Dirjen Dikti Ungkap Jurus Benahi SPMB, Mulai dari Voucer Kuliah hingga Sinkronisasi PTN-PTS

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Dirjen Dikti Ungkap Jurus Benahi SPMB, Mulai dari Voucer Kuliah hingga Sinkronisasi PTN-PTS

Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2026 di Unesa, Surabaya, Selasa (21/4/2026). ANTARA/HO-Humas Unesa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - DIRJEN Dikti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof Ir Nizam membeberkan sejumlah rekomendasi untuk memperbaiki Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Salah satunya dengan memperkuat kualitas perguruan tinggi swasta (PTS) agar lebih diminati masyarakat.


Hal itu disampaikan Nizam dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).


Menurutnya, mutu dan daya saing PTS perlu terus ditingkatkan sehingga tidak hanya menjadi pilihan ketika calon mahasiswa gagal masuk PTN, tetapi juga dapat menjadi pilihan pertama bagi orangtua dan siswa.


“PTS itu sebetulnya seleksi mahasiswa barunya tidak dibatasi pemerintah. Sepanjang tahun bisa melakukan penerimaan mahasiswa baru dan bahkan bisa lebih awal daripada PTN,” kata Nizam dalam rapat tersebut.

Baca juga:

Kemendiktisaintek Ungkap 1,2 Juta Calon Mahasiswa Belum Tertampung di PTN, Ini Penyebabnya




Rekomendasi kedua yakni memperkuat sinergi antara Universitas Terbuka dan PTS di daerah. Menurutnya, UT seharusnya dapat menjadi mitra yang saling mendukung, bukan pesaing bagi kampus swasta.


Nizam juga menyoroti persoalan biaya kuliah yang masih menjadi hambatan bagi masyarakat menengah ke bawah untuk mengakses PTS berkualitas.


“Apakah mungkin ada semacam voucer atau kredit tanpa bunga. Hal-hal seperti itu,” ujarnya.


Selain itu, ia juga menilai mutu pendidikan menengah perlu ditingkatkan agar kemampuan akademik lulusan SMA semakin baik dan dapat memenuhi persyaratan masuk perguruan tinggi. Di sisi regulasi, Nizam menilai aturan mengenai kuota PTN sebenarnya sudah cukup baik. Namun, pelaksanaannya masih perlu diperkuat.


Ia mengusulkan adanya audit serta pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran kuota PTN agar kualitas pendidikan tetap terjaga.


Tak hanya itu, Nizam juga mendorong sinkronisasi kalender SPMB antara PTN dan PTS. Menurutnya, PTS unggulan dapat dilibatkan dalam seleksi bersama sehingga data hasil seleksi PTN juga bisa dimanfaatkan kampus swasta.


Terakhir, ia menilai sistem pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan tes masuk perlu diperkuat. Sejumlah ketentuan mengenai bentuk lain jalur seleksi masuk juga dinilai perlu diperjelas agar pelaksanaan SPMB berjalan lebih baik.(Pon)

Baca juga:

Nasib PTS di Ujung Tanduk, Komisi X DPR RI Siapkan Aturan Main Baru Seleksi PTN

















#Pendidikan #SPMB #Kemendikti
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mengenal Program P3MDI di Universitas Republik Indonesia (URI)
Tujuan pendirian universitas ini ialag menghasilkan lulusan yang siap ditempatkan di berbagai jabatan strategis pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 09 November 2026
Mengenal Program P3MDI di Universitas Republik Indonesia (URI)
Indonesia
Kemensos Ungkap Alasan di Masih Ada Sekolah yang Tolak Siswa Disabilitas
Kementerian Sosial menginginkan semua anak disasbilitas apa pun jenisnya dari disabilitas yang terlihat dan tidak terlhat dapat menikmati layanan pendidikan dari negara.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Kemensos Ungkap Alasan di Masih Ada Sekolah yang Tolak Siswa Disabilitas
Dunia
34 Anak Tewas, 50 Lainnya Luka-Luka dalam Insiden Atap Sekolah Roboh di Paskitan
Anak-anak yang tewas atau terluka di sekolah Al-Khair tersebut berusia 6 hingga 12 tahun.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
  34 Anak Tewas, 50 Lainnya Luka-Luka dalam Insiden Atap Sekolah Roboh di Paskitan
Indonesia
Pemerintah Rampungkan Skema Kebijakan Pendidikan Gratis dari SD Sampai Kuliah
Pemerintah turut mematangkan afirmasi khusus bagi pemenuhan hak belajar anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Pemerintah Rampungkan Skema Kebijakan Pendidikan Gratis dari SD Sampai Kuliah
Indonesia
Panduan Lengkap Kesetaraan Paket C yang Wajib Kamu Tahu: Syarat, Kurikulum, dan Cara Lulus Terbaru
Masih bingung apa itu pendidikan kesetaraan dan Kejar Paket C? Temukan info lengkap soal syarat masuk, metode belajar, hingga cara resmi mendapat ijazah di sini!
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Oktober 2026
Panduan Lengkap Kesetaraan Paket C yang Wajib Kamu Tahu: Syarat, Kurikulum, dan Cara Lulus Terbaru
Indonesia
FSGI Catat 100 Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan, 60 Persen Kekerasan Seksual
FSGI mencatat 100 kasus kekerasan di satuan pendidikan sepanjang Januari-September 2026. Sebanyak 60 persen merupakan kekerasan seksual.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
FSGI Catat 100 Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan, 60 Persen Kekerasan Seksual
Dunia
Demo Pelajar di Prancis Rusuh, Pemerintah Tutup Ratusan SMA
Para siswa mengatakan jam sekolah terlalu panjang, fasilitas tidak memadai, termasuk ruang kelas yang terlalu panas, dan terlalu banyak ketidakhadiran pengajar.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
 Demo Pelajar di Prancis Rusuh, Pemerintah Tutup Ratusan SMA
Dunia
Unjuk Rasa Pelajar di Prancis Berujung Ricuh, Hampir 80 Orang Terluka
Sejumlah siswa sekolah menengah di Prancis menggelar aksi protes selama sepekan untuk menentang jadwal yang terlalu padat, kekurangan guru, dan beberapa isu pendidikan lainnya.
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Unjuk Rasa Pelajar di Prancis Berujung Ricuh, Hampir 80 Orang Terluka
Indonesia
Kepala Bakom RI Qodari Sebut Pendidikan Gratis Upaya Pemerintah Hadirkan Inklusivitas
Rencana kebijakan pendidikan gratis akan melengkapi berbagai program pemerintah di bidang pendidikan yang telah berjalan.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Kepala Bakom RI Qodari Sebut Pendidikan Gratis Upaya Pemerintah Hadirkan Inklusivitas
Indonesia
Banggar DPR Sebut Butuh Anggaran Rp 302 Triliun Buat Pendidikan Gratis
Pemerintah berencana terlebih dulu menjalankan program percontohan (pilot project) dengan anggaran sekitar Rp 5 triliun
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Banggar DPR Sebut Butuh Anggaran Rp 302 Triliun Buat Pendidikan Gratis
Bagikan