Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

3 Pilar Sepakati Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024 di Jakarta

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 08 Maret 2023
3 Pilar Sepakati Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024 di Jakarta

Pemprov DKI, Kodam Jaya, dan Polda Metro Jaya menyatakan kesiapan dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu tahun 2024. (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tiga pilar DKI Jakarta baik Pemerintah Provinsi (Pemprov), Kodam Jaya, dan Polda Metro Jaya menyatakan kesiapan dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Untuk itu, digelar rapat pimpinan Kodam Jaya-Polda Metro Jaya 2023 di Aula Soedirman Kodam Jaya/Jayakarta, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (7/3).

Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov DKI telah memberikan data terkait kondisi Kota Jakarta kepada Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

Hakim PN Jakpus Dilaporkan ke Polisi Buntut Putusan Tunda Pemilu

Data tersebut nantinya dapat dijadikan bahan untuk menentukan arah kebijakan demi menciptakan keamanan dan ketertiban saat persiapan hingga pelaksanaan Pemilu 2024.

"Kami sudah memberikan data untuk bisa ditelaah. Intinya memberikan semangat agar pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan tertib, aman, damai, dan sejuk," ujar Heru.

Dalam pemaparannya, Heru menerangkan lima risiko terbesar global hingga dua tahun ke depan yang mungkin dialami Kota Jakarta.

Risiko tersebut melingkupi krisis biaya hidup, bencana alam dan kejadian iklim ekstrem, konfrontasi geoekonomi, kegagalan mitigasi perubahan iklim, dan polarisasi sosial.

Baca Juga:

Mahfud MD Ditantang Buka Siapa di Balik Putusan Penundaan Pemilu 2024

Selain lima risiko tersebut, Heru mengungkapkan, masih ada permasalahan ibu kota lain yang harus dihadapi Kota Jakarta. Di antaranya pertambahan penduduk yang terus meningkat berdampak pada penggunaan lahan, kerawanan banjir, penurunan muka tanah.

Lalu daerah pesisir yang terus mengalami penurunan muka tanah, keterbatasan air bersih, persampahan, Jakarta yang semakin padat penduduk dalam periode bonus demografi, hingga stunting dan kemiskinan ekstrem.

"Tingginya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi daya tarik tersendiri Kota Jakarta. Melihat fakta, data, dan kondisi geografis seperti ini, Pemprov DKI berupaya terus menerus melakukan pembenahan-pembenahan agar menjadikan Jakarta lebih baik lagi," terang Heru. (Asp)

Baca Juga:

Isu Penundaan Pemilu 2024 Hanya Beredar di Lingkungan Istana

#Pemilu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Bagikan