8 Kementerian Lembaga Mitra Komisi II Terimbas Efisiensi Anggaran, Paling Besar ATR/BPN Sampai Rp 2 Triliun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Februari 2025
8 Kementerian Lembaga Mitra Komisi II Terimbas Efisiensi Anggaran, Paling Besar ATR/BPN Sampai Rp 2 Triliun

Suasana Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). ANTARA/Rio Feisal

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto meminta penghematan anggaran hingga Rp 306,69 triliun. Sementara, untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi sebesar Rp 256,1 triliun.

Komisi II DPR RI menyetujui efisiensi atau perubahan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dari delapan mitra kerja komisi sebagai tindak lanjut instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

"Untuk keseluruhan, anggota dan pimpinan, bisa disetujui?" tanya Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda yang dijawab setuju secara serempak oleh anggota komisi dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).

Adapun delapan mitra kerja komisi yang pagu anggarannya disetujui meliputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Baca juga:

KPK Kena Pemotongan Anggaran Rp 201 Miliar, Apa Dampaknya?

Berikutnya Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta Ombudsman RI (ORI).

Lomisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur tersebut menyepakati efisiensi atau perubahan pagu APBN yang disetujui sebagai berikut:

  • Kementerian PANRB

Pagu awal: Rp 392.980.127.000,00
Efisiensi: Rp 184.900.000.000,00
Pagu akhir: Rp 208.080.127.000,00

Kementerian ATR/BPN

Pagu awal: Rp 6.454.781.052.000,00
Efisiensi: Rp 2.011.800.000.000,00
Pagu akhir: Rp 4.442.981.052.000,00

KPU RI


Pagu awal: Rp 3.062.311.327.000,00
Efisiensi: Rp 843.200.000.000,00
Pagu akhir: Rp 2.219.111.327.000,00

  • Bawaslu RI

Pagu awal: Rp 2.416.945.124.000,00
Efisiensi: Rp 955.000.000.000,00
Pagu akhir: Rp 1.461.945.124.000,00

  • BKN RI

Pagu awal: Rp 798.342.991.000,00
Efisiensi: Rp 195.100.000.000,00
Pagu akhir: Rp 603.242.991.000,00

  • LAN RI


Pagu awal: Rp 328.488.668.000,00
Efisiensi: Rp 91.400.000.000,00
Pagu akhir: Rp 237.088.668.000,00

  • ANRI

Pagu awal: Rp 293.795.636.000,00
Efisiensi: Rp 93.100.000.000,00
Pagu akhir: Rp 200.695.636.000,00

  • Ori

Pagu awal: Rp 255.591.019.000,00
Efisiensi: Rp 91.600.000.000,00
Pagu akhir: Rp 163.991.019.000,00

#Efisiensi Anggaran Pemerintah #APBN #Penghematan Anggaran
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Akibat pemangkasan ini, proyeksi APBD DKI 2026 terpaksa dikurangi menjadi Rp 81,28 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Indonesia
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Purbaya mengakui bahwa solusi jangka pendek untuk masalah ini masih terbatas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Indonesia
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
APBN berperan penting sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan menopang pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
Indonesia
Jet Tempur Chengdu J-10 China Segera Terbang di Jakarta, Menkeu Setuju Beli Pakai APBN Rp 148 T
Pemerintah menyetujui anggaran Rp 148 triliun untuk pembelian jet tempur Chengdu J-10 dari China dalam APBN 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
Jet Tempur Chengdu J-10 China Segera Terbang di Jakarta, Menkeu Setuju Beli Pakai APBN Rp 148 T
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Indonesia
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Sekjen Partai Golkar menegaskan bahwa pernyataan Atalia tidak bermaksud melarang penggunaan dana APBN untuk pesantren.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Berita
Family Office Apa Itu? Strategi Tarik Investasi dari Ultra High Net Worth Individual
Family office adalah entitas privat pengelola kekayaan ultra-kaya. Kenali fungsinya, potensi di Indonesia, dan kontroversi proyek di Bali.
ImanK - Selasa, 14 Oktober 2025
Family Office Apa Itu? Strategi Tarik Investasi dari Ultra High Net Worth Individual
Indonesia
Keuangan Negara Tertekan, Defisit Anggaran Sebesar Rp 371,5 Per September 2025
Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat melambat 1,6 persen dengan nilai Rp 1.589,9 triliun, setara 59,7 persen dari proyeksi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Oktober 2025
Keuangan Negara Tertekan, Defisit Anggaran Sebesar Rp 371,5 Per September 2025
Indonesia
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
Pentingnya akuntabilitas publik dalam penggunaan dana APBN negara, terutama untuk proyek pembangunan
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
Berita
Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan, Purbaya Tegaskan Tidak Ditanggung APBN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tidak akan dibayar menggunakan APBN. Ia menilai Danantara memiliki kemampuan finansial untuk menanganinya.
ImanK - Senin, 13 Oktober 2025
Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan, Purbaya Tegaskan Tidak Ditanggung APBN
Bagikan