Demokrat Terus Bangun Koalisi Hadapi Pilpres 2024

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 15 April 2022
Demokrat Terus Bangun Koalisi Hadapi Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Sejumlah partai politik mulai memetakan mana kawan mereka saat Pemilu 2024 nanti.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut partainya harus berkoalisi untuk menghadapi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2024.

Baca Juga:

Utang Negara Bertambah, AHY: Pemindahan IKN Jangan Sampai Gagal

AHY menyatakan Partai Demokrat terus melakukan ikhtiar untuk membangun koalisi tersebut.

Ia menyebut, demokrat harus berkoalisi dengan partai lain, satu, dua, atau tiga partai agar bisa mencalonkan kandidat presiden/wakil presiden.

"Ini yang sedang kami ikhtiarkan,” kata AHY kepada wartawan, Jumat (15/4).

Dia mengatakan Demokrat optimistis menatap Pilpres 2024. Meskipun, sambung AHY, semua itu harus melihat realitas.

Sebab, ada ambang batas partai dapat mengajukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Untuk itu, lanjut AHY, Demokrat tidak bisa berjalan sendiri.

AHY mengatakan komunikasi dengan partai lain senantiasa dibangun.

"Karena tidak semua ada dalam kendali kami,” tutur AHY yang memiliki badan atletis ini.

Baca Juga:

Survei SMRC: Pilpres 2024 Diprediksi Diikuti Tiga Calon, Duet Anies-AHY Menang

AHY menyebut berkoalisi juga tidak semudah yang dibayangkan, karena perlu adanya pendekatan mendalam agar visi dan misi menjadi selaras.

“Karena membangun koalisi juga tidak mudah sama halnya dalam membangun elektabilitas;" jelas suami publik figur Anisa Pohan ini.

Putra pertama Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono ini mengatakan saat ini masih 2022.

Dinamika politik, katanya, begitu sangat dinamis. AHY memandang perlu adanya pendekatan kepada partai lainnya agar bisa berkoalisi dan bisa mencalonkan pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2024.

“Kami harus yakinkan partai, dan ini yang harus kami bangun karena masih cair masih dinamis sebab sekarang baru tahun 2022,” tegas purnawirawan TNI berpangkat mayor yang dikenal memiliki hobi berolagraga voli, basket dan lari ini.

AHY memperkirakan kemungkinan akhir tahun peta koalisi makin terbuka. Kemudian, pada awal 2023 kian terang benderang.

“Secara umum kami harus sama visi dan misi. Namun, tidak bisa diabaikan juga chemistry,” tutup AHY. (Knu)

Baca Juga:

Demokrat Sebut Anies-AHY Pasangan Ideal

#Agus Harimurti Yudhoyono #Partai Demokrat #Pemilu #Pilpres #Pilpres 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Tunjuk Menko AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Penunjukan AHY sendiri tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Mei 2026
Presiden Prabowo Tunjuk Menko AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Harga Tiket Pesawat Melonjak, Menko AHY Pesan Jangan Sampai Lewati Batas Wajar
AHY menegaskan lonjakan harga tiket pesawat akibat kenaikan harga minyak dunia harus tetap dalam batas kewajaran. P
Wisnu Cipto - Minggu, 17 Mei 2026
Harga Tiket Pesawat Melonjak, Menko AHY Pesan Jangan Sampai Lewati Batas Wajar
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Bagikan