293 Ribu Guru Honorer Sudah Jadi ASN Lewat Program ASN PPPK

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Februari 2023
293 Ribu Guru Honorer Sudah Jadi ASN Lewat Program ASN PPPK

Ilustrasi Guru. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah secara perlahan terus melakukan penghapusan tenaga honorer. Paling tidak, sebanyak lebih dari 293 ribu guru honorer telah diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui program ASN PPPK.

"Lebih dari 293 ribu guru honorer sudah diangkat menjadi ASN melalui program ASN PPPK yang kita selenggarakan bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah," kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim katanya di Jakarta, Kamis.

Baca Juga:

Pemkab Bogor Siapkan Lowongan 3.611 PPPK

Nadiem mengatakan, Kemendikbudristek senantiasa berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan guru sehingga menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Meski telah membawa hasil yang positif, Nadiem berpesan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nunuk Suryani yang belum lama dilantik untuk terus menjalankan program peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan.

Ia menegaskan, Kemendikbudristek harus memastikan guru yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan terjamin kompetensi dan kualitasnya.

"Ini termasuk mengawal pengadaan guru PPPK," ujarnya.

Selain itu, Nadiem juga meminta kepada Dirjen GTK untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka memenuhi kebutuhan GTK yang berkualitas di seluruh Indonesia.

GTK yang berkualitas harus terwujud karena Kemendikbudristek memiliki prioritas lain yakni mewujudkan sistem manajemen talenta yang lebih terorganisir dan terstruktur.

Nadiem meyakini, sistem yang lebih terorganisasi dan terstruktur akan mendukung peningkatan signifikan pada capaian prestasi pelajar Indonesia di ajang talenta tingkat nasional dan internasional.

Berdasarkan data tahun lalu, terdapat lebih dari 4.000 prestasi yang berhasil ditorehkan Indonesia pada berbagai ajang kompetisi.

Pencapaian itu pun mendorong Kemendikbudristek untuk membuka ruang lebih besar bagi anak-anak Indonesia agar dapat menyalurkan bakat dan minatnya guna memastikan mereka mendapatkan apresiasi yang layak.

Nadiem turut menugaskan Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta Tatang Muttaqin untuk memberikan rekomendasi terkait manajemen talenta.

"Sekaligus memanfaatkan jejaring talenta yang telah terbentuk saat ini untuk dapat semakin memperkuat prestasi anak bangsa," katanya.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk mencari solusi terhadap kepegawaian tenaga honorer di daerah.

Presiden menyebutkan bahwa masih ada ribuan tenaga honorer di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota yang belum diangkat sebagai pegawai tetap atau aparatur sipil negara (ASN).

Dalam acara pra-Rakernas APPSI, Gubernur Isran meminta dukungan kepala daerah untuk mempertahankan tenaga honorer, terutama guru.

Mengutip dari situs resmi APPSI, Isran menilai kepala daerah harus mempertimbangkan bersama dampak penghapusan tenaga honorer.

"Apabila penghapusan tenaga honorer terjadi, kurang lebih empat juta orang dengan asumsi satu tenaga honor menghidupi satu istri dan dua anak. Bisa dibayangkan, setidaknya ada 12 juta orang yang bergantung hidup dari kerja tenaga honor," katanya.

Baca Juga:

Janji Menteri Jokowi Angkat 1 Juta Guru Honorer jadi PPPK Gagal Total

#PPPK #Guru Honorer #Aparatur Sipil Negara (ASN)
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemkot Solo Mulai Uji Coba WFA untuk ASN, Efisiensi Anggaran Jadi Alasan
Pemerintah Kota Solo mulai uji coba Work From Anywhere (WFA) bagi ASN di 9 OPD. Kebijakan ini terkait efisiensi anggaran dan evaluasi kinerja.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 12 menit lalu
Pemkot Solo Mulai Uji Coba WFA untuk ASN, Efisiensi Anggaran Jadi Alasan
Indonesia
Nanik S. Deyang Tegaskan Relawan SPPG Tidak Masuk Skema Pengangkatan PPPK BGN
Petugas SPPG yang bisa diangkat menjadi PPPK BGN hanya mereka yang memiliki fungsi teknis dan administratif strategis, yaitu kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Nanik S. Deyang Tegaskan Relawan SPPG Tidak Masuk Skema Pengangkatan PPPK BGN
Indonesia
Guru Meradang Nominal TPG Tak Sama, Begini Penjelasan Kemendikdasmen
Pada tahun-tahun sebelumnya, mekanisme pemotongan ini belum diterapkan pada sistem transfer langsung ke rekening guru
Angga Yudha Pratama - Rabu, 07 Januari 2026
Guru Meradang Nominal TPG Tak Sama, Begini Penjelasan Kemendikdasmen
Indonesia
Hari Pertama Kerja 2026, Pemprov DKI Serahkan SK Pengangkatan 16.426 PPPK Paruh Waktu
Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh layanan publik berjalan normal pada hari pertama kerja 2026. Tingkat kehadiran pegawai tercatat mencapai 99 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 02 Januari 2026
Hari Pertama Kerja 2026, Pemprov DKI Serahkan SK Pengangkatan 16.426 PPPK Paruh Waktu
Indonesia
ASN Diperbolehkan WFA Jelang Tahun Baru 2026, Layanan Publik Tetap Jalan
Pemerintah mengizinkan ASN bekerja dari mana saja atau WFA selama libur Natal dan Tahun Baru 2026, berlaku 29–31 Desember. Layanan publik tetap dijaga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Desember 2025
ASN Diperbolehkan WFA Jelang Tahun Baru 2026, Layanan Publik Tetap Jalan
Indonesia
Jateng Jadi Daerah Penerima PPPK Paruh Waktu Terbanyak di Indonesia
Dengan pengangkatan ini, total Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini mencapai 63.049 orang
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Desember 2025
Jateng Jadi Daerah Penerima PPPK Paruh Waktu Terbanyak di Indonesia
Indonesia
Kekerasan dan Perundungan di Sekolah Diharap Jadi Alasan Kuat Perlindungan Guru Masuk Revisi UU Sisdiknas
Hetifah menyoroti urgensi pengaturan yang komprehensif terkait fenomena perundungan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kekerasan dan Perundungan di Sekolah Diharap Jadi Alasan Kuat Perlindungan Guru Masuk Revisi UU Sisdiknas
Indonesia
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Ini cermin masalah klasik di dunia pendidikan kita
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Indonesia
Presiden Rehabilitasi 2 Guru SMA di Luwu Utara, Komisi II DPR: Kepala Daerah Jangan Asal Pecat Guru
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya memuji keputusan Presiden Prabowo Subianto yang merehabilitasi dua guru SMA di Luwu Utara, Abdul Muis dan Rasnal, yang sebelumnya diberhentikan sebagai ASN.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 November 2025
Presiden Rehabilitasi 2 Guru SMA di Luwu Utara, Komisi II DPR: Kepala Daerah Jangan Asal Pecat Guru
Indonesia
Merasa Jadi Korban selama Bertahun-tahun, 2 Guru dari Luwu Utara Terharu Usai Dapat Surat Rehabilitasi dari Prabowo
Guru asal Luwu Utara, Abdul Muis dan Rasnal, akhirnya menerima surat rehabilitasi dari Prabowo setelah berjuang mencari keadilan atas kasus iuran Rp20 ribu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 November 2025
Merasa Jadi Korban selama Bertahun-tahun, 2 Guru dari Luwu Utara Terharu Usai Dapat Surat Rehabilitasi dari Prabowo
Bagikan