Ahok Diperiksa soal Kasus Korupsi Lahan di Cengkareng, Sebut tak Tahu Detail

MerahPutih.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), diperiksa penyidik Polri dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk di Cengkareng, Jakarta Barat.

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri mengatakan, pemeriksaan Ahok itu untuk kelengkapan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah pembangunan rumah susun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta di Cengkareng pada 2015 lalu.

"Diperiksa untuk kelengkapan berkas perkara kasus dugaan korupsi rumah rusun pada tahun anggaran 2015 dan 2016 di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat," kata Wakakortastipidkor Brigjen Arief Adiharsa kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/6).

Arief menyebutkan, pemeriksaan yang bersangkutan dengan statusnya sebagai saksi untuk dimintai keterangan.

Baca juga:

KPK Ngotot Ingin Sita Pesawat Jet Pribadi Diduga Hasil Korupsi Dana Operasional Pemerintah Provinsi Papua Dari Warga Singapura

"Diperiksa sebagai saksi terkait proses penyusunan APBD tahun 2015 saat ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta," ucapnya.

Saat pemeriksaan, Mantan Komisaris Pertamina itu mengaku, tidak begitu tahu secara detail mengenai dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

"Saksi menyatakan tidak mengetahui detail pengadaan tanah dalam APBD Perubahan karena itu merupakan tanggung jawab SKPD terkait," jelas Arief.

Sekadar informasi, kasus dugaan korupsi ini berpotensi merugikan negara sebesar Rp 649,89 miliar.

Baca juga:

Layanan Baru Transjabodetabek Bebani APBD, Pramono Mau Ikuti Cara Ahok

Dua orang telah ditetapkan tersangka, yakni Sukmana selaku mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov Jakarta.

Kemudian, Rudy Hartono Iskandar yang merupakan terdakwa kasus korupsi tanah di Munjul, Jakarta Timur yang diketahui gugatan praperadilannya ditolak.

Keduanya diduga terlibat dugaan korupsi pengadaan tanah seluas 4,69 hektare di Cengkareng untuk pembangunan rusun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) Jakarta Tahun Anggaran 2015. (knu)