Adian: Jangan Ganggu Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 16 Mei 2017
Adian: Jangan Ganggu Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Sekjen Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) Adian Napitupulu. (MP/Ponco Sulakosono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Sekjen Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) Adian Napitupulu menilai ada pihak yang menggangu Presiden Jokowi untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Ia mensinyalir, pihak tersebut merupakan bagian dari Orde Baru.

"Mereka yang ganggu pemerintahan ini, menurut saya bagian dari yang tidak dukung penuntasan itu," ujar Adian saat di temui merahputih.com di Graha Cipta II, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Senin (15/5).

Menurut Adian, pemerintah saat ini sedang berusaha menuntaskan kasus-kasus tersebut. Ia pun meminta semua pihak mendukung pemerintah untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.

"Yang dilakukan Presiden sekarang dengan membebaskan aktivis-aktivis yang dipenjara, Eva Bande di Sulawesi, dan aktivis-aktivis HAM di Papua," katanya.

"Presiden berusaha membuat Satgas Agraria, sebuah langkah baik yang harus kita dukung, termasuk upaya-upaya untuk menuntaskan pelanggaran HAM lain, jangan diganggu," sambung Adian.

Adian menduga, ada beberapa pihak yang tidak menginginkan pemerintah menuntaskan kasus-kasus tersebut. Bahkan, menurutnya, ada menteri di lingkaran istana yang berpotensi mengkhianati Presiden Jokowi.

"Indikasinya banyak, gue gak bisa ungkapkan satu per satu, ada indikasi yang sangat kuat. Ada yang coba bermain-main di banyak kaki dan pasti akan kita ingat nama-namanya siapa," ungkap Adian.

Adian mengaku sempat bertemu dan berbicara langsung dengan Jokowi terkait penuntasan pelanggaran HAM. Namun, menurutnya, pemerintah selalu diganggu untuk menyelesaikan hal tersebut.

"Sementara, waktu gue sempat bicara sama Presiden tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dia setuju, termasuk kasus agraria dia setuju. Kita justru pernah diminta draf penyelesaian konflik agraria, karena pelanggaran HAM paling besar jaman Orba, ya konflik agraria," tukasnya.

"Tapi yang terjadi saat ini pemerintah coba diganggu dari berbagai sisi," pungkas pendiri Forum Kota (Forkot) ini. (Pon)

Baca juga berita lain tentang kasus HAM tanah air dalam artikel: Komnas HAM Dan INFID Teken MoU Tentang Kemanusiaan

#HAM #Adian Napitupulu
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia diusulkan menjadi Presiden Dewan HAM PBB. DPR RI pun mengatakan, bahwa kepercayaan dunia kepada Indonesia akan meningkat.
Soffi Amira - Minggu, 28 Desember 2025
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
ShowBiz
METHOSA Rilis Single 'Adu Domba', Angkat tentang Aksi Kamisan dan Rentetan Tragedi HAM
Band rock METHOSA merilis single Adu Domba bertepatan dengan Hari HAM 2025. Suarakan solidaritas korban pelanggaran HAM dan kritik terhadap impunitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Desember 2025
METHOSA Rilis Single 'Adu Domba', Angkat tentang Aksi Kamisan dan Rentetan Tragedi HAM
Indonesia
DPR Sambut Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat, Negara Diminta Tak Lagi Menunda
Anggota Komisi XIII DPR RI menegaskan peta jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat harus menjadi langkah konkret negara untuk mengungkap kebenaran dan menghadirkan keadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Desember 2025
DPR Sambut Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat, Negara Diminta Tak Lagi Menunda
Indonesia
Ruang Pelayanan HAM di Kantor KemenHAM Dinamakan Marsinah, Natalius Pigai Bocorkan Makna di Baliknya
Pigai menegaskan bahwa jejak perjuangan Marsinah, yang kasus kematiannya pada tahun 1993 di Sidoarjo belum terselesaikan hingga kini, harus terus diwariskan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
Ruang Pelayanan HAM di Kantor KemenHAM Dinamakan Marsinah, Natalius Pigai Bocorkan Makna di Baliknya
Indonesia
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Wamen HAM sebut standar HAM internasional wajib jadi acuan dalam pembahasan RUU KUHAP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Indonesia
Misteri Hilangnya Peserta Demo, KemenHAM Tegaskan Jangan Terburu-buru Simpulkan 'Penghilangan Paksa' Sebelum Dua Orang Lainnya Ditemukan
Definisi penghilangan paksa adalah adanya pihak yang memaksa untuk menghilangkan seseorang
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Misteri Hilangnya Peserta Demo, KemenHAM Tegaskan Jangan Terburu-buru Simpulkan 'Penghilangan Paksa' Sebelum Dua Orang Lainnya Ditemukan
Indonesia
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Amnesty International Indonesia mengecam penangkapan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen. Usman Hamid mengatakan, negara seharusnya mendengarkan tuntutan rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Indonesia
Polda Metro Jaya Duga Direktur Lokataru Jadi Dalang di Balik Aksi Anarkis Pelajar dan Anak-anak
DMR juga diduga telah menyebarkan berita bohong
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Polda Metro Jaya Duga Direktur Lokataru Jadi Dalang di Balik Aksi Anarkis Pelajar dan Anak-anak
Indonesia
Profil Delpedro Marhaen, Aktivis dan Direktur Lokataru Foundation yang Dijemput Paksa Polisi
Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, dijemput paksa polisi pada Senin (1/9) malam. Ia tercatat sebagai mahasiswa magister Ilmu Politik di UPN Veteran Jakarta (UPNVJ) dan magister hukum di Universitas Tarumanagara.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
Profil Delpedro Marhaen, Aktivis dan Direktur Lokataru Foundation yang Dijemput Paksa Polisi
Bagikan