50.000 Massa Ormas Islam Kepung DPR

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 28 September 2017
50.000 Massa Ormas Islam Kepung DPR

Seorang Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR memeriksa kursi-kursi anggota dewan, Kompleks Parlemen Senayan. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Setidaknya lima puluh ribu massa gabungan ormas Islam akan melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jumat (29/9) besok.

Puluhan ribu massa tersebut datang dari sekitar Jabodetabek dan Banten. Mereka akan meminta kepada wakil rakyat untuk menolak Perppu Ormas dan menolak kebangkitan PKI.

Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif mengatakan titik kumpul aksi masa akan dipusatkan di sekitar Gelora Bung Karno Senayan, selanjutnya massa akan melakukan long march menuju DPR.

"Sekitar 50.000 massa, titik kumpul di sekitar GBK," kata Slamet saat dikonfirmasi, Kamis (28/9).

Slamet mengatakan, aksi yang akan dimulai usai salat Jumat itu bertujuan untuk mengingatkan DPR agar tidak mengesahkan Perppu Ormas menjadi UU.

"Kita meminta DPR menolak mengesahkan Perppu, sebab akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk bertindak semena-mena dan otoritas terhadap organisasi kemasyarakatan," terangnya.

Selain itu, massa Demo 299 juga meminta DPR untuk mengawal TAP MPR Nomor 25 tahun 1966 terkait larangan PKI.

"Indikasi kebangkitan PKI kan sudah terlihat, banyak yang menggelar workshop, seminar meminta adanya pelurusan sejarah dan penghapus diskriminasi," ujarnya.

Oleh sebab itu, PA 212 meminta DPR dapat beraudiensi dan menyatakan sikap dukungan terhadap aspirasi masyarakat. (Fdi)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Maruf Amin Minta Aksi 229 Tidak Usah Digelar

#DPR #Presidium Alumni 212
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Institusi kepolisian harus terlindungi dari intervensi politik maupun pengaruh kelompok oligarki.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Bagikan