Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, segera dimulai denga target diharapkan Istana Kepresidenan dan kantor kementerian sudah terbangun sebelum 2024.
Sebanyak enam pelabuhan disiapkan untuk mendukung arus bongkar muat logistik pembangunan IKN Nusantara.
Baca Juga:
Pemprov Banten Bangun Kantor di IKN Nusantara
"Ada empat yang baru keluar izinnya, dan ini menambah dua yang sudah ada," kata Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan Takwim Masuku, di Balikpapan, Senin (18/10)
Empat pelabuhan baru tersebut adalah satu yang dikelola Badan Usaha Unit Desa (BUMDes) Makmur Mandiri, Pelabuhan Punggur oleh PT Tepian Benuo Paser, pelabuhan yang dikelola CV Mandiri Multi Material, dan Pelabuhan BRM oleh PT Balikpapan Ready Mix.
Dua yang sudah ada sebelumnya adalah Pelabuhan Bentang Panjang Pulau Balang di Tempadung, dan pelabuhan yang dikelola PT Tepian Sekapung Nusantara. Penambahan jumlah pelabuhan ini juga berikut dengan penambahan alur pelayarannya.
"Untuk alur pelayarannya sudah kami survei dan izinnya sedang dalam proses," lanjut Takwim Masuku.
Izin yang sudah ada saat ini baru alur pelayaran di Teluk Balikpapan hingga Pulau Balang. Alur yang sedang dalam proses adalah bagian dari Pulau Balang hingga IKN.
Keberadaan pelabuhan-pelabuhan, kata ia, dibutuhkan untuk pengangkutan material pembangunan IKN. Dengan jumlahnya kini mencapai enam tempat, maka kelancaran logistik pembangunan dapat dijamin.
Kawasan IKN Nusantara dibangun di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Wilayah tersebut berada pada sepanjang garis pantai Teluk Balikpapan.
"Angkutan logistik dengan menggunakan kapal laut akan sangat efisien karena bisa mengangkut lebih banyak," katanya dikutip Antara.
Pembangunan IKN Nusantara akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2045 dengan mengusung konsep Future Smart Forest City of Indonesia sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Pada tahap awal di tahun 2022-2024, pembangunan yang akan menjadi prioritas Kementerian PUPR meliputi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektar. (*)
Baca Juga:
Menteri Hadi Tjahjanto Tawarkan HGB Hingga 160 Tahun di IKN Nusantara
