1.190 Pelajar Kurang Mampu di Yogyakarta dapat KIP

Widi HatmokoWidi Hatmoko - Sabtu, 04 Februari 2017
1.190  Pelajar Kurang Mampu di Yogyakarta dapat KIP

Jokowi bagikan KIP di DI Yogyakarta. (dok.ksp.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Sebanyak 1.190 pelajar yatim piatu di DI Yogyakarta mendapatkan Kartu Indonesai Pintar (KIP). Pendistribusian KIP dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan kerja ke SMK Negeri 1 Tempel, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (4/1).

Besarnya bantuan yang diberikan masing-masing adalah Rp 450ribu untuk siswa SD, Rp 750ribu untuk siswa SMP dan Rp 1juta untuk siswa SMA. Namun bantuan tersebut baru dapat diambil pada bulan Juni-Juli.

"Gunakan uang yang ada di kartu ini untuk keperluan sekolah. Jangan sampai memakai uang di kartu ini untuk membeli pulsa. Hati-hati, kalau ketahuan dicabut kartunya," ujar Jokowi.

Jokowi berpesan, agar para siswa dapat belajar dengan baik agar menjadi generasi yang cerdas dan siap bersaing. Ia juga berjanji, pemerintah berusaha keras mengurangi angka putus sekolah yang terjadi di kalangan pelajar Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu dan yatim piatu. "Kita ingin anak-anak ini semuanya jangan sampai ada yang tidak sekolah," katanya.

Ia juga mengakui, dalam era persaingan global seperti sekarang ini, kualitas sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan. Menurut data yang diterima, saat ini sebesar 42,5 persen tenaga kerja Indonesia adalah lulusan SD, sedangkan 66 persen lulusan SD-SMP, dan 82 persen lulusan SD-SMP-SMA-SMK. "Ini yang harus diperbaiki," ucapnya.

Dengan memberikan bantuan KIP, pemerintah berharap, semua anak dapat memiliki akses pendidikan yang sama. Sehingga kualitas dari tenaga kerja akan meningkat. "Agar semua anak bisa akses ke pendidikan, terlayani oleh pendidikan kita. Saya kira kesana, baru beberapa sekolah diarahkan untuk sisi perbaikan kualitas. Jadi ada yang diurusi kualitasnya tetapi juga urusan anak harus, sekolah itu harus," tandasnya.

Jokowi juga berpesan, untuk sekolah kejuruan, siswa harus lebih banyak lagi belajar praktek di lapangan. Disamping itu, guru juga harus produktif, dan bisa melatih siswanya sampai benar-benar menguasai apa yang menjadi kebutuhannya.

"Gurunya juga harus guru yang produktif, artinya guru yang bisa melatih. Misalnya pemasaran, melatih yang berkaitan dengan IT Komputer, yang berkaitan dengan assembling otomotif, yang berkaitan dengan pelatihan bangunan, dengan elektronika," pungkasnya.

Untuk mengikuti berita tentang kunjungan kerjanya ke DI Yogyakarta, baca juga: Jokowi Buka Piala Presiden di Stadion Maguwoharjo

#Pendidikan Gratis #Anggaran Pendidikan #Dinas Pendidikan DKI #Sistem Pendidikan
Bagikan
Ditulis Oleh

Widi Hatmoko

Menjadi “sesuatu” itu tidak pernah ditentukan dari apa yang Kita sandang saat ini, tetapi diputuskan oleh seberapa banyak Kita berbuat untuk diri Kita dan orang-orang di sekitar Kita.

Berita Terkait

Indonesia
Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Haram Tarik Biaya Apa Pun, Termasuk SPMB
Ada sebanyak 103 sekolah swasta yang masuk dalam program sekolah gratis pada tahun ajaran 2026/2027.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Haram Tarik Biaya Apa Pun, Termasuk SPMB
Indonesia
Pemprov DKI Gratiskan 103 Sekolah Swasta, Gelontorkan Rp 142,425 Miliar untuk KJMU
Kebijakan pendidikan Pemprov DKI merupakan bagian dari upaya memperluas akses pendidikan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Pemprov DKI Gratiskan 103 Sekolah Swasta, Gelontorkan Rp 142,425 Miliar untuk KJMU
Indonesia
Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Pemprov DKI Siapkan Anggaran Rp 253,6 Miliar
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran Rp 253,6 miliar untuk sekolah swasta gratis. Hal itu sesuai keputusan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Soffi Amira - Minggu, 26 April 2026
Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Pemprov DKI Siapkan Anggaran Rp 253,6 Miliar
Indonesia
Efisiensi APBN 2026, DPR Minta Anggaran Pendidikan tak Ikut Dipangkas
Komisi X DPR menyoroti efisiensi APBN 2026. Anggaran pendidikan diminta tak ikut dipangkas dan tetap menjadi prioritas utama.
Soffi Amira - Selasa, 17 Maret 2026
Efisiensi APBN 2026, DPR Minta Anggaran Pendidikan tak Ikut Dipangkas
Indonesia
MBG Masuk Alokasi Dana Pendidikan, Ketua Komisi XI DPR Klaim Sebagai Strategi Cerdas
Pemerintah menerapkan pendekatan kebijakan lintas sektor (cross cutting policy) dalam penganggaran.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Maret 2026
MBG Masuk Alokasi Dana Pendidikan, Ketua Komisi XI DPR Klaim Sebagai Strategi Cerdas
Indonesia
PDIP Kritik Anggaran Pendidikan Dipakai MBG, Sebut Masih Banyak Sekolah tak Layak
PDIP mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memangkas anggaran pendidikan. Sebab, masih banyak sekolah tak layak.
Soffi Amira - Kamis, 26 Februari 2026
PDIP Kritik Anggaran Pendidikan Dipakai MBG, Sebut Masih Banyak Sekolah tak Layak
Indonesia
Dana Pendidikan Rp 223 T Dialihkan ke MBG, PDIP Soroti Keadilan bagi Guru
Bonnie Triyana soroti Perpres 118/2025 soal alokasi dana pendidikan Rp223 triliun ke program MBG. DPR pertanyakan kesejahteraan guru dan dosen.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 25 Februari 2026
Dana Pendidikan Rp 223 T Dialihkan ke MBG, PDIP Soroti Keadilan bagi Guru
Indonesia
PDIP Bongkar Sumber Dana MBG, Dipastikan Berasal dari Anggaran Pendidikan
PDIP membongkar sumber dana MBG, yang dipastikan berasal dari anggaran pendidikan. Dana MBG tak berasal dari efisiensi.
Soffi Amira - Rabu, 25 Februari 2026
PDIP Bongkar Sumber Dana MBG, Dipastikan Berasal dari Anggaran Pendidikan
Indonesia
Siswa SD Tak Mampu Beli Buku Bunuh Diri, Ketua DPR: Biaya Pendidikan Bukan Cuma Sekolah Gratis
Ketidakmampuan orang tua memenuhi kebutuhan dasar pendidikan anak merupakan teguran bagi negara.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Siswa SD Tak Mampu Beli Buku Bunuh Diri, Ketua DPR: Biaya Pendidikan Bukan Cuma Sekolah Gratis
Indonesia
Disdik Keluarkan SE, Penggunaan Gawai Siswa di Sekolah Dibatasi
Disdik DKI Jakarta menerbitkan surat edaran pembatasan penggunaan gawai di sekolah untuk menekan distraksi digital dan melindungi kesehatan mental murid.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Disdik Keluarkan SE, Penggunaan Gawai Siswa di Sekolah Dibatasi
Bagikan