bidik Jawa Barat sebagai Lumbung Suara di Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 17 April 2022
AHY Bidik Jawa Barat sebagai Lumbung Suara di Pemilu 2024

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat memberi sambutan di Cirebon, Jawa Barat. ANTARA/Khaerul Izan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrat mulai menyiapkan mesin politiknya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ada harapan besar pada pemilu 2024, partainya bisa bangkit dan berjaya kembali.

Baca Juga

Demokrat Terus Bangun Koalisi Hadapi Pilpres 2024

Harapan tersebut, kata AHY menjadi pelecut untuk membuat Demokrat berjaya dan berkiprah lebih luas lagi sebagaimana mandat dari seluruh kader Demokrat.

“Tentu itu bukan pekerjaan yang sederhana dan ringan. Saya tidak mungkin bekerja sendiri,” ungkap AHY di Jakarta, Minggu (17/4).

AHY menegaskan, Partai Demokrat akan mengikuti konstitusi dalam menghadapi pesta demokrasi mendatang. Setiap partai, kata AHY, pasti mempunyai tujuan, meskipun tetap harus realistis.

Partai Demokrat harus juga memiliki optimisme, tetapi juga realistis, karena kita tahu, untuk mengikuti pilpres maka harus dipenuhi presidential threshold sebesar 20 persen.

"Artinya partai-partai harus berkoalisi dengan partai lainnya,” jelas pria penghobi olah raga basket dan voli ini.

AHY menargetkan bisa meraih kursi lebih banyak di wilayah Jawa Barat dibandingkan tahun sebelumnya. Partai Demokrat, katanya, akan lebih banyak bersafari politik ke Jawa Barat, agar bisa menyerap aspirasi masyarakat.

“Ada 50 juta penduduk dengan 35 juta hak pilih," tutur suami Anisa Pohan ini.

Baca Juga

KPK Dalami Pencalonan Bupati PPU Jadi Ketua DPD Demokrat Lewat Andi Arief

Untuk mendongkrak suara Partai Demokrat, AHY juga meminta kepada jajarannya untuk bisa meraih suara dari kalangan pemula.

Salah satu caranya, yaitu memberikan pembelajaran politik kepada kalangan remaja dan milenial yang akan mendapatkan hak pilih pada tahun 2024 nanti.

"Kami juga akan memposisikan sebagai smart party, partai modern, dan kontemporer," pungkas pria yang juga purnawirawan TNI berpangkat mayor ini.

AHY sendiri merupakan salah kandidat terkuat calon presiden (capres) Indonesia pada Pilpres 2024.

Dalam berbagai survei lembaga kredibel, AHY selalu masuk dalam 10 besar nama tokoh dengan elektabilitas tertinggi.

Peluang semakin besar karena AHY sudah memiliki dukungan partai politik, Partai Demokrat dan hanya butuh koalisi dengan partai lain untuk mengusung pasangan capres-cawapres. (Knu)

Baca Juga

Fraksi Demokrat Minta RUU Pemekaran Papua Dikembalikan kepada Pengusul

#Partai Demokrat #Partai Politik #Pilpres #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Bagikan