14 Poin Prioritas Partai Demokrat untuk Jawab Keluhan Masyarakat

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 21 Maret 2019
14 Poin Prioritas Partai Demokrat untuk Jawab Keluhan Masyarakat

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Foto: MCPD/Omartara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta seluruh kader untuk menyosialisasikan 14 prioritas partai kepada masyarakat agar memperoleh dukungan suara terbanyak pada Pemilu 2019.

"Para kader dan caleg harus menyosialisasikan 14 prioritas ini, sehingga Partai Demokrat mendapatkan suara terbanyak nantinya," katanya seperti dilansir Antara, Kamis (21/3).

Ia menjelaskan, 14 prioritas itu yakni menciptakan lebih banyak lapangan kerja, termasuk untuk milenial, perempuan dan membatasi tenaga kerja asing. Mengelola keuangan dan tingkatkan pelayanan BPJS, dengan mengutamakan golongan kurang mampu.

Komandan Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan istri tercintanya Annisa Pohan menghadiri acara Simakrama AHY di Denpasar, Bali, Jum’at (15/3) sore. (Foto: Kogasma PD)
Komandan Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan istri tercintanya Annisa Pohan. (Foto: Kogasma PD)

Memberikan subsidi listrik untuk golongan kurang mampu dan menyediakan secara cukup bahan bakar minyak premium. Pertahankan subsidi pupuk untuk petani.

Selain itu, menghentikan impor pangan ketika musim panen. Meningkatkan gaji pegawai, termasuk guru, tentara nasional Indonesia, polisi, serta pensiunan agar memiliki daya beli yang baik dan lainnya.

"Sebanyak 14 prioritas itu sudah menjawab seluruh keluhan dari masyarakat di Indonesia dan prioritas ini telah dijalankan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjadi Presiden Republik Indonesia," kata dia.

Alumni Akmil 2000 ini menambahkan 14 prioritas ini diperoleh berdasarkan dialog SBY dengan masyarakat saat melakukan kunjungan kerja ke kabupaten dan kota di Indonesia selama dua tahun.

Secara umun masyarakat mengakui perlambatan ekonomi, daya beli lesu dan lainnya. "Setelah menerima keluhan itu, kami merumuskan di tingkat pusat dan dijadikan 14 prioritas," tambahnya.

Sementara itu Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar, Mulyadi menambahkan dengan kehadiran AHY ini pihaknya mendapatkan suplemen untuk memenangi pemilu nantinya.

Kepada Ketua DPC kabupaten dan kota, Mulyadi menginstruksikan untuk bekerja keras dalam memenangkan Demokrat di daerah mereka. "Ini perintah bukan imbauan, untuk itu mari kita jalankan bersama-sama," katanya.

Ketua DPC Partai Demokrat Agam, Marga Indra Putra menambahkan Agam merupakan kabupaten dan kota di Sumbar yang meraih suara terbanyak secara berturut-turut pada Pemilu 2009 dan 2014.

Dengan suara terbanyak itu, kader partai bisa menjadi Ketua DPRD Agam. "Kita akan mempertahankan kemenangan itu dan pada pemilu nanti menargetkan 11 kursi di DPRD," katanya. (*)

Baca Juga: Senyum AHY Ditanya Gantikan Sandiaga Jadi Wagub DKI

#Partai Demokrat #Agus Harimurti Yudhoyono #Pemilu 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap bertanggung jawab atas pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh), menilai Indonesia masih sanggup membayar utangnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
9 Jurus Menko AHY Pecahkan Kebuntuan Aturan Zero ODOL yang Mandek 16 Tahun
Kebijakan zero ODOL pertama kali direncanakan sejak 2009
Wisnu Cipto - Selasa, 07 Oktober 2025
9 Jurus Menko AHY Pecahkan Kebuntuan Aturan Zero ODOL yang Mandek 16 Tahun
Bagikan