8 Formasi Nihil Pendaftar, Pelamar CPNS di Mataram Menurun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Juli 2021
8 Formasi Nihil Pendaftar, Pelamar CPNS di Mataram Menurun

PNS. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Delapan formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) kosong pendaftar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Delapan formasi yang masih kosong tersebut untuk dokter spesialis.

"Formasi dokter spesialis yang kosong meliputi, spesialis bedah anak, thoraks dan kardiovaskular, spesialis forensik, patologi klinik, THT, dan spesialis urologi masing-masing satu formasi, dan dua formasi untuk spesialis onkologi radiasi," ucap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram
Baiq Nelly Kusumawati dikutip Antara, Minggu (25/7).

Baca Juga:

Ini Formasi CPNS dan PPPK Di Yogyakarta Yang Nihil Pelamar


Belum adanya pelamar untuk formasi dokter spesialis tersebut, menurutnya. salah satunya dipicu karena penempatan hanya untuk di rumah sakit sehingga pelamar kendor duluan untuk bersaing dan memilih mendaftar di kabupaten/kota lainnya.

"Harapan kita sebelum penutupan pendafaran CPNS pada 26 Juli 2021, delapan formasi itu bisa segera terisi," katanya.

Nelly menyebutkan, jumlah pelamar CPNS sampai tanggal 24 Juli 2021, sebanyak 1.805 orang. Dengan rincian, 1.006 memenuhi syarat, 352 belum diverifikasi dan 447 belum selesai verifikasi.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah pelamar CPNS tahun ini menurun. Kalau tahun lalu dengan formasi 272, pelamar mencapai 4.800 orang. Tapi sekarang dengan formasi 146 terdiri atas 118 tenaga kesehatan dan 28 tenaga teknis, yang medaftar baru 1.805 orang.

"Itupun dengan kebijakan perpanjangan waktu pendaftaran dari tanggal 21 menjadi 26 Juli 2021, jika tidak perpajangan pelamar mungkin hanya 1.500 orang," katanya.

CPNS
CPNS. (Foto: Antara)

Ia menegaskan, penurunan jumlah pelamar kemungkinan, karena ketersediaan formasi yang terbatas dan formasi 146 tersebut diluar guru.

"Kalau dulu pendaftar banyak untuk formasi guru, sekarang formasi guru masuk ke P3K (pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja)," katanya.

Tercatat, otal Instansi Pemerintah yang membuka formasi seleksi ASN Tahun 2021 berdasarkan data progres finalisasi formasi pada SSCASN per 30 Juni 2021 Pukul 16.00 WIB, berjumlah 568 meliputi: 55 Instansi
Pusat, 33 Instansi Pemerintah Provinsi, dan 480 Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk tahapan pelaksanaan pada masing-masing seleksi terdiri dari Seleksi Administrasi; Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk seleksi CPNS; dan meliputi Seleksi Administrasi; Seleksi Kompetensi (kompetensi teknis, manajerial, dan struktural); dan wawancara untuk seleksi PPPK. (*)

Baca Juga:

10 Instansi yang Paling Diminati Pelamar CPNS, Kantor Anies Posisi Bontot

#Penerimaan CPNS #Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) #PNS #Aparatur Sipil Negara (ASN) #PPPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jakarta Dikepung Cuaca Ekstrem, ASN dan Karyawan Swasta Diizinkan WFH
Cuaca ekstrem melanda Jakarta. Pemprov DKI menerapkan WFH bagi ASN dan pegawai swasta hingga 28 Januari 2026. Ini aturan lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 23 Januari 2026
Jakarta Dikepung Cuaca Ekstrem, ASN dan Karyawan Swasta Diizinkan WFH
Indonesia
2.080 PPPK BGN Tahap I Naik Status Jadi ASN
PPPK Tahap I yang sudah berstatus ASN itu bagian dari target perekrutan 99.000 pegawai kontrak BGN sepanjang tahun 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
2.080 PPPK BGN Tahap I Naik Status Jadi ASN
Indonesia
BGN Angkat 32 Ribu PPPK Februari, 97% Lebih Jalur Khusus untuk Kepala SPPG
"Kita buka untuk umum 750 yang diisi oleh akuntan sebanyak 375 dan tenaga gizi 375," kata Kepala BGN Dadan Hindayana
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
BGN Angkat 32 Ribu PPPK Februari, 97% Lebih Jalur Khusus untuk Kepala SPPG
Indonesia
Pemkot Solo Mulai Uji Coba WFA untuk ASN, Efisiensi Anggaran Jadi Alasan
Pemerintah Kota Solo mulai uji coba Work From Anywhere (WFA) bagi ASN di 9 OPD. Kebijakan ini terkait efisiensi anggaran dan evaluasi kinerja.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Pemkot Solo Mulai Uji Coba WFA untuk ASN, Efisiensi Anggaran Jadi Alasan
Indonesia
Nanik S. Deyang Tegaskan Relawan SPPG Tidak Masuk Skema Pengangkatan PPPK BGN
Petugas SPPG yang bisa diangkat menjadi PPPK BGN hanya mereka yang memiliki fungsi teknis dan administratif strategis, yaitu kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Nanik S. Deyang Tegaskan Relawan SPPG Tidak Masuk Skema Pengangkatan PPPK BGN
Indonesia
Hari Pertama Kerja 2026, Pemprov DKI Serahkan SK Pengangkatan 16.426 PPPK Paruh Waktu
Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh layanan publik berjalan normal pada hari pertama kerja 2026. Tingkat kehadiran pegawai tercatat mencapai 99 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 02 Januari 2026
Hari Pertama Kerja 2026, Pemprov DKI Serahkan SK Pengangkatan 16.426 PPPK Paruh Waktu
Indonesia
ASN Diperbolehkan WFA Jelang Tahun Baru 2026, Layanan Publik Tetap Jalan
Pemerintah mengizinkan ASN bekerja dari mana saja atau WFA selama libur Natal dan Tahun Baru 2026, berlaku 29–31 Desember. Layanan publik tetap dijaga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Desember 2025
ASN Diperbolehkan WFA Jelang Tahun Baru 2026, Layanan Publik Tetap Jalan
Indonesia
Jateng Jadi Daerah Penerima PPPK Paruh Waktu Terbanyak di Indonesia
Dengan pengangkatan ini, total Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini mencapai 63.049 orang
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Desember 2025
Jateng Jadi Daerah Penerima PPPK Paruh Waktu Terbanyak di Indonesia
Indonesia
DPR Usulkan Gaji Tunggal Bagi ASN, Hilangkan Disparitas Penghasilan
Kebijakan ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja ASN, karena sistem yang lebih adil akan menumbuhkan loyalitas dan semangat kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
DPR Usulkan Gaji Tunggal Bagi ASN, Hilangkan Disparitas Penghasilan
Indonesia
Ribuan Guru Honorer Madrasah Swasta Demo di Monas, Tuntut Kesetaraan Pengangkatan PPPK
Ribuan guru madrasah swasta berunjuk rasa di Monas menuntut kesetaraan dalam pengangkatan PPPK. Mereka meminta pemerintah tidak lagi mendiskriminasi guru swasta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Ribuan Guru Honorer Madrasah Swasta Demo di Monas, Tuntut Kesetaraan Pengangkatan PPPK
Bagikan