3 Pilar Sepakati Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024 di Jakarta
Pemprov DKI, Kodam Jaya, dan Polda Metro Jaya menyatakan kesiapan dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu tahun 2024. (Foto: Ist)
MerahPutih.com - Tiga pilar DKI Jakarta baik Pemerintah Provinsi (Pemprov), Kodam Jaya, dan Polda Metro Jaya menyatakan kesiapan dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu tahun 2024.
Untuk itu, digelar rapat pimpinan Kodam Jaya-Polda Metro Jaya 2023 di Aula Soedirman Kodam Jaya/Jayakarta, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (7/3).
Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov DKI telah memberikan data terkait kondisi Kota Jakarta kepada Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya.
Baca Juga:
Hakim PN Jakpus Dilaporkan ke Polisi Buntut Putusan Tunda Pemilu
Data tersebut nantinya dapat dijadikan bahan untuk menentukan arah kebijakan demi menciptakan keamanan dan ketertiban saat persiapan hingga pelaksanaan Pemilu 2024.
"Kami sudah memberikan data untuk bisa ditelaah. Intinya memberikan semangat agar pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan tertib, aman, damai, dan sejuk," ujar Heru.
Dalam pemaparannya, Heru menerangkan lima risiko terbesar global hingga dua tahun ke depan yang mungkin dialami Kota Jakarta.
Risiko tersebut melingkupi krisis biaya hidup, bencana alam dan kejadian iklim ekstrem, konfrontasi geoekonomi, kegagalan mitigasi perubahan iklim, dan polarisasi sosial.
Baca Juga:
Mahfud MD Ditantang Buka Siapa di Balik Putusan Penundaan Pemilu 2024
Selain lima risiko tersebut, Heru mengungkapkan, masih ada permasalahan ibu kota lain yang harus dihadapi Kota Jakarta. Di antaranya pertambahan penduduk yang terus meningkat berdampak pada penggunaan lahan, kerawanan banjir, penurunan muka tanah.
Lalu daerah pesisir yang terus mengalami penurunan muka tanah, keterbatasan air bersih, persampahan, Jakarta yang semakin padat penduduk dalam periode bonus demografi, hingga stunting dan kemiskinan ekstrem.
"Tingginya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi daya tarik tersendiri Kota Jakarta. Melihat fakta, data, dan kondisi geografis seperti ini, Pemprov DKI berupaya terus menerus melakukan pembenahan-pembenahan agar menjadikan Jakarta lebih baik lagi," terang Heru. (Asp)
Baca Juga:
Isu Penundaan Pemilu 2024 Hanya Beredar di Lingkungan Istana
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu