50 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PDIP dan Nasdem Beri Catatan

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 22 Januari 2020
50 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PDIP dan Nasdem Beri Catatan

Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, Supratman Andi Agtas. (ANTARA/ Abdu Faisal)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu, menyepakati 50 rancangan undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2020.

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan seluruh fraksi di DPR RI menyetujui pembahasan 50 RUU tersebut.

Baca Juga

UU Omnibus Law Didemo, Mahfud: Salah Paham

"Semua fraksi menyetujui hasil penyusunan 50 RUU untuk masuk Prolegnas Prioritas 2020, di mana ada empat RUU yang carry over pembahasannya dan lima RUU kumulatif terbuka," kata Supratman di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1).

Ketua DPR dan Legislasi DPR
Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas. Foto: DPR RI

Supratman mengatakan terdapat dua fraksi yang menyetujui dengan catatan yakni PDI Perjuangan dan Nasdem.

Baca Juga

Gelar Rapat Paripurna, DPR Bakal Bahas 50 RUU Termasuk Omnibus Law

PDI Perjuangan menilai RUU yang carry over tetap dilakukan pembahasan mendalam, sementara RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara tidak termasuk RUU carry over.

Senada dengan PDI Perjuangan, Nasdem juga memberikan catatan serupa yakni agar RUU dengan status carry over tetap membutuhkan pembahasan terbatas pada beberapa materi dan RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara belum tepat dikatakan RUU carry over.

Setelah Supratman membacakan laporannya, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menanyakan persetujuan anggota rapat paripurna untuk menyetujui 50 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas DPR RI 2020.

Baca Juga

Puan Pastikan DPR Belum Terima Draf Omnibus Law

"Apakah Prolegnas RUU Priotias bisa disetujui?" tanya Muhaimin. Pertanyaan itu dijawab kata setuju oleh 327 anggota yang menghadiri Rapat Paripurna. (*)

#DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Bagikan