8 Kementerian Lembaga Mitra Komisi II Terimbas Efisiensi Anggaran, Paling Besar ATR/BPN Sampai Rp 2 Triliun
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Februari 2025
Suasana Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). ANTARA/Rio Feisal
MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto meminta penghematan anggaran hingga Rp 306,69 triliun. Sementara, untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi sebesar Rp 256,1 triliun.
Komisi II DPR RI menyetujui efisiensi atau perubahan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dari delapan mitra kerja komisi sebagai tindak lanjut instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.
"Untuk keseluruhan, anggota dan pimpinan, bisa disetujui?" tanya Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda yang dijawab setuju secara serempak oleh anggota komisi dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).
Adapun delapan mitra kerja komisi yang pagu anggarannya disetujui meliputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Baca juga:
KPK Kena Pemotongan Anggaran Rp 201 Miliar, Apa Dampaknya?
Berikutnya Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta Ombudsman RI (ORI).
Lomisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur tersebut menyepakati efisiensi atau perubahan pagu APBN yang disetujui sebagai berikut:
- Kementerian PANRB
Pagu awal: Rp 392.980.127.000,00
Efisiensi: Rp 184.900.000.000,00
Pagu akhir: Rp 208.080.127.000,00
Kementerian ATR/BPN
Pagu awal: Rp 6.454.781.052.000,00
Efisiensi: Rp 2.011.800.000.000,00
Pagu akhir: Rp 4.442.981.052.000,00
KPU RI
Pagu awal: Rp 3.062.311.327.000,00
Efisiensi: Rp 843.200.000.000,00
Pagu akhir: Rp 2.219.111.327.000,00
- Bawaslu RI
Pagu awal: Rp 2.416.945.124.000,00
Efisiensi: Rp 955.000.000.000,00
Pagu akhir: Rp 1.461.945.124.000,00
- BKN RI
Pagu awal: Rp 798.342.991.000,00
Efisiensi: Rp 195.100.000.000,00
Pagu akhir: Rp 603.242.991.000,00
- LAN RI
Pagu awal: Rp 328.488.668.000,00
Efisiensi: Rp 91.400.000.000,00
Pagu akhir: Rp 237.088.668.000,00
- ANRI
Pagu awal: Rp 293.795.636.000,00
Efisiensi: Rp 93.100.000.000,00
Pagu akhir: Rp 200.695.636.000,00
- Ori
Pagu awal: Rp 255.591.019.000,00
Efisiensi: Rp 91.600.000.000,00
Pagu akhir: Rp 163.991.019.000,00
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun
Kemendiktisaintek Perjuangkan Insentif Riset Langsung Dari APBN Pada Peneliti
RI Rawan Bencana & Kecelakaan, Basarnas Usul Bentuk Dana Kedaruratan SAR Nasional di Luar APBN Reguler
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
Jet Tempur Chengdu J-10 China Segera Terbang di Jakarta, Menkeu Setuju Beli Pakai APBN Rp 148 T
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
