6 Pelabuhan Disiapkan Dukung Pembangunan IKN Nusantara
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Oktober 2022
Pembangunan infrastruktur dasar mulai dilakukan di kawasan inti IKN Indonesia baru bernama Nusantara. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, segera dimulai denga target diharapkan Istana Kepresidenan dan kantor kementerian sudah terbangun sebelum 2024.
Sebanyak enam pelabuhan disiapkan untuk mendukung arus bongkar muat logistik pembangunan IKN Nusantara.
Baca Juga:
Pemprov Banten Bangun Kantor di IKN Nusantara
"Ada empat yang baru keluar izinnya, dan ini menambah dua yang sudah ada," kata Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan Takwim Masuku, di Balikpapan, Senin (18/10)
Empat pelabuhan baru tersebut adalah satu yang dikelola Badan Usaha Unit Desa (BUMDes) Makmur Mandiri, Pelabuhan Punggur oleh PT Tepian Benuo Paser, pelabuhan yang dikelola CV Mandiri Multi Material, dan Pelabuhan BRM oleh PT Balikpapan Ready Mix.
Dua yang sudah ada sebelumnya adalah Pelabuhan Bentang Panjang Pulau Balang di Tempadung, dan pelabuhan yang dikelola PT Tepian Sekapung Nusantara. Penambahan jumlah pelabuhan ini juga berikut dengan penambahan alur pelayarannya.
"Untuk alur pelayarannya sudah kami survei dan izinnya sedang dalam proses," lanjut Takwim Masuku.
Izin yang sudah ada saat ini baru alur pelayaran di Teluk Balikpapan hingga Pulau Balang. Alur yang sedang dalam proses adalah bagian dari Pulau Balang hingga IKN.
Keberadaan pelabuhan-pelabuhan, kata ia, dibutuhkan untuk pengangkutan material pembangunan IKN. Dengan jumlahnya kini mencapai enam tempat, maka kelancaran logistik pembangunan dapat dijamin.
Kawasan IKN Nusantara dibangun di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Wilayah tersebut berada pada sepanjang garis pantai Teluk Balikpapan.
"Angkutan logistik dengan menggunakan kapal laut akan sangat efisien karena bisa mengangkut lebih banyak," katanya dikutip Antara.
Pembangunan IKN Nusantara akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2045 dengan mengusung konsep Future Smart Forest City of Indonesia sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Pada tahap awal di tahun 2022-2024, pembangunan yang akan menjadi prioritas Kementerian PUPR meliputi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektar. (*)
Baca Juga:
Menteri Hadi Tjahjanto Tawarkan HGB Hingga 160 Tahun di IKN Nusantara
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Otorita IKN Kebut Normalisasi Sungai Tahap Dua, Banjir Dijamin Enggak Berani Mampir
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas