Ada Potensi Logistik Pemilu Rusak, KPU Diminta Profesional dalam Pendistribusian

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 24 Januari 2024
Ada Potensi Logistik Pemilu Rusak, KPU Diminta Profesional dalam Pendistribusian

llustrasi penyaluran logistik Pemilu 2024. Foto: Bawaslu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PROSES distribusi logistik untuk Pemilu 2024 tengah berlangsung. Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendorong KPU untuk melakukan koordinasi sampai tingkat akar rumput memastikan ketepatan waktu dan kelengkapan logistik Pemilu 2024 dalam kondisi yang baik.

Hal itu diungkap Guspardi mengingat banyaknya kerusakan logistik pemilu 2024 yang terjadi selama masa distribusi maupun saat penyimpanan.

BACA JUGA:

KPU DKI Distribusikan Logistik Pemilu Tahap Awal di Wilayah Jaktim dan Kepulauan Seribu

”Kami sudah memperingati KPU bahwa negara ini sangat luas dan juga mempunyai pulau-pulau dan daerah-daerah terpencil. Kami sampaikan kepada KPU untuk bekerja secara profesional bahwa pelaksanaan pemilu itu di hari musim hujan,” kata Guspardi kepada awak media di Jakarta, Rabu (24/1).

BACA JUGA:

Bawaslu Awasi Pengadaan Logistik Pemilu agar Tak Disalahgunakan

Politikus Fraksi PAN ini juga menyampaikan kondisi geografis dan iklim tidak boleh menjadi alasan keterlambatan logistik. “Karena kondisi tersebut sudah dibahas dalam rapat kerja dan diminta untuk mengantisipasi kendala tersebut,” jelas Guspardi.

Untuk menghindari kendala pemilu distribusi logistik pemilu, KPU perlu berkaca pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya. KPU juga diminta untuk mengutamakan distribusi logistik ke daerah terpencil. "Perlu antisipasilah hal-hal yang akan menimbulkan sesuatu yang tidak kondusif itu sehingga barangnya tidak ada yang rusak, sampai tepat waktu, dan itu sudah jauh-jauh hari harus diprediksi,” katanya.

Pada tahap pertama distribusi logistik Pemilu 2024, Bawaslu telah melaporkan kotak suara, bilik suara, tinta, dan segel yang rusak, yang tersebar di 177 kabupaten/kota. Sementara itu, tahap distribusi kedua, terdapat 127 kabupaten/kota yang mengalami kerusakan logistik pemilu.(knu)

BACA JUGA:

4 Wilayah Jakarta Sudah Terima Logistik Pemilu 2024

#Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Dwi Astarini

Love to read, enjoy writing, and so in to music.

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan