ACT Hanya Gunakan Rp 900 Juta dari Dana Rp 2 Miliar untuk Bangun Sekolah

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 22 November 2022
ACT Hanya Gunakan Rp 900 Juta dari Dana Rp 2 Miliar untuk Bangun Sekolah

Suasana kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Jakarta setelah Kementerian Sosial mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang, Rabu (6/7/2022). (ANTARA/Asep Firmansyah)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Terdakwa Ahyudin, yang merupakan mantan presiden yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pemeriksaan saksi, Selasa (22/11).

Penyidik Bareskrim Polri John Jefry yang juga merupakan saksi pelapor dalam kasus penggelapan dana kemanusiaan dari Boeing oleh ACT dihadirkan Jaksa.

Baca Juga:

Modus Penyelewengan Dana Korban Lion Air di Sidang Perdana Mantan Presiden ACT

Dalam pengakuannya, ia mengatakan bahwa Aksi Cepat Tanggap disebut hanya menggunakan Rp 900 juta dari total dana sekitar Rp2 miliar yang diberikan Boeing Community Investment Fund (BCIF).

Dana Rp 2 miliar itu merupakan bantuan sosial Boeing atau Boeing Community Investment Fund yang diberikan kepada ahli waris korban kecelakaan Lion JT610.

Dana itu sejatinya diperuntukkan untuk kegiatan sosial dan dikelola pihak ketiga yang ditunjuk ahli waris.

“Rp 2 miliar itu hak (per) ahli waris,” ujar John di PN Jaksel, Selasa (22/11).

ACT disebut hanya menggunakan dana sebesar Rp 900 juta untuk membangun fasilitas pendidikan di Yogyakarta dari dana yang seharusnya dikelola senilai Rp 2 miliar.

“Dana yang dikelola ACT atas nama ahli waris dia dan ada pembangunan SMP di Yogyakarta. Namun, dana yang diajukan oleh ACT Rp 2 miliar hanya dihabiskan Rp900 jutaan,” ungkap John.

Baca Juga:

3 Tersangka Penyelewengan Dana ACT Dilimpahkan ke Kejari Jaksel

John mengatakan, dirinya tidak mengetahui kemana selisih uang dari Rp 2 miliar tersebut. Ia mengaku hanya menerima informasi bahwa ada penyelewengan dari penggunaan dana tersebut.

Pihak Yayasan ACT tidak menggunakan dana sebesar Rp 2 miliar yang telah digelontorkan sebagai bantuan oleh pihak Boeing.

"Kalau mengambil keuntungan atau tidak, saya tidak mengetahui. Tapi, setiap dana sosial yang didapat Rp 2 miliar, pihak ACT enggak menghabiskan dana yang disediakan," jelas John.

Dalam kasus tersebut, Ahyudin didakwa bersama dua orang lain yakni Ibnu Khajar selaku presiden ACT periode 2019-2022 dan eks Senior Vice President Operational ACT, Hariyana binti Hermain.

Terdakwa Ahyudin, Ibnu Khajar, dan Heriyana Hermain, hanya menggunakan Rp 20 miliar untuk melaksanakan proyek amal ahli waris korban kecelakaan Lion Air JT610. Dari total Rp 138 M yang diterima oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT dari Boeing. Rp 117 miliar dipakai untuk kepentingan ACT dan pribadi.

Hal ini diungkapkan jaksa penuntut umum (JPU) saat membacakan dakwaan kepada mantan Presiden ACT Ahyudin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 15 November 2022. (Knu)

Baca Juga:

PPATK Temukan Rp 1,7 Triliun Mengalir ke ACT, 50 Persen Diduga Digunakan Tak Semestinya

#PN Jaksel #Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Perjuangan PK Silfester Matutina Berakhir Tragis, Gugur Karena Surat Sakit yang Bikin Miris
Hakim menyimpulkan bahwa pemohon tidak menggunakan haknya untuk hadir dalam persidangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Perjuangan PK Silfester Matutina Berakhir Tragis, Gugur Karena Surat Sakit yang Bikin Miris
Indonesia
Ditunda Sepekan, PN Jaksel Gelar Sidang PK Silfester Kasus Pencemaran Nama Baik JK
Pada tingkat kasasi, vonis Silfester diperberat menjadi 1,5 tahun penjara. Namun, hingga saat ini, vonis hukuman penjara Silfester belum juga dieksekusi.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
Ditunda Sepekan, PN Jaksel Gelar Sidang PK Silfester Kasus Pencemaran Nama Baik JK
Indonesia
Sidang PK Silfester Terpidana Pencemaran Nama Baik JK Ditunda, Sakit Dada Dirawat 5 Hari
Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2012 mengatur pengaju atau pemohon PK harus hadir dalam persidangan.
Wisnu Cipto - Rabu, 20 Agustus 2025
Sidang PK Silfester Terpidana Pencemaran Nama Baik JK Ditunda, Sakit Dada Dirawat 5 Hari
Indonesia
Putusan Sela Tolak Eksepsi Nikita Mirzani, Kasus Peras Bos Skincare Rp 4 M Lanjut
Pengadilan juga menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.
Wisnu Cipto - Kamis, 17 Juli 2025
Putusan Sela Tolak Eksepsi Nikita Mirzani, Kasus Peras Bos Skincare Rp 4 M Lanjut
Indonesia
Dituding Terima Jatah dari Judi Online, Budi Arie Merasa Namanya Dijual
Budi Arie dituding menerima jatah dari judi online. Namun, ia menegaskan bahwa tidak terlibat dalam kasus tersebut. Ia merasa namanya dijual oleh eks anak buahnya.
Soffi Amira - Senin, 19 Mei 2025
Dituding Terima Jatah dari Judi Online, Budi Arie Merasa Namanya Dijual
Indonesia
Kejagung Sempat Kesulitan Temukan Uang Rp 5,5 Miliar yang Disimpan di Bawah Kasur Kamar Hakim
Hakim Ali Muhtarom merupakan salah satu dari delapan tersangka skandal suap vonis lepas terdakwa kasus korupsi ekspor CPO.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 April 2025
Kejagung Sempat Kesulitan Temukan Uang Rp 5,5 Miliar yang Disimpan di Bawah Kasur Kamar Hakim
Indonesia
Kejagung Tahan 3 Hakim Tersangka Suap Vonis Lepas Kasus Ekspor CPO di Rutan Salemba
3 hakim tersangka suap adalah Djuyamto selaku ketua majelis hakim, Agam Syarif Baharuddin, serta Ali Muhtarom selaku hakim anggota.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 14 April 2025
Kejagung Tahan 3 Hakim Tersangka Suap Vonis Lepas Kasus Ekspor CPO di Rutan Salemba
Indonesia
Kejagung: Ketua PN Jaksel Minta Suap 3 Kali Lipat untuk Vonis Lepas Terdakwa Korupsi Ekspor CPO
Jumlah uang suap diminta untuk dilipatgandakan menjadi Rp 60 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 14 April 2025
Kejagung: Ketua PN Jaksel Minta Suap 3 Kali Lipat untuk Vonis Lepas Terdakwa Korupsi Ekspor CPO
Indonesia
Kejagung Usut Kucuran Suap ke Hakim dalam Vonis Lepas Wilmar Group Dkk
Kejagung baru saja membongkar praktik dugaan suap penanganan perkara korupsi pemberian fasilitas eskpor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Angga Yudha Pratama - Minggu, 13 April 2025
Kejagung Usut Kucuran Suap ke Hakim dalam Vonis Lepas Wilmar Group Dkk
Indonesia
Kasus Suap Ketua PN Jaksel Tercium dari Vonis Ronald Tannur
Vonis lepas tersebut berbeda jauh dengan tuntutan jaksa penuntut umum
Angga Yudha Pratama - Minggu, 13 April 2025
Kasus Suap Ketua PN Jaksel Tercium dari Vonis Ronald Tannur
Bagikan