3 Pilar Sepakati Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024 di Jakarta

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 08 Maret 2023
3 Pilar Sepakati Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024 di Jakarta

Pemprov DKI, Kodam Jaya, dan Polda Metro Jaya menyatakan kesiapan dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu tahun 2024. (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tiga pilar DKI Jakarta baik Pemerintah Provinsi (Pemprov), Kodam Jaya, dan Polda Metro Jaya menyatakan kesiapan dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Untuk itu, digelar rapat pimpinan Kodam Jaya-Polda Metro Jaya 2023 di Aula Soedirman Kodam Jaya/Jayakarta, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (7/3).

Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov DKI telah memberikan data terkait kondisi Kota Jakarta kepada Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

Hakim PN Jakpus Dilaporkan ke Polisi Buntut Putusan Tunda Pemilu

Data tersebut nantinya dapat dijadikan bahan untuk menentukan arah kebijakan demi menciptakan keamanan dan ketertiban saat persiapan hingga pelaksanaan Pemilu 2024.

"Kami sudah memberikan data untuk bisa ditelaah. Intinya memberikan semangat agar pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan tertib, aman, damai, dan sejuk," ujar Heru.

Dalam pemaparannya, Heru menerangkan lima risiko terbesar global hingga dua tahun ke depan yang mungkin dialami Kota Jakarta.

Risiko tersebut melingkupi krisis biaya hidup, bencana alam dan kejadian iklim ekstrem, konfrontasi geoekonomi, kegagalan mitigasi perubahan iklim, dan polarisasi sosial.

Baca Juga:

Mahfud MD Ditantang Buka Siapa di Balik Putusan Penundaan Pemilu 2024

Selain lima risiko tersebut, Heru mengungkapkan, masih ada permasalahan ibu kota lain yang harus dihadapi Kota Jakarta. Di antaranya pertambahan penduduk yang terus meningkat berdampak pada penggunaan lahan, kerawanan banjir, penurunan muka tanah.

Lalu daerah pesisir yang terus mengalami penurunan muka tanah, keterbatasan air bersih, persampahan, Jakarta yang semakin padat penduduk dalam periode bonus demografi, hingga stunting dan kemiskinan ekstrem.

"Tingginya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi daya tarik tersendiri Kota Jakarta. Melihat fakta, data, dan kondisi geografis seperti ini, Pemprov DKI berupaya terus menerus melakukan pembenahan-pembenahan agar menjadikan Jakarta lebih baik lagi," terang Heru. (Asp)

Baca Juga:

Isu Penundaan Pemilu 2024 Hanya Beredar di Lingkungan Istana

#Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Kemenag Kabupaten Jombang menegaskan informasi mengenai aturan pakaian dinas ASN berwarna biru muda merupakan hoaks.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Bagikan