Isu Penundaan Pemilu 2024 Hanya Beredar di Lingkungan Istana

MerahPutih.com - Kontroversi putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dengan memerintahkan KPU untuk menunda gelaran Pemilu 2024 terus bergulir.

"Jadi isu ini hanya beredar di lingkungan Istana, ketika ada putusan Pengadilan Negeri (Jakpus), Istana lempar seolah-olah ada yang mempermainkan, siapa yang mempermainkan?" ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti saat diskusi dalam topik "Menilai Kinerja KPU dalam Kasus Partai Prima" di Jakarta, Selasa (7/3).

Sebab, dikatakan Ray Rangkuti, banyak indikasi bahwa pihak Istana yang bermain dalam putusan penundaan pemilu ini. Sebagai contoh ihwal perpanjangan jabatan presiden tiga periode yang dilemparkan oleh pihak Istana.

Baca Juga:

Mahfud MD Ditantang Buka Siapa di Balik Putusan Penundaan Pemilu 2024

"Karena di saat bersamaan seperti kita ketahui isu putusan ini bersamaan dengan kuatnya isu soal perpanjangan masa jabatan atau perpanjangan periodisasi jabatan presiden yang sampai tiga periode," paparnya.

"Dua isu ini baik perpanjangan masa jabatan presiden dari 5 tahun ke 7 tahun atau perpanjangan periodisasi jabatan presiden dari 2 kali menjadi 3 kali, sumbernya Istana Negara. Saya sudah mengatakan ini berulang-ulang," lanjutnya.

Baca Juga:

Wapres Ingatkan Masyarakat Tidak Terprovokasi Hasutan Jelang Pemilu 2024

Terlebih pembantu Joko Widodo (Jokowi) juga secara terang-terangan telah menggaungkan penundaan Pemilu 2024. Mereka di antaranya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Dikuatkan lagi dengan dorongan dari partai koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang juga ingin penundaan Pemilu baik dari PAN, PKB, dan Partai Golkar.

"Bahwa sumber dari ini sebetulnya ada di Istana Negara, yang ngomong jangan pemilu dulu itu Pak Bahlil, Menteri Investasi, lalu ditindaklanjuti 3 partai politik besar, PAN, PKB dan Golkar, lalu diungkap lagi oleh Pak Luhut," urainya. (Asp)

Baca Juga:

DMI Larang Masjid Beri Panggung untuk Tokoh Politik di Pemilu 2024