Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai keputusan pemerintah dan Polri memilih pendekatan halus atau 'soft approach' untuk isu 'people power' dan revolusi pascapilpres.
Hal itu menjadi bukti bahwa aspek keamanan nasional dan ketertiban umum masih berada dalam kendali TNI, Polri dan aparat penegak hukum lainnya.
BACA JUGA: BPN Berada Paling Depan di Barisan Gerakan People Power
"Pilihan 'soft approach' itu juga menjadi bukti bahwa pemerintah bersama TNI dan Polri tidak panik. Sebab, Indonesia pada dasarnya memang sangat kondusif hingga pasca-pengumuman KPU," ujar Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (12/5).
Karena itu, menurut Bambang, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk cemas atau khawatir karena kebisingan yang timbul karena isu-isu seputar hasil Pemilu 2019 diyakini tidak akan menjerumuskan negara ini dalam situasi tidak kondusif.
Menurut dia, tidak ada ketegangan yang mengganggu roda pemerintahan karena Presiden Joko Widodo terus blusukan ke sejumlah daerah, sementara DPR pun mulai menjalani masa sidang.
Sementara, menurutu pengamat hukum yang juga Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM Oce Madril menilai 'people power' yang menolak hasil pemilu adalah tindakan inkonstitusional.
"Saat ini yang terjadi adalah people power dalam konteks menolak hasil pemilu dan hal itu disebut inkonstitusional," kata Oce Madril. (Pon)
