Ada Oknum yang Ingin Para Pencari Suaka untuk Dipindah Paksa

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 20 September 2019
Ada Oknum yang Ingin Para Pencari Suaka untuk Dipindah Paksa

Suasana gerbang tempat tinggal para pencari suaka Kalideres. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pagar depan lokasi pencari suaka di gedung eks Kodim Jalan Bedugul Kalideres Jakarta Barat kini tampak digembok dan dipasangi rantai. Terlihat pula di sana terpampang spanduk yang bertuliskan "Disegel Tidak Sesuai Peruntukkan".

Koordinator lapangan di lokasi penampungan pencari suaka Kalideres, Kartiwan mengatakan rantai dan spanduk penyegelan tersebut berasal dari orang tidak bertanggungjawab yang memasang tanpa izin.

Baca Juga:

Potret Menyedihkan Pencari Suaka Kembali ke Jalan

"Tadi pagi pagar memang digembok untuk alasan keamanan anak kecil pengungsi, tetapi malam ini ada orang tidak bertanggungjawab memasang rantai panjang dan spanduk di pintu depan," ujarnya seperti dilansir Antara, Kamis (19/9) malam.

Suasana gerbang tempat tinggal para pencari suaka Kalideres. (Antaranews)
Suasana gerbang tempat tinggal para pencari suaka Kalideres. (Antaranews)

Kartiwan menjelaskan, oknum yang melakukan penyegelan tersebut menginginkan semua pencari suaka untuk pindah paksa mengatasnamakan warga sekitar. Menurut dia, warga sekitar seharusnya sudah sepakat mengikuti instruksi pemerintah.

"Semua sudah menyatakan untuk ikuti pemerintah. Pemindahan paksa dengan cara begini tidak bisa, ini masalah kemanusiaan," kata dia.

Baca Juga:

Pencari Suaka Diminta Tertib dan Rapi Selama Berada di Kebon Sirih

Kartiwan menambahkan, pemasangan gembok pagar waktu pagi ditujukan untuk keselamatan anak pengungsi yang seringkali hampir tertabrak kendaraan bermotor saat keluar bermain dari pintu depan, terutama saat ramai jam sekolah berlangsung.

Sementara, akses keluar masuk pengungsi Kalideres dibuka lewat pintu samping, yang tidak ramai kendaraan melintas. Pemasangan gembok di pintu depan pun sudah dikoordinasikan dengan kepolisian sektor setempat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI.

"Besok pagi, kami bersama Polsek Kalideres dan Kesbangpol akan melakukan pencopotan penyegelan dari rantai panjang dan spanduk meresahkan ini," ujar dia. (*)

Baca Juga:

Belum Seluruh Pencari Suaka di Kalideres Dipindahkan

#HAM
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Pemahaman mengenai HAM perlu menjadi bagian integral dalam proses pembentukan, pelatihan, promosi jabatan, evaluasi kinerja, hingga etika profesi anggota kepolisian.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Indonesia
Aparat Hukum Masuk Tim Pelabelan Status Aktivis HAM, Ini Alasan Menteri Pigai
Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan tim asesor akan diisi unsur lintas sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga aparat penegak hukum.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Aparat Hukum Masuk Tim Pelabelan Status Aktivis HAM, Ini Alasan Menteri Pigai
Indonesia
Bongkar Kasus HAM, DPR RI Percepat Revisi UU Peradilan Militer Tanpa Pandang Bulu
Selain fokus pada peradilan militer, legislator tersebut menggarisbawahi perlunya perhatian khusus terhadap tren kekerasan berbasis gender
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 Februari 2026
Bongkar Kasus HAM, DPR RI Percepat Revisi UU Peradilan Militer Tanpa Pandang Bulu
Indonesia
PKB Soroti Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan, Dinilai Berpotensi Langgar HAM
PKB menyoroti penonaktifan PBI BPJS Kesehatan. Hal itu dianggap berpotensi melanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 10 Februari 2026
PKB Soroti Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan, Dinilai Berpotensi Langgar HAM
Indonesia
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia diusulkan menjadi Presiden Dewan HAM PBB. DPR RI pun mengatakan, bahwa kepercayaan dunia kepada Indonesia akan meningkat.
Soffi Amira - Minggu, 28 Desember 2025
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
ShowBiz
METHOSA Rilis Single 'Adu Domba', Angkat tentang Aksi Kamisan dan Rentetan Tragedi HAM
Band rock METHOSA merilis single Adu Domba bertepatan dengan Hari HAM 2025. Suarakan solidaritas korban pelanggaran HAM dan kritik terhadap impunitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Desember 2025
METHOSA Rilis Single 'Adu Domba', Angkat tentang Aksi Kamisan dan Rentetan Tragedi HAM
Indonesia
DPR Sambut Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat, Negara Diminta Tak Lagi Menunda
Anggota Komisi XIII DPR RI menegaskan peta jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat harus menjadi langkah konkret negara untuk mengungkap kebenaran dan menghadirkan keadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Desember 2025
DPR Sambut Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat, Negara Diminta Tak Lagi Menunda
Indonesia
Ruang Pelayanan HAM di Kantor KemenHAM Dinamakan Marsinah, Natalius Pigai Bocorkan Makna di Baliknya
Pigai menegaskan bahwa jejak perjuangan Marsinah, yang kasus kematiannya pada tahun 1993 di Sidoarjo belum terselesaikan hingga kini, harus terus diwariskan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
Ruang Pelayanan HAM di Kantor KemenHAM Dinamakan Marsinah, Natalius Pigai Bocorkan Makna di Baliknya
Indonesia
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Wamen HAM sebut standar HAM internasional wajib jadi acuan dalam pembahasan RUU KUHAP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Bagikan