Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyoroti peran pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam Munas Partai Golkar 2019. Jokowi tak ingin ada gangguan selama Munas berlangsung.
"Itu menjadi salah satu faktor. Faktor pengunci akhir, posisi pemerintah Pak Jokowi, dan peran Pak Luhut yang kita lebih menempatkannya sebagai senior partai," kata Doli kepada wartawan dalam sebuah diskusi di Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (7/12).
Baca Juga
Golkar Ajukan Capres Sendiri, Agung Laksono Sodorkan Airlangga Hartarto
Menurut Doli, Presiden Joko Widodo berkepentingan untuk menjaga agar perebutan kursi ketua umum di Musyawarah Nasional Partai Golkar tidak berujung pada perpecahan.
Sebab, seperti yang sudah disampaikan Jokowi sendiri, perpecahan Partai Golkar akan berdampak sistemik bagi kondisi politik nasional.
"Pemerintah ingin stabilitas politik yang kondusif untuk fokus menggenjot sektor ekonomi. Apalagi Pak Airlangga sebagai Menko Perekonomian, ini kan jadi nyambung. Ini jadi push and pull lagi. Jadi ketemu," ujarnya.
Selain itu, ada juga peran para tokoh senior seperti Aburizal Bakrie, Agung Laksono dan Akbar Tandjung.
"Pak Ical (Aburizal) dan Pak Agung ini kan punya pengalaman empirik. Jadi mereka punya kepentingan untuk pemilihan ketua umum dilakukan secara musyawarah mufakat," ujarnya.
Baca Juga
Ahmad Doli menegaskan segala proses yang terjadi di dalam musyawarah nasional sudah sangat demokratis.
"Memang endingnya ditutup dengan musyawarah mufakat. Nah tapi kan musyawarah tidak bisa dikatakan tidak demokratis, semua orang menyampaikan suara dan aspirasi," ujar Doli. (Knu)
