Dirjen Dikti Ungkap Jurus Benahi SPMB, Mulai dari Voucer Kuliah hingga Sinkronisasi PTN-PTS

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Dirjen Dikti Ungkap Jurus Benahi SPMB, Mulai dari Voucer Kuliah hingga Sinkronisasi PTN-PTS

Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2026 di Unesa, Surabaya, Selasa (21/4/2026). ANTARA/HO-Humas Unesa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - DIRJEN Dikti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof Ir Nizam membeberkan sejumlah rekomendasi untuk memperbaiki Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Salah satunya dengan memperkuat kualitas perguruan tinggi swasta (PTS) agar lebih diminati masyarakat.

Hal itu disampaikan Nizam dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

Menurutnya, mutu dan daya saing PTS perlu terus ditingkatkan sehingga tidak hanya menjadi pilihan ketika calon mahasiswa gagal masuk PTN, tetapi juga dapat menjadi pilihan pertama bagi orangtua dan siswa.

“PTS itu sebetulnya seleksi mahasiswa barunya tidak dibatasi pemerintah. Sepanjang tahun bisa melakukan penerimaan mahasiswa baru dan bahkan bisa lebih awal daripada PTN,” kata Nizam dalam rapat tersebut.

Baca juga:

Kemendiktisaintek Ungkap 1,2 Juta Calon Mahasiswa Belum Tertampung di PTN, Ini Penyebabnya



Rekomendasi kedua yakni memperkuat sinergi antara Universitas Terbuka dan PTS di daerah. Menurutnya, UT seharusnya dapat menjadi mitra yang saling mendukung, bukan pesaing bagi kampus swasta.

Nizam juga menyoroti persoalan biaya kuliah yang masih menjadi hambatan bagi masyarakat menengah ke bawah untuk mengakses PTS berkualitas.

“Apakah mungkin ada semacam voucer atau kredit tanpa bunga. Hal-hal seperti itu,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menilai mutu pendidikan menengah perlu ditingkatkan agar kemampuan akademik lulusan SMA semakin baik dan dapat memenuhi persyaratan masuk perguruan tinggi. Di sisi regulasi, Nizam menilai aturan mengenai kuota PTN sebenarnya sudah cukup baik. Namun, pelaksanaannya masih perlu diperkuat.

Ia mengusulkan adanya audit serta pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran kuota PTN agar kualitas pendidikan tetap terjaga.

Tak hanya itu, Nizam juga mendorong sinkronisasi kalender SPMB antara PTN dan PTS. Menurutnya, PTS unggulan dapat dilibatkan dalam seleksi bersama sehingga data hasil seleksi PTN juga bisa dimanfaatkan kampus swasta.

Terakhir, ia menilai sistem pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan tes masuk perlu diperkuat. Sejumlah ketentuan mengenai bentuk lain jalur seleksi masuk juga dinilai perlu diperjelas agar pelaksanaan SPMB berjalan lebih baik.(Pon)

Baca juga:

Nasib PTS di Ujung Tanduk, Komisi X DPR RI Siapkan Aturan Main Baru Seleksi PTN















#Pendidikan #SPMB #Kemendikti
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rencana Evaluasi Buku Pelajaran, Pengamat Ingatkan Juga Pembenahan Mutu Pendidikan
Evaluasi buku pelajaran memang diperlukan agar materi yang digunakan siswa tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pembelajaran.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
Rencana Evaluasi Buku Pelajaran, Pengamat Ingatkan Juga Pembenahan Mutu Pendidikan
Indonesia
Prabowo Soroti Kualitas Buku Pelajaran, Pemerintah Siapkan Pembaruan Buku Ajar Nasional
Prabowo Subianto menyoroti kualitas buku pelajaran. Pemerintah menyiapkan pembaruan buku ajar nasional, termasuk materi, tampilan, dan bahan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Prabowo Soroti Kualitas Buku Pelajaran, Pemerintah Siapkan Pembaruan Buku Ajar Nasional
Indonesia
Presiden Prabowo Bangun Sekolah Unggulan hingga Undang Universitas Terbaik Dunia
Presiden menegaskan fondasi utama untuk menguasai sains dan teknologi yakni sistem pendidikan yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
Presiden Prabowo Bangun Sekolah Unggulan hingga Undang Universitas Terbaik Dunia
Indonesia
Prabowo Ingin Berinvestasi Besar di Sektor Pendidikan, Bangun Sekolah Unggulan
Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah mengundang universitas-universitas terbaik di dunia untuk bekerja sama dengan universitas di Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
Prabowo Ingin Berinvestasi Besar di Sektor Pendidikan, Bangun Sekolah Unggulan
Indonesia
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati meminta anggaran pendidikan difokuskan untuk mengatasi kekurangan guru dan meningkatkan mutu pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Indonesia
DPR Desak Putusan MK soal Anggaran MBG Segera Diterapkan pada APBN 2027
Komisi X DPR mendesak pemerintah mempercepat putusan MK soal anggaran MBG di APBN 2027.
Soffi Amira - Senin, 03 Agustus 2026
DPR Desak Putusan MK soal Anggaran MBG Segera Diterapkan pada APBN 2027
Indonesia
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati, pendidikan dan pemenuhan gizi anak merupakan dua kebijakan yang harus berjalan beriringan.
Frengky Aruan - Minggu, 02 Agustus 2026
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
Penggugat Nilai Putusan MK Pertegas Pemisahan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan
Menegaskan pembiayaan program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
Penggugat Nilai Putusan MK Pertegas Pemisahan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan
Indonesia
28 Siswa TK di Solo Belajar di Ruang Kelas Rawan Roboh, Pemkot Gelontorkan Rp 150 Juta
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan apabila proses belajar-mengajar tetap berlangsung di ruang yang rusak.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
28 Siswa TK di Solo Belajar di Ruang Kelas Rawan Roboh, Pemkot Gelontorkan Rp 150 Juta
Indonesia
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Penggunaan perangkat digital yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial hingga memengaruhi kesehatan mental peserta didik.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Bagikan