Adian: Jangan Ganggu Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 16 Mei 2017
Adian: Jangan Ganggu Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Sekjen Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) Adian Napitupulu. (MP/Ponco Sulakosono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Sekjen Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) Adian Napitupulu menilai ada pihak yang menggangu Presiden Jokowi untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Ia mensinyalir, pihak tersebut merupakan bagian dari Orde Baru.

"Mereka yang ganggu pemerintahan ini, menurut saya bagian dari yang tidak dukung penuntasan itu," ujar Adian saat di temui merahputih.com di Graha Cipta II, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Senin (15/5).

Menurut Adian, pemerintah saat ini sedang berusaha menuntaskan kasus-kasus tersebut. Ia pun meminta semua pihak mendukung pemerintah untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.

"Yang dilakukan Presiden sekarang dengan membebaskan aktivis-aktivis yang dipenjara, Eva Bande di Sulawesi, dan aktivis-aktivis HAM di Papua," katanya.

"Presiden berusaha membuat Satgas Agraria, sebuah langkah baik yang harus kita dukung, termasuk upaya-upaya untuk menuntaskan pelanggaran HAM lain, jangan diganggu," sambung Adian.

Adian menduga, ada beberapa pihak yang tidak menginginkan pemerintah menuntaskan kasus-kasus tersebut. Bahkan, menurutnya, ada menteri di lingkaran istana yang berpotensi mengkhianati Presiden Jokowi.

"Indikasinya banyak, gue gak bisa ungkapkan satu per satu, ada indikasi yang sangat kuat. Ada yang coba bermain-main di banyak kaki dan pasti akan kita ingat nama-namanya siapa," ungkap Adian.

Adian mengaku sempat bertemu dan berbicara langsung dengan Jokowi terkait penuntasan pelanggaran HAM. Namun, menurutnya, pemerintah selalu diganggu untuk menyelesaikan hal tersebut.

"Sementara, waktu gue sempat bicara sama Presiden tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dia setuju, termasuk kasus agraria dia setuju. Kita justru pernah diminta draf penyelesaian konflik agraria, karena pelanggaran HAM paling besar jaman Orba, ya konflik agraria," tukasnya.

"Tapi yang terjadi saat ini pemerintah coba diganggu dari berbagai sisi," pungkas pendiri Forum Kota (Forkot) ini. (Pon)

Baca juga berita lain tentang kasus HAM tanah air dalam artikel: Komnas HAM Dan INFID Teken MoU Tentang Kemanusiaan

#HAM #Adian Napitupulu
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Amnesty International Indonesia mengecam penangkapan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen. Usman Hamid mengatakan, negara seharusnya mendengarkan tuntutan rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Indonesia
Polda Metro Jaya Duga Direktur Lokataru Jadi Dalang di Balik Aksi Anarkis Pelajar dan Anak-anak
DMR juga diduga telah menyebarkan berita bohong
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Polda Metro Jaya Duga Direktur Lokataru Jadi Dalang di Balik Aksi Anarkis Pelajar dan Anak-anak
Indonesia
Profil Delpedro Marhaen, Aktivis dan Direktur Lokataru Foundation yang Dijemput Paksa Polisi
Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, dijemput paksa polisi pada Senin (1/9) malam. Ia tercatat sebagai mahasiswa magister Ilmu Politik di UPN Veteran Jakarta (UPNVJ) dan magister hukum di Universitas Tarumanagara.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
Profil Delpedro Marhaen, Aktivis dan Direktur Lokataru Foundation yang Dijemput Paksa Polisi
Indonesia
Direktur Lokataru Foundation Ditangkap, Cederai Prinsip Demokrasi dan HAM?
Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, ditangkap polisi pada Senin (1/9) malam. Hal ini dianggap sebagai tindakan represif yang mencederai prinsip demokrasi dan HAM.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
 Direktur Lokataru Foundation Ditangkap, Cederai Prinsip Demokrasi dan HAM?
Indonesia
Sambut Baik Pidato Prabowo, Adian Napitupulu Tuntut Pemerintah Berani Ambil Tindakan Tegas Soal Perusahaan Asing dan 'Kebocoran' Anggaran
Ia mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi, bukan sekadar mencari siapa yang bersalah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 21 Agustus 2025
Sambut Baik Pidato Prabowo, Adian Napitupulu Tuntut Pemerintah Berani Ambil Tindakan Tegas Soal Perusahaan Asing dan 'Kebocoran' Anggaran
Indonesia
Adian Napitupulu Ajak Koleganya di DPR Verifikasi Data Ekonomi dan Lapangan Kerja Pidato Prabowo
"Pernyataan Presiden soal korporasi asing itu menarik. Tapi yang penting, bagaimana negara bersikap? Ini harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar retorika."
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
Adian Napitupulu Ajak Koleganya di DPR Verifikasi Data Ekonomi dan Lapangan Kerja Pidato Prabowo
Indonesia
Transfer Data Pribadi ke AS Diklaim Menteri Natalius Pigai Tidak Bertentangan Dengan Prinsip HAM
pemerintah pasti menjamin pertukaran data dimaksud dilakukan dengan hati-hati, bertanggung jawab, dan memastikan aspek keamanannya.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
Transfer Data Pribadi ke AS Diklaim Menteri Natalius Pigai Tidak Bertentangan Dengan Prinsip HAM
Indonesia
Prabowo Tugaskan Gibran Tangani Papua, termasuk Masalah HAM dan Keamanan
Presiden RI, Prabowo Subianto, menugaskan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, untuk menangani Papua. Hal itu juga termasuk masalah HAM dan keamanan.
Soffi Amira - Selasa, 08 Juli 2025
Prabowo Tugaskan Gibran Tangani Papua, termasuk Masalah HAM dan Keamanan
Indonesia
Adian Napitupulu Muak Aturan Ojol Berubah-ubah, Siap Tantang Kemenhub Debat Terbuka
Secara terbuka, politisi PDI-Perjuangan ini menantang Kemenhub untuk berdebat dan memaparkan data serta pertimbangan di balik angka 20% dalam Permen 1001
Angga Yudha Pratama - Selasa, 01 Juli 2025
Adian Napitupulu Muak Aturan Ojol Berubah-ubah, Siap Tantang Kemenhub Debat Terbuka
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pengadilan Internasional Perintahkan Jokowi Ditangkap karena Melanggar HAM
Akun 'repallinoharefali' mengunggah informasi yang isinya tentang perintah penangkapan Jokowi oleh Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) karena didakwa melanggar HAM.
Frengky Aruan - Selasa, 01 Juli 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Pengadilan Internasional Perintahkan Jokowi Ditangkap karena Melanggar HAM
Bagikan