50.000 Massa Ormas Islam Kepung DPR
Seorang Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR memeriksa kursi-kursi anggota dewan, Kompleks Parlemen Senayan. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
MerahPutih.com - Setidaknya lima puluh ribu massa gabungan ormas Islam akan melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jumat (29/9) besok.
Puluhan ribu massa tersebut datang dari sekitar Jabodetabek dan Banten. Mereka akan meminta kepada wakil rakyat untuk menolak Perppu Ormas dan menolak kebangkitan PKI.
Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif mengatakan titik kumpul aksi masa akan dipusatkan di sekitar Gelora Bung Karno Senayan, selanjutnya massa akan melakukan long march menuju DPR.
"Sekitar 50.000 massa, titik kumpul di sekitar GBK," kata Slamet saat dikonfirmasi, Kamis (28/9).
Slamet mengatakan, aksi yang akan dimulai usai salat Jumat itu bertujuan untuk mengingatkan DPR agar tidak mengesahkan Perppu Ormas menjadi UU.
"Kita meminta DPR menolak mengesahkan Perppu, sebab akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk bertindak semena-mena dan otoritas terhadap organisasi kemasyarakatan," terangnya.
Selain itu, massa Demo 299 juga meminta DPR untuk mengawal TAP MPR Nomor 25 tahun 1966 terkait larangan PKI.
"Indikasi kebangkitan PKI kan sudah terlihat, banyak yang menggelar workshop, seminar meminta adanya pelurusan sejarah dan penghapus diskriminasi," ujarnya.
Oleh sebab itu, PA 212 meminta DPR dapat beraudiensi dan menyatakan sikap dukungan terhadap aspirasi masyarakat. (Fdi)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Maruf Amin Minta Aksi 229 Tidak Usah Digelar
Bagikan
Berita Terkait
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Raker Menteri Lingkungan Hidup dengan Komisi XII DPR Bahas Daerah Aliran Sungai (DAS) Pulau Sumatera
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
Reformasi Radikal Polri Diharap Fokus pada Perubahan Kultural, Bukan Struktural
Pemerintah Diharap Segera Ganti Status Bencana Hidrometeorologi yang Menghantam 3 Provinsi di Sumatera
DPR Blak-Blakan Soal Lemahnya Pencegahan Longsor dan Banjir, Desak Prabowo Segera 'Sikat Habis' Mafia Penebangan Liar
Pemerintah Diharap Evaluasi Mitigasi Bencana Usai Banjir Bandang Beruntun di Sumatera
DPR 'Sentil' Bima Arya Agar Pengurusan Dokumen Warga Terdampak Bencana Wajib Tanpa Biaya