Ini Formasi CPNS dan PPPK Di Yogyakarta Yang Nihil Pelamar

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Juli 2021
Ini Formasi CPNS dan PPPK Di Yogyakarta Yang Nihil Pelamar

Tes CPNS. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perpanjangan masa pendaftaran CPNS dan PPPK non guru di Yogyakarta, tidak membuat beberapa formasi diserbu pendaftar. Bahkan, masih ada yang nihil pelamar.

"Ada formasi yang sama sekali belum ada pelamarnya tetapi ada juga yang jumlah pelamar belum sesuai alokasi formasi yang disediakan,” kata Kepala Bidang Adminitrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembngan Sumber Daya Manusia Yogyakarta, Gunawan Adhi Putra, di Yogyakarta, Kamis (23/7).

Baca Juga:

10 Instansi yang Paling Diminati Pelamar CPNS, Kantor Anies Posisi Bontot

Formasi asisten penata anestesi dengan alokasi satu orang hingga Kamis (22/7) belum memiliki pelamar, sedangkan untuk formasi pelatih atlet dengan alokasi dua orang dan formasi polisi pamong praja dengan alokasi 38 orang belum memenuhi kuota yang disediakan.

Sedangkan untuk alokasi PPPK non guru yang belum memenuhi alokasi formasi yang disediakan adalah penyuluh kesehatan masyarakat dengan alokasi tiga orang, pratama laboratorium kesehatan dengan alokasi enam orang, nutrisionis tujuh orang, dan arsiparis 15 orang.

Alokasi PPPK non guru yang sama sekali belum memiliki pelamar adalah untuk ahli pertama sanitarian dengan alokasi satu orang.

Pada tahun ini, Yogyakarta membuka penerimaan CPNS dan PPPK dengan total formasi penerimaan mencapai 930 formasi yang terdiri dari 546 CPNS dan 384 PPPK guru dan non guru.

Gunawan mengingatkan agar seluruh pelamar benar-benar mencermati setiap detail aturan pendaftaran karena dari pengalaan penerimaan CPNS selama ini banyak pelamar yang justru gagal di seleksi administrasi hanya karena tidak cermat saat mengunggah dokumen pendaftaran.

Pelamar yang tidak mengisi data dengan tepat sesuai aturan akan langsung dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses ke tahap seleksi berikutnya.

Tes CPNS. (Foto: Antara)
Tes CPNS. (Foto: Antara)

“Pendaftaran CPNS murni dilakukan secara daring dan tidak ada penyusulan berkas secara langsung. Data yang sudah diunggah tidak dapat diubah atau direvisi,” katanya.

Pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK akan ditutup pada 26 Juli untuk selanjutnya pengumunan hasil seleksi administrasi dilakukan pada 2-3 Agustus.

Pelamar memperoleh kesempatan untuk menyampaikan sanggahan atas hasil seleksi administrasi pada 4-6 Agustus untuk selanjutnya dilakukan pengumunan pascasanggah pada 15 Agustus.

Tahapan selelsi CPNS dan PPPK selanjutnya yaitu seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi PPPK guru dan non guru serta seleksi kompetensi bidang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19. (*)

Baca Juga:

Pendaftaran Dokter dan Tenaga Kesehatan Jadi CPNS Masih Sepi Peminat

#Penerimaan CPNS #Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) #Aparatur Sipil Negara (ASN) #PPPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo: Gaji Guru dan ASN Kecil karena Kekayaan RI Banyak Mengalir ke Luar Negeri
Presiden Prabowo Subianto menyoroti kecilnya gaji guru dan ASN saat memaparkan arus dana keluar Indonesia serta praktik export under-invoicing di DPR RI.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo: Gaji Guru dan ASN Kecil karena Kekayaan RI Banyak Mengalir ke Luar Negeri
Indonesia
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Kemendikdasmen dan lembaga terkait juga sedang membahas mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN tersebut yang sudah masuk sistem Dapodik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Indonesia
Polemik Guru Honorer Berakhir di Tahun 2026 Butuh Kebijakan Afirmasi Pusat
Penyelesaian polemik guru honorer yang terdapat di sekolah negeri mesti dilakukan dalam kerangka perbaikan manajemen tata kelola ASN secara komprehensif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Polemik Guru Honorer Berakhir di Tahun 2026 Butuh Kebijakan Afirmasi Pusat
Indonesia
ASN Diawasi Ketat Saat WFH, Menteri PANRB: Bukan Sekadar Absensi Fisik
Menteri PANRB menegaskan ASN tetap diawasi ketat saat WFH. Pengawasan berbasis sistem digital dan target kinerja, bukan hanya absensi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 April 2026
ASN Diawasi Ketat Saat WFH, Menteri PANRB: Bukan Sekadar Absensi Fisik
Indonesia
KemenPAN-RB Tetapkan WFH untuk ASN Mulai Jumat 10 April 2026, Ini Aturan Lengkapnya
KemenPAN-RB menetapkan ASN WFH setiap Jumat mulai April 2026. Simak aturan lengkap, skema kerja, dan ketentuan layanan publiknya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 April 2026
KemenPAN-RB Tetapkan WFH untuk ASN Mulai Jumat 10 April 2026, Ini Aturan Lengkapnya
Indonesia
ASN Jakarta WFH Setiap Jumat, Pramono Anung Teken Aturan Resmi
Pemprov DKI resmi terapkan WFH setiap Jumat untuk ASN. Simak aturan, kriteria pegawai, hingga dampaknya terhadap layanan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 April 2026
ASN Jakarta WFH Setiap Jumat, Pramono Anung Teken Aturan Resmi
Indonesia
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak untuk Konten, Pelat Nomor Diubah
ASN DKI Jakarta viral usai ganti pelat mobil dinas jadi putih di Puncak Bogor. Pemprov beri teguran dan ungkap alasan terkait konten promosi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 April 2026
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak untuk Konten, Pelat Nomor Diubah
Indonesia
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak, Pramono Anung: Sudah Ditegur
ASN DKI Jakarta kedapatan menggunakan mobil dinas di Puncak Bogor. Pramono Anung menegaskan tidak ada toleransi, BPAD beri teguran dan lakukan evaluasi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 April 2026
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak, Pramono Anung: Sudah Ditegur
Indonesia
Kemendagri Pastikan APBD Cukup Buat Bayar PPPK
Saat ini, Kemendagri mendorong penyehatan fiskal melalui dua jalur, yakni pengendalian belanja pegawai dan penguatan pendapatan daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 April 2026
Kemendagri Pastikan APBD Cukup Buat Bayar PPPK
Indonesia
DPR Tegas Tolak Pemecatan Guru PPPK Paruh Waktu, Peringatkan Dampak ke Siswa
DPR meminta pemda tidak memecat guru PPPK paruh waktu. Kebijakan ini dinilai berdampak serius pada siswa dan kualitas pendidikan di tengah efisiensi anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
DPR Tegas Tolak Pemecatan Guru PPPK Paruh Waktu, Peringatkan Dampak ke Siswa
Bagikan