16 Kabupaten Belum Tandatangani Anggaran Panwas

Fredy WansyahFredy Wansyah - Sabtu, 04 Juli 2015
16 Kabupaten Belum Tandatangani Anggaran Panwas

Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah mengatakan, hingga saat ini masih terdapat 16 kabupaten lagi yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengawas pemilu.

"Kemarin sudah difasilitasi Kemendagri. Dari 19 kabupaten, 3 kabupaten sudah selesaikan NPHD. Jadi kurang 16 kabupaten yang belum selesaikan NPHD," kata Nasrullah, di Jakarta, Sabtu (4/7).

Bawaslu menyayangkan beberapa pemerintah daerah tidak merespon positif fasilitasi Kemendagri tersebut, khususnya di Papua.

"Terbukti pemda kemarin tidak hadir, antara lain, Sintang di Kalbar, Lingga di Kepri dan ada beberapa khususnya Papua," sambung Nasrullah.

Bawaslu mendorong agar pemerintah daerah kooperatif. Pasalnya, ini akan mengganggu jadwal dan tahapan Pilkada, utamanya dalam hal pengawasan. (mad)

Baca Juga:

Bawaslu Petakan Daerah Konflik Jelang Pilkada

Pilkada Serentak Berpotensi Rusuh, Bang Yos Minta Anggaran BIN Ditambah

Usul Komisi III Tunda Pilkada, Warning Bagi Pemerintah  

#Pelanggaran Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Ribka Tjiptaning Minta Pelaku Kecurangan Pileg 2024 Diproses Hukum
Ribka Tjiptaning meminta pelaku kecurangan Pileg 2024 diproses sesuai hukum yang berlaku.
Soffi Amira - Kamis, 12 Desember 2024
Ribka Tjiptaning Minta Pelaku Kecurangan Pileg 2024 Diproses Hukum
Indonesia
Ada Dugaan Pelanggaran Pilkada, Bawaslu DKI Panggil Grace Natalie hingga Maruarar Sirait
Bawaslu DKI panggil Grace Natalie hingga Maruarar Sirait terkait pelanggaran Pilkada 2024.
Soffi Amira - Jumat, 06 Desember 2024
Ada Dugaan Pelanggaran Pilkada, Bawaslu DKI Panggil Grace Natalie hingga Maruarar Sirait
Indonesia
Gugatan Diterima PTUN, PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran
Gugatan diterima PTUN, PDIP pun meminta KPU untuk menunda penetapan Prabowo-Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 23 April 2024
Gugatan Diterima PTUN, PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran
Indonesia
MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Istana: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti
MK menolak gugatan Anies dan Ganjar. Pihak Istana pun angkat suara.
Soffi Amira - Senin, 22 April 2024
MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Istana: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti
Indonesia
Ahli Prabowo-Gibran Sebut MK Tak Punya Wewenang Usut Kecurangan TSM
Ahli Prabowo-Gibran mengatakan, MK tak punya wewenang untuk mengusut kecurangan TSM.
Soffi Amira - Kamis, 04 April 2024
Ahli Prabowo-Gibran Sebut MK Tak Punya Wewenang Usut Kecurangan TSM
Indonesia
Ahli KPU Sebut Pembahasan soal Sirekap di Sidang MK Tak Ada Gunanya
Ahli KPU menyebutkan, pembahasan soal Sirekap di Sidang MK tidak ada gunanya.
Soffi Amira - Rabu, 03 April 2024
Ahli KPU Sebut Pembahasan soal Sirekap di Sidang MK Tak Ada Gunanya
Indonesia
Pakar Minta Masyarakat Tak Terbawa Opini Pemilu Tak Bisa Diulang
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti meminta, masyarakat tak terbawa opini pemilu tak bisa diulang.
Soffi Amira - Senin, 01 April 2024
Pakar Minta Masyarakat Tak Terbawa Opini Pemilu Tak Bisa Diulang
Indonesia
1.233 Personel Gabungan Diturunkan untuk Amankan Sidang PHPU
Sebanyak 1.233 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan Sidang PHPU di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (27/3).
Soffi Amira - Rabu, 27 Maret 2024
1.233 Personel Gabungan Diturunkan untuk Amankan Sidang PHPU
Indonesia
Anies Tunggu Keberanian Hakim MK Putuskan Sengketa Pilpres 2024
Anies Baswedan menunggu keberanian hakim MK untuk memutuskan sengketa Pilpres 2024.
Soffi Amira - Rabu, 27 Maret 2024
Anies Tunggu Keberanian Hakim MK Putuskan Sengketa Pilpres 2024
Berita
KPU Siap Beri Jawaban soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
KPU siap berikan jawaban soal dugaan kecurangan Pemilu 2024 di RDP bersama Komisi II DPR.
Soffi Amira - Kamis, 14 Maret 2024
KPU Siap Beri Jawaban soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Bagikan