57 Ribu Lansia Jemaah Haji Siap Divaksin COVID-19 Sampai Akhir Maret

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 19 Maret 2021
57 Ribu Lansia Jemaah Haji Siap Divaksin COVID-19 Sampai Akhir Maret

Ilustrasi vaksin.(Arsip Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan vaksinasi COVID-19 terhadap 57.630 lansia calon jamaah haji (calhaj) bisa diselesaikan hingga akhir Maret 2021. Saat ini, pemerintah sedang melakukan vaksinasi terhadap seluruh calon jamaah haji di seluruh Indonesia.

“Jamaah kita tinggal ready, sudah siap,” kata Sekretaris Jenderal Kemenkes, Oscar Primadi kepada wartawan, Jumat (19/3).

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Diam-Diam Jokowi Pakai Dana Haji Rp38,5 Triliun

Pemerintah hingga kini masih menunggu kepastian dari otoritas Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji di musim haji tahun ini.

Vaksinasi jamaah calon haji adalah langkah persiapan pemerintah jika penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat dilaksanakan.

"Tamu Allah ini tentunya sudah sangat menantikan keberangkatan haji dan pemerintah memfasilitasi, dengan menyiapkan kebutuhan jamaah, termasuk vaksinasi COVID-19,” ujarnya.

Sejak tahun lalu para jamaah calon haji ini sudah menjalani pemeriksaan kesehatan secara intensif. Bahkan sudah diberikan vaksin meningitis.

”Karena orang tua kita ini memang sudah menunggu keberangkatan haji dari tahun lalu yang akhirnya ditunda akibat pandemi,” tegasnya.

Ilustrasi - Jamaah menunaikan sholat Tarawih di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, di tengah merebaknya wabah COVID-19, Jumat (24/4/2020). (ANTARA FOTO/REUTERS/Yasser Bakhsh/pras.)
Ilustrasi - Jamaah menunaikan sholat Tarawih di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, di tengah merebaknya wabah COVID-19, Jumat (24/4/2020). (ANTARA FOTO/REUTERS/Yasser Bakhsh/pras.)

Setelah vaksinasi lansia, pemerintah akan melanjutkan pemberian vaksinasi serupa kepada jamaah haji katagori nonlansia yang telah terdaftar sebagai calon jamaah haji tahun ini.

“Untuk jamaah calon haji non-lansia menyusul setelah ini, khan ada tahapan untuk vaksinasi pada masyarakat rentan berkenaan dengan yang lain,” ungkapnya.

Kepala Pusat Kesehatan Haji pada Kemenkes, Eka Jusuf Singka masih menunggu kepastian kuota dari Pemerintah Arab Saudi terkait keberangkatan jamaah calon haji Indonesia.

”Yang paling utama itu ya dibuka tidaknya kuota haji di Saudi. Kita masih menunggu informasi itu sambil melakukan persiapan dan salah satunya adalah vaksinasi ini," ujarnya.

Baca Juga:

Haji 2021 Belum Pasti, Kemenag Bikin Tim Manajemen Krisis

Selain vaksinasi, kata Eka, jamaah calon haji juga diwajibkan mengikuti protokol kesehatan jika memang nanti jadi diberangkatkan.

”Protokol kesehatan harus jalan. Harus diperkuat komitmen semua pihak baik jamaah haji, pemerintah daerah, kepolisian, kementerian, dan lainnya agar terhindar dari infeksi COVID-19,” ucapnya. (Knu)

#Calon Haji #Kuota Haji #Ibadah Haji #Jemaah Haji #Jamaah Haji #Embarkasi Haji
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Salah satu yang sangat dipentingkan adalah bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji melalui keamanan dan keselamatan daripada keuangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Indonesia
KPK Beberkan Alasan belum Tahan Gus Yaqut di Kasus Kuota Haji
KPK menyebut penyidikan saat ini masih menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negara. ?
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
KPK Beberkan Alasan belum Tahan Gus Yaqut di Kasus Kuota Haji
Indonesia
Dikaitkan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi: Kerja Menteri Pasti dari Kebijakan Presiden
Jokowi mengatakan, "Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan (menteri) untuk korupsi, nggak ada".
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
Dikaitkan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi: Kerja Menteri Pasti dari Kebijakan Presiden
Indonesia
Gus Yaqut Tepis Tudingan Bos Maktour soal Pembagian Kuota Haji Khusus
Ia mengaku tidak mengetahui saat dimintai konfirmasi soal dugaan Maktour Travel yang berinisiatif meminta jatah kuota haji khusus tambahan ke Kemenag.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
Gus Yaqut Tepis Tudingan Bos Maktour soal Pembagian Kuota Haji Khusus
Indonesia
DPR Ingatkan Risiko Visa Haji Ilegal, jangan Pertaruhkan Nyawa demi Berangkat Cepat
Jemaah jalur ilegal dipastikan tidak akan mendapatkan akses pelayanan kesehatan, perlindungan, maupun fasilitas akomodasi yang layak di Tanah Suci.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
DPR Ingatkan Risiko Visa Haji Ilegal, jangan Pertaruhkan Nyawa demi Berangkat Cepat
Indonesia
Penuhi Panggilan KPK, Gus Yaqut Jadi Saksi untuk Gus Alex di Kasus Kuota Haji
Mantan Menag Gus Yaqut memenuhi panggilan KPK dan diperiksa sebagai saksi untuk Gus Alex dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 30 Januari 2026
Penuhi Panggilan KPK, Gus Yaqut Jadi Saksi untuk Gus Alex di Kasus Kuota Haji
Indonesia
KPK Kembali Periksa Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
KPK kembali memeriksa eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Hal itu terkait kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
KPK Kembali Periksa Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Mayoritas Jemaah Haji Indonesia Masuk Kategori Risiko Tinggi, DPR Desak PPIH Perketat Layanan
Anggota Komisi VIII DPR RI meminta PPIH menyiapkan pengawasan dan layanan khusus karena 83 persen jemaah haji Indonesia 2026 masuk kategori risiko tinggi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Mayoritas Jemaah Haji Indonesia Masuk Kategori Risiko Tinggi, DPR Desak PPIH Perketat Layanan
Indonesia
Menteri PPPA Senang Jumlah Petugas Haji Perempuan Makin Banyak, Tahun Ini Capai 33 Persen
Jumlah petugas haji perempuan harus mencukupi agar bisa melayani banyaknya calon jamaah haji perempuan yang berusia lanjut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Januari 2026
Menteri PPPA Senang Jumlah Petugas Haji Perempuan Makin Banyak, Tahun Ini Capai 33 Persen
Indonesia
Gugatan UU Haji Memanas di MK, PKB Tegaskan Kuota Tambahan Bukan Milik Pemerintah Sepihak
Langkah revisi ini juga menjadi jawaban atas berbagai catatan merah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tata kelola haji pada tahun-tahun sebelumnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Gugatan UU Haji Memanas di MK, PKB Tegaskan Kuota Tambahan Bukan Milik Pemerintah Sepihak
Bagikan