Ada Potensi Logistik Pemilu Rusak, KPU Diminta Profesional dalam Pendistribusian
llustrasi penyaluran logistik Pemilu 2024. Foto: Bawaslu
MERAHPUTIH.COM - PROSES distribusi logistik untuk Pemilu 2024 tengah berlangsung. Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendorong KPU untuk melakukan koordinasi sampai tingkat akar rumput memastikan ketepatan waktu dan kelengkapan logistik Pemilu 2024 dalam kondisi yang baik.
Hal itu diungkap Guspardi mengingat banyaknya kerusakan logistik pemilu 2024 yang terjadi selama masa distribusi maupun saat penyimpanan.
BACA JUGA:
KPU DKI Distribusikan Logistik Pemilu Tahap Awal di Wilayah Jaktim dan Kepulauan Seribu
”Kami sudah memperingati KPU bahwa negara ini sangat luas dan juga mempunyai pulau-pulau dan daerah-daerah terpencil. Kami sampaikan kepada KPU untuk bekerja secara profesional bahwa pelaksanaan pemilu itu di hari musim hujan,” kata Guspardi kepada awak media di Jakarta, Rabu (24/1).
BACA JUGA:
Bawaslu Awasi Pengadaan Logistik Pemilu agar Tak Disalahgunakan
Politikus Fraksi PAN ini juga menyampaikan kondisi geografis dan iklim tidak boleh menjadi alasan keterlambatan logistik. “Karena kondisi tersebut sudah dibahas dalam rapat kerja dan diminta untuk mengantisipasi kendala tersebut,” jelas Guspardi.
Untuk menghindari kendala pemilu distribusi logistik pemilu, KPU perlu berkaca pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya. KPU juga diminta untuk mengutamakan distribusi logistik ke daerah terpencil. "Perlu antisipasilah hal-hal yang akan menimbulkan sesuatu yang tidak kondusif itu sehingga barangnya tidak ada yang rusak, sampai tepat waktu, dan itu sudah jauh-jauh hari harus diprediksi,” katanya.
Pada tahap pertama distribusi logistik Pemilu 2024, Bawaslu telah melaporkan kotak suara, bilik suara, tinta, dan segel yang rusak, yang tersebar di 177 kabupaten/kota. Sementara itu, tahap distribusi kedua, terdapat 127 kabupaten/kota yang mengalami kerusakan logistik pemilu.(knu)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029