3 Pilar Sepakati Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024 di Jakarta

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 08 Maret 2023
3 Pilar Sepakati Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024 di Jakarta

Pemprov DKI, Kodam Jaya, dan Polda Metro Jaya menyatakan kesiapan dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu tahun 2024. (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tiga pilar DKI Jakarta baik Pemerintah Provinsi (Pemprov), Kodam Jaya, dan Polda Metro Jaya menyatakan kesiapan dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Untuk itu, digelar rapat pimpinan Kodam Jaya-Polda Metro Jaya 2023 di Aula Soedirman Kodam Jaya/Jayakarta, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (7/3).

Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov DKI telah memberikan data terkait kondisi Kota Jakarta kepada Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

Hakim PN Jakpus Dilaporkan ke Polisi Buntut Putusan Tunda Pemilu

Data tersebut nantinya dapat dijadikan bahan untuk menentukan arah kebijakan demi menciptakan keamanan dan ketertiban saat persiapan hingga pelaksanaan Pemilu 2024.

"Kami sudah memberikan data untuk bisa ditelaah. Intinya memberikan semangat agar pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan tertib, aman, damai, dan sejuk," ujar Heru.

Dalam pemaparannya, Heru menerangkan lima risiko terbesar global hingga dua tahun ke depan yang mungkin dialami Kota Jakarta.

Risiko tersebut melingkupi krisis biaya hidup, bencana alam dan kejadian iklim ekstrem, konfrontasi geoekonomi, kegagalan mitigasi perubahan iklim, dan polarisasi sosial.

Baca Juga:

Mahfud MD Ditantang Buka Siapa di Balik Putusan Penundaan Pemilu 2024

Selain lima risiko tersebut, Heru mengungkapkan, masih ada permasalahan ibu kota lain yang harus dihadapi Kota Jakarta. Di antaranya pertambahan penduduk yang terus meningkat berdampak pada penggunaan lahan, kerawanan banjir, penurunan muka tanah.

Lalu daerah pesisir yang terus mengalami penurunan muka tanah, keterbatasan air bersih, persampahan, Jakarta yang semakin padat penduduk dalam periode bonus demografi, hingga stunting dan kemiskinan ekstrem.

"Tingginya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi daya tarik tersendiri Kota Jakarta. Melihat fakta, data, dan kondisi geografis seperti ini, Pemprov DKI berupaya terus menerus melakukan pembenahan-pembenahan agar menjadikan Jakarta lebih baik lagi," terang Heru. (Asp)

Baca Juga:

Isu Penundaan Pemilu 2024 Hanya Beredar di Lingkungan Istana

#Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan