11 Tahun DKPP Jaga Muruah Demokrasi

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 13 Juni 2023
11 Tahun DKPP Jaga Muruah Demokrasi

Ketua DKPP Heddy Lugito. Foto: Humas DKPP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-11 pada Senin (12/6) di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan, tema HUT ke-11 DKPP adalah “menjaga marwah demokrasi”.

Baca Juga

DKPP Ungkap Provinsi Sumatera Utara Paling Banyak Aduan Masalah Pemilu

Menurutnya, tema ini mengingatkan tujuan pendirian DKPP yang menjadi penjaga kehormatan lembaga penyelenggara Pemilu.

“Itu dimaksudkan menjaga marwah serta integritas dari kelembagaan dan penyelenggara Pemilu, yang muaranya menjaga marwah Pemilu,” jelas Heddy.

Ia menambahkan, citra DKPP sendiri sudah agak bergeser menjadi lembaga seakan hanya menjatuhkan sanksi kepada seluruh penyelenggara Pemilu.

Padahal, kata Heddy, dari 8.252 penyelenggara Pemilu yang diperiksa DKPP, 4.392 di antaranya justru mendapatkan rehabilitasi atau pemulihan nama baik karena tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Dengan demikian, menurut Heddy, DKPP hanya menjatuhkan sanksi kepada oknum-oknum penyelenggara Pemilu yang memang melanggar KEPP dan sebaliknya, DKPP akan membela penyelenggara Pemilu yang memang sudah bekerja dengan benar.

“Itu sesuai tema malam ini, 11 tahun DKPP menjaga marwah demokrasi,” tegasnya.

Baca Juga

DKPP Sebut TPD Dilarang Tangani Perkara Etik Penyelenggara Pemilu

Selanjutnya, Heddy menyebut semasa awal berdiri, DKPP menjatuhkan sanksi kepada sekitar 90 persen penyelenggara Pemilu yang diadukan. Sedangkan saat ini, tepat pada ulang tahunnya yang ke-11, hampir 60 persen dari 8.252 penyelenggara Pemilu yang menjadi Teradu dalam sidang DKPP mendapatkan rehabilitasi atau pemulihan nama baik.

Hal ini disebut Heddy menunjukkan keberadaan DKPP telah membuat perilaku dan profesionalitas penyelenggara Pemilu di Indonesia semakin baik.

“DKPP sekaligus menjadi semacam clearence house untuk menjernihkan integritas penyelenggara Pemilu. Karena itu, kalau belakangan ini semakin banyak rehabilitasi bukan berarti DKPP tidak punya gigi,” tandasnya.

Perayaan ini dilakukan berbarengan dengan kegiatan Bimbingan Teknis Tim Pemeriksa Daerah (BimtekTPD) Tahun 2023 yang diikuti oleh TPD dari seluruh provinsi di Indonesia.

Kegiatan ini juga diikuti oleh Sekretaris DKPP Yudia Ramli dan seluruh Anggota DKPP, yaitu J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Muhammad Tio Aliansyah, Yulianto Sudrajat, dan Lolly Suhenti.

Sementara undangan yang hadir dalam kegiatan ini di antaranya adalah Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan Sekjen Bawaslu Ichsan Fuady.

Dalam kesempatan ini, Sekretaris DKPP Yudia Ramli mengungkapkan bahwa kegiatan syukuran HUT ke-11 DKPP adalah kegiatan pembuka dari serangkaian kegiatan Bimtek TPD Tahun 2023.

Ia mengatakan, selanjutnya DKPP akan mengadakan pelantikan TPD untuk empat Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) dan Pengganti Antarwaktu sejumlah provinsi untuk periode 2022-2023. (Pon)

Baca Juga

DKPP Sidangkan Kasus Kekerasan Anggota KPU Pangkep

#DKPP #Ketua DKPP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
DKPP Ingatkan Potensi PSU Berulang seperti di Pilkada 2024, Minta Integritas Penyelenggara Diperketat
Ketua DKPP mengingatkan pentingnya mitigasi terhadap isu-isu krusial yang muncul dalam penyelenggaraan Pilkada di 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 14 Juli 2025
DKPP Ingatkan Potensi PSU Berulang seperti di Pilkada 2024, Minta Integritas Penyelenggara Diperketat
Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Indonesia
DKPP Pecat Anggota KPU Lombok Timur Zainul Muttaqin, Masih Terdaftar Kader PDIP
Zainul Muttaqin dinilai belum memenuhi syarat mengundurkan diri sekurang-kurangnya lima tahun sebagai anggota partai politik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 Maret 2025
DKPP Pecat Anggota KPU Lombok Timur Zainul Muttaqin, Masih Terdaftar Kader PDIP
Indonesia
DKPP Diminta Segera Tindaklanjuti Laporan Sengketa Pilkada Hingga Pileg
Bahtra menekankan pentingnya independensi DKPP
Angga Yudha Pratama - Selasa, 18 Februari 2025
DKPP Diminta Segera Tindaklanjuti Laporan Sengketa Pilkada Hingga Pileg
Indonesia
Evaluasi secara Tertutup, Komisi II DPR Akui Potensi Pergantian Anggota DKPP
Komisi II DPR RI melakukan evaluasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara tertutup, Selasa (11/2).
Frengky Aruan - Selasa, 11 Februari 2025
Evaluasi secara Tertutup, Komisi II DPR Akui Potensi Pergantian Anggota DKPP
Indonesia
Dugaan Pelanggaran Pemilu Barito Utara, KPU Dinilai Langgar Aturan
DKPP menilai KPU telah melanggar aturan terkait Pemilu Barito Utara.
Soffi Amira - Kamis, 30 Januari 2025
Dugaan Pelanggaran Pemilu Barito Utara, KPU Dinilai Langgar Aturan
Indonesia
DKPP: KPU Kab Sukabumi Terbukti Bersalah Tidak Akomodir Aduan Ribka Tjiptaning
Ribka mendalilkan para teradu diduga telah melakukan tindakan yang struktur, sistematis dan masif dengan cara menggelembungkan suara Partai Amanat Nasional (PAN) untuk dapil Jawa Barat IV pada Pemilu 2024.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Januari 2025
DKPP: KPU Kab Sukabumi Terbukti Bersalah Tidak Akomodir Aduan Ribka Tjiptaning
Bagikan