1.190 Pelajar Kurang Mampu di Yogyakarta dapat KIP

Widi HatmokoWidi Hatmoko - Sabtu, 04 Februari 2017
1.190  Pelajar Kurang Mampu di Yogyakarta dapat KIP

Jokowi bagikan KIP di DI Yogyakarta. (dok.ksp.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Sebanyak 1.190 pelajar yatim piatu di DI Yogyakarta mendapatkan Kartu Indonesai Pintar (KIP). Pendistribusian KIP dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan kerja ke SMK Negeri 1 Tempel, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (4/1).

Besarnya bantuan yang diberikan masing-masing adalah Rp 450ribu untuk siswa SD, Rp 750ribu untuk siswa SMP dan Rp 1juta untuk siswa SMA. Namun bantuan tersebut baru dapat diambil pada bulan Juni-Juli.

"Gunakan uang yang ada di kartu ini untuk keperluan sekolah. Jangan sampai memakai uang di kartu ini untuk membeli pulsa. Hati-hati, kalau ketahuan dicabut kartunya," ujar Jokowi.

Jokowi berpesan, agar para siswa dapat belajar dengan baik agar menjadi generasi yang cerdas dan siap bersaing. Ia juga berjanji, pemerintah berusaha keras mengurangi angka putus sekolah yang terjadi di kalangan pelajar Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu dan yatim piatu. "Kita ingin anak-anak ini semuanya jangan sampai ada yang tidak sekolah," katanya.

Ia juga mengakui, dalam era persaingan global seperti sekarang ini, kualitas sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan. Menurut data yang diterima, saat ini sebesar 42,5 persen tenaga kerja Indonesia adalah lulusan SD, sedangkan 66 persen lulusan SD-SMP, dan 82 persen lulusan SD-SMP-SMA-SMK. "Ini yang harus diperbaiki," ucapnya.

Dengan memberikan bantuan KIP, pemerintah berharap, semua anak dapat memiliki akses pendidikan yang sama. Sehingga kualitas dari tenaga kerja akan meningkat. "Agar semua anak bisa akses ke pendidikan, terlayani oleh pendidikan kita. Saya kira kesana, baru beberapa sekolah diarahkan untuk sisi perbaikan kualitas. Jadi ada yang diurusi kualitasnya tetapi juga urusan anak harus, sekolah itu harus," tandasnya.

Jokowi juga berpesan, untuk sekolah kejuruan, siswa harus lebih banyak lagi belajar praktek di lapangan. Disamping itu, guru juga harus produktif, dan bisa melatih siswanya sampai benar-benar menguasai apa yang menjadi kebutuhannya.

"Gurunya juga harus guru yang produktif, artinya guru yang bisa melatih. Misalnya pemasaran, melatih yang berkaitan dengan IT Komputer, yang berkaitan dengan assembling otomotif, yang berkaitan dengan pelatihan bangunan, dengan elektronika," pungkasnya.

Untuk mengikuti berita tentang kunjungan kerjanya ke DI Yogyakarta, baca juga: Jokowi Buka Piala Presiden di Stadion Maguwoharjo

#Pendidikan Gratis #Anggaran Pendidikan #Dinas Pendidikan DKI #Sistem Pendidikan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Widi Hatmoko

Menjadi “sesuatu” itu tidak pernah ditentukan dari apa yang Kita sandang saat ini, tetapi diputuskan oleh seberapa banyak Kita berbuat untuk diri Kita dan orang-orang di sekitar Kita.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Banggar DPR Sebut Butuh Anggaran Rp 302 Triliun Buat Pendidikan Gratis
Pemerintah berencana terlebih dulu menjalankan program percontohan (pilot project) dengan anggaran sekitar Rp 5 triliun
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Banggar DPR Sebut Butuh Anggaran Rp 302 Triliun Buat Pendidikan Gratis
Indonesia
Kuliah Gratis di PTN, Pengamat Ingatkan Pemerintah Jangan Turunkan Kualitas Pendidikan
Pengamat sosial menyoroti soal biaya dan kualitas pendidikan. Hal itu terkait rencana kuliah gratis di PTN yang dicanangkan pemerintah.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
Kuliah Gratis di PTN, Pengamat Ingatkan Pemerintah Jangan Turunkan Kualitas Pendidikan
Indonesia
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
program sekolah negeri gratis tetap dialokasikan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2027 atau dengan kata lain tidak menggunakan anggaran baru.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
Indonesia
DPR Minta Perkuat Pengawasan Anggaran Revitalisasi Sekolah, Rawan Dikorupsi
Anggaran revitalisasi atau perbaikan gedung sekolah masih rawan disalahgunakan.
Yusuf Abdillah - Rabu, 23 September 2026
DPR Minta Perkuat Pengawasan Anggaran Revitalisasi Sekolah, Rawan Dikorupsi
Indonesia
Kemdiktisaintek Hitung Standar Pembiayaan di PTN Buat Program Pendidikan Gratis Perintah Prabowo
Pemetaan mencakup kebutuhan masing-masing kampus dan jumlah mahasiswa, sehingga kebutuhan pembiayaan dapat dihitung secara lebih komprehensif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Kemdiktisaintek Hitung Standar Pembiayaan di PTN Buat Program Pendidikan Gratis Perintah Prabowo
Indonesia
Prabowo Minta Pendidikan hingga PTN Gratis, Mendiktisaintek Kaji Skema Pembiayaan
Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta pendidikan hingga PTN digratiskan. Mendiktisaintek pun mulai mengkaji skema biayanya.
Soffi Amira - Senin, 21 September 2026
Prabowo Minta Pendidikan hingga PTN Gratis, Mendiktisaintek Kaji Skema Pembiayaan
Indonesia
DPR Dukung Prabowo Gratiskan Pendidikan dari SD hingga PTN, Harus Dibarengi Pemenuhan Gizi Anak
Anggota Komisi X DPR RI Elnino M Husein Mohi mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan.
Yusuf Abdillah - Minggu, 20 September 2026
DPR Dukung Prabowo Gratiskan Pendidikan dari SD hingga PTN, Harus Dibarengi Pemenuhan Gizi Anak
Indonesia
Anggaran MBG dan Pendidikan Dipisah Mulai 2028, Pemerintah Buka Suara
Pemerintah menyatakan anggaran MBG dan pendidikan akan disesuaikan dengan putusan MK. Pemisahan anggaran diperkirakan mulai 2028.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 Agustus 2026
Anggaran MBG dan Pendidikan Dipisah Mulai 2028, Pemerintah Buka Suara
Indonesia
Legislator Minta Anggaran Pendidikan dan MBG Dipisahkan Tahun Depan
Pemerintah seharusnya tidak menunggu hingga batas akhir yang diberikan MK pada 2028.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Legislator Minta Anggaran Pendidikan dan MBG Dipisahkan Tahun Depan
Indonesia
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati meminta anggaran pendidikan difokuskan untuk mengatasi kekurangan guru dan meningkatkan mutu pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Bagikan