57 Ribu Lansia Jemaah Haji Siap Divaksin COVID-19 Sampai Akhir Maret

Ilustrasi vaksin.(Arsip Antaranews)
Merahputih.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan vaksinasi COVID-19 terhadap 57.630 lansia calon jamaah haji (calhaj) bisa diselesaikan hingga akhir Maret 2021. Saat ini, pemerintah sedang melakukan vaksinasi terhadap seluruh calon jamaah haji di seluruh Indonesia.
“Jamaah kita tinggal ready, sudah siap,” kata Sekretaris Jenderal Kemenkes, Oscar Primadi kepada wartawan, Jumat (19/3).
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA] Diam-Diam Jokowi Pakai Dana Haji Rp38,5 Triliun
Pemerintah hingga kini masih menunggu kepastian dari otoritas Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji di musim haji tahun ini.
Vaksinasi jamaah calon haji adalah langkah persiapan pemerintah jika penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat dilaksanakan.
"Tamu Allah ini tentunya sudah sangat menantikan keberangkatan haji dan pemerintah memfasilitasi, dengan menyiapkan kebutuhan jamaah, termasuk vaksinasi COVID-19,” ujarnya.
Sejak tahun lalu para jamaah calon haji ini sudah menjalani pemeriksaan kesehatan secara intensif. Bahkan sudah diberikan vaksin meningitis.
”Karena orang tua kita ini memang sudah menunggu keberangkatan haji dari tahun lalu yang akhirnya ditunda akibat pandemi,” tegasnya.

Setelah vaksinasi lansia, pemerintah akan melanjutkan pemberian vaksinasi serupa kepada jamaah haji katagori nonlansia yang telah terdaftar sebagai calon jamaah haji tahun ini.
“Untuk jamaah calon haji non-lansia menyusul setelah ini, khan ada tahapan untuk vaksinasi pada masyarakat rentan berkenaan dengan yang lain,” ungkapnya.
Kepala Pusat Kesehatan Haji pada Kemenkes, Eka Jusuf Singka masih menunggu kepastian kuota dari Pemerintah Arab Saudi terkait keberangkatan jamaah calon haji Indonesia.
”Yang paling utama itu ya dibuka tidaknya kuota haji di Saudi. Kita masih menunggu informasi itu sambil melakukan persiapan dan salah satunya adalah vaksinasi ini," ujarnya.
Baca Juga:
Selain vaksinasi, kata Eka, jamaah calon haji juga diwajibkan mengikuti protokol kesehatan jika memang nanti jadi diberangkatkan.
”Protokol kesehatan harus jalan. Harus diperkuat komitmen semua pihak baik jamaah haji, pemerintah daerah, kepolisian, kementerian, dan lainnya agar terhindar dari infeksi COVID-19,” ucapnya. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU

Ungkap Modus Jual Beli Kuota Haji, KPK: Tidak Secara Langsung

Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Kementerian Agama

KPK Sita 2 Rumah di Jaksel terkait Korupsi Kuota Haji, Nilainya Sekitar Rp 6,5 Miliar

KPK Periksa Wasekjen GP Ansor, Dalami Hasil Penggeledahan di Rumah Gus Yaqut

Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre

BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024

KPK Panggil Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji

Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri

KPK Sudan Kantongi USD 1,6 Juta Dari Dugaan Korupsi Kuota Haji, 5 Bidang Tanah, dan 4 Kendaraan Disita
