Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com- Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) direncanakan untuk ditarik dari pembahasan menjadi Undang-undang (UU). Namun, penarikan itu, mendapat penolakan Fraksi NasDem di DPR.
"Kami akan terus perjuangkan ini untuk kepentingan melindungi masyarakat, terutama kaum perempuan dan anak yang jumlahnya terus meningkat menjadi korban kekerasan seksual," kata Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem Komisi VIII DPR Lisda Hendrajoni kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 3 Juli 2020.
Ia menuturkan, alasan utama baginya untuk terus memperjuangkan RUU PKS, tidak lain karena kian meningkatnya angka kekerasan seksual di seluruh Indonesia.
Baca Juga:
Cabut RUU PKS dari Prolegnas, Logika Berpikir DPR Dinilai Terbolak-Balik
Berdasarkan data Komnas Perempuan dari tahun 2015-2019, jumlah kasus kekerasan seksual terus meningkat. Puncaknya di tahun 2019 mencapai 431.471 kasus.
Bahkan, laporan secara langsung ke Komnas Perempuan mencapai 1.419 laporan. Data terparah, menurut Lisda, terjadi pada tahun 2001 hingga 2011, tercatat sebanyak 35 kasus kekerasan seksual setiap harinya.
"Artinya ini sudah menjadi sesuatu yang mendesak. Sampai kapan kita harus menunggu," ungkap Lisda.
Ia menegaskan, meskipun ada upaya dari beberapa anggota Komisi VIII DPR yang hendak menghilangkan atau mencabut RUU tersebut, dirinya mengaku tidak akan surut. Mengingat RUU PKS suatu kebutuhan untuk melindungi kaum perempuan dan anak, dari para pelaku kekerasan seksual yang semakin menjadi saat ini.
"Kalau ada statement pencabutan (RUU PKS), saya pastikan itu dari pribadi yang bersangkutan. Kami, Fraksi Nasdem di Komisi VIII DPR, masih optimistis dengan pengesahan RUU tersebut, dan akan terus mengupayakannya," katanya. (Knu)
Baca Juga:
BNPT Masuki Dunia Media Sosial Perangi Radikalisme
