Efisiensi APBN 2026, DPR Minta Anggaran Pendidikan tak Ikut Dipangkas

Soffi AmiraSoffi Amira - Selasa, 17 Maret 2026
Efisiensi APBN 2026, DPR Minta Anggaran Pendidikan tak Ikut Dipangkas

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendukung rencana pemerintah melakukan efisiensi anggaran sebagai salah satu langkah strategis dalam menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026. Namun, dia berharap anggaran pendidikan tidak ikut dipangkas.

Lalu menilai, bahwa upaya efisiensi anggaran merupakan langkah yang tepat dan rasional guna menjaga stabilitas fiskal negara.

Ia menekankan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif untuk memastikan ruang fiskal tetap terjaga, sehingga berbagai program prioritas nasional dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

“Dalam situasi tekanan ekonomi global seperti saat ini, efisiensi anggaran menjadi langkah yang tidak terhindarkan. Ini penting untuk menjaga kesehatan fiskal dan memastikan defisit APBN tetap terkendali,” ujar Lalu, Selasa (17/3).

Baca juga:

DPR Ingatkan Dampak Perang AS-Israel vs Iran, Ancam Pasokan Pupuk dan Harga Pangan

Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan efisiensi tersebut dilakukan secara cermat, terukur, dan selektif, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor-sektor strategis, terutama sektor pendidikan.

Lalu juga menegaskan, bahwa anggaran pendidikan tidak seharusnya menjadi sasaran pemangkasan karena memiliki dampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa. Jika anggaran pendidikan dipangkas, maka dampaknya akan langsung dirasakan dalam proses pembelajaran, mulai dari keterbatasan fasilitas, berkurangnya program peningkatan kompetensi guru, hingga terganggunya berbagai program strategis pendidikan,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa pengurangan anggaran pendidikan dapat berimplikasi pada menurunnya kualitas layanan pendidikan di berbagai daerah, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses dan sarana prasarana. Kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan antarwilayah.

Baca juga:

BGN Gandeng Kejaksaan Agung Awasi Anggaran MBG, SPPG Nakal Terancam Ditutup

Lebih lanjut, Lalu menekankan pentingnya menjaga amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal tetap berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Sebagai bentuk komitmen pengawasan, Lalu Hadrian menyampaikan bahwa Komisi X DPR akan segera melakukan pembahasan secara intensif dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Pembahasan ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh rencana efisiensi anggaran, sekaligus memastikan bahwa sektor pendidikan tidak terdampak secara signifikan.

“Komisi X akan mendalami rencana efisiensi ini bersama mitra kerja kami. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak mengorbankan kualitas pendidikan dan tetap menjamin keberlanjutan berbagai program pendidikan,” tutupnya. (Pon)

#RAPBN 2026 #Efisiensi Anggaran #Komisi X DPR #Pendidikan #Anggaran Pendidikan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
ICW Kritik Anggaran Burung Merpati Rp 305 Juta di Perayaan HUT ke-81 RI
ICW menyoroti pengadaan burung merpati Rp 305 juta dalam perayaan HUT ke-81 RI. Pengadaan tersebut dinilai berlebihan.
Soffi Amira - Kamis, 20 Agustus 2026
ICW Kritik Anggaran Burung Merpati Rp 305 Juta di Perayaan HUT ke-81 RI
Indonesia
Syarat Warna Latar Pasfoto Daftar 6 Sekolah Kedinasan Favorit, Salah Langsung kena Coret!
Ribuan calon peserta dari seluruh Indonesia berlomba memperebutkan kursi di sembilan sekolah kedinasan favorit di bawah kementerian dan lembaga pemerintahan.
Wisnu Cipto - Rabu, 19 Agustus 2026
Syarat Warna Latar Pasfoto Daftar 6 Sekolah Kedinasan Favorit, Salah Langsung kena Coret!
Indonesia
Seleksi 9 Sekolah Kedinasan Resmi Dibuka Hari Ini, Jangan Sampai Telat Daftar!
BKN resmi membuka pendaftaran Seleksi Sekolah Kedinasan 2026 mulai 18 Agustus. Ada 9 sekolah kedinasan kementerian/lembaga.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
Seleksi 9 Sekolah Kedinasan Resmi Dibuka Hari Ini, Jangan Sampai Telat Daftar!
Lifestyle
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
BPS mencatat 1,03 juta pengangguran terdidik per Mei 2026. Simak 6 jurusan kuliah dengan lulusan paling banyak menganggur dan penyebabnya.
ImanK - Senin, 17 Agustus 2026
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
Indonesia
DPR Soroti Batas Waktu Konsumsi Makanan MBG, BGN Diminta Perkuat Pengawasan
Komisi X DPR meminta batas waktu konsumsi MBG disampaikan. DPR ingin adanya label di informasi itu.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR Soroti Batas Waktu Konsumsi Makanan MBG, BGN Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Anggaran MBG dan Pendidikan Dipisah Mulai 2028, Pemerintah Buka Suara
Pemerintah menyatakan anggaran MBG dan pendidikan akan disesuaikan dengan putusan MK. Pemisahan anggaran diperkirakan mulai 2028.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 Agustus 2026
Anggaran MBG dan Pendidikan Dipisah Mulai 2028, Pemerintah Buka Suara
Indonesia
17 Sekolah Nasional Terintegrasi Mulai Dibuka, Didik 1.360 Siswa-siswi
Pembukaan 17 SNT tersebut sekaligus menandai dimulainya angkatan pertama program SNT untuk tahun ajaran 2026–2027.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
17 Sekolah Nasional Terintegrasi Mulai Dibuka, Didik 1.360 Siswa-siswi
Indonesia
Sekolah Nasional Terintegrasi, Wujud Visi Prabowo Hadirkan Pendidikan Berkualitas untuk SDM Unggul
Angkatan pertama SNT tersebar di 17 lokasi di berbagai wilayah. Tak hanya di Bogor, tapi juga meliputi Subulussalam, Aceh hingga Tidore Kepulauan, Maluku Utara.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
Sekolah Nasional Terintegrasi, Wujud Visi Prabowo Hadirkan Pendidikan Berkualitas untuk SDM Unggul
Indonesia
Rencana Evaluasi Buku Pelajaran, Pengamat Ingatkan Juga Pembenahan Mutu Pendidikan
Evaluasi buku pelajaran memang diperlukan agar materi yang digunakan siswa tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pembelajaran.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
Rencana Evaluasi Buku Pelajaran, Pengamat Ingatkan Juga Pembenahan Mutu Pendidikan
Indonesia
Prabowo Soroti Kualitas Buku Pelajaran, Pemerintah Siapkan Pembaruan Buku Ajar Nasional
Prabowo Subianto menyoroti kualitas buku pelajaran. Pemerintah menyiapkan pembaruan buku ajar nasional, termasuk materi, tampilan, dan bahan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Prabowo Soroti Kualitas Buku Pelajaran, Pemerintah Siapkan Pembaruan Buku Ajar Nasional
Bagikan