BTP Bebas

Ahok Bebas, Kasus RS Sumber Waras Siap 'Digoreng'

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 24 Januari 2019
Ahok Bebas, Kasus RS Sumber Waras Siap 'Digoreng'

Ahok bebas (Foto: Instagram @basukibtp)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie meyakini masih ada pihak-pihak yang akan menggoreng kasus-kasus yang pernah dialamatkan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah kasus dugaan Korupsi RS Sumber Waras dan pembelian lahan Cengkareng.

Sehingga, bebasnya Ahok setelah menjalani masa hukuman penodaan agama bukan berarti menggugurkan sejumlah permasalahan yang diduga melibatkan dirinya.

"Kasus RS Sumber Waras saya duga masih akan di goreng ke ranah pilpres jika dia masuk di timses Jokowi. Bagi saya Ahok jangan dulu berpolitik for a while time (sementara waktu) karena membahayakan dirinya," ujar Jerry di Jakarta, Kamis (24/1).

Untuk itu, Ia menyarankan agar Ahok 'puasa' dari dunia politik jika ada tawaran bergabung dengan Partai politik manapun dan timses pilpres.

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama calon istrinya Bripda Puput Nastiti. (Ist)
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama calon istrinya Bripda Puput Nastiti. (Ist)

"Jangan dulu berafiliasi politik sama Jokowi maupun Prabowo. Kendati dipinang, lupakan dulu. Lantaran saat ini lagi sensitif dan suhu politiknya agak panas," kata Jerry dikutip Antara.

Ahok bebas setelah menjalani hukuman selama 1 tahun 8 bulan 15 hari atas kasus penodaan agama. Pascabebas, Ahok langsung bertemu dengan keluarga setelah keluar dari Rutan Mako Brimob, Depok.

Menurut dia, sebaiknya Ahok Stay Cool dulu, alias jangan terburu-buru terjun ke politik. "Ini bisa punya impact (dampak) yang kurang baik. Cuti politik untuk sementara dulu dengan berbagai 'considering' (pertimbangan)," ujar Jerry. (*)

#Pengamat Politik #Basuki Tjahaja Purnama #Kasus RS Sumber Waras
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Pramono berharap hal itu tak terjadi.
Dwi Astarini - Minggu, 16 November 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Koordinasi lintas sektor juga menjadi penting untuk memastikan setiap proses pemanfaatan aset publik berjalan sesuai ketentuan hukum, serta mencerminkan prinsip transparansi dan tata kelola yang baik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Oktober 2025
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Bagikan