Dirjen Dikti Ungkap Jurus Benahi SPMB, Mulai dari Voucer Kuliah hingga Sinkronisasi PTN-PTS

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Dirjen Dikti Ungkap Jurus Benahi SPMB, Mulai dari Voucer Kuliah hingga Sinkronisasi PTN-PTS

Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2026 di Unesa, Surabaya, Selasa (21/4/2026). ANTARA/HO-Humas Unesa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - DIRJEN Dikti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof Ir Nizam membeberkan sejumlah rekomendasi untuk memperbaiki Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Salah satunya dengan memperkuat kualitas perguruan tinggi swasta (PTS) agar lebih diminati masyarakat.

Hal itu disampaikan Nizam dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

Menurutnya, mutu dan daya saing PTS perlu terus ditingkatkan sehingga tidak hanya menjadi pilihan ketika calon mahasiswa gagal masuk PTN, tetapi juga dapat menjadi pilihan pertama bagi orangtua dan siswa.

“PTS itu sebetulnya seleksi mahasiswa barunya tidak dibatasi pemerintah. Sepanjang tahun bisa melakukan penerimaan mahasiswa baru dan bahkan bisa lebih awal daripada PTN,” kata Nizam dalam rapat tersebut.

Baca juga:

Kemendiktisaintek Ungkap 1,2 Juta Calon Mahasiswa Belum Tertampung di PTN, Ini Penyebabnya



Rekomendasi kedua yakni memperkuat sinergi antara Universitas Terbuka dan PTS di daerah. Menurutnya, UT seharusnya dapat menjadi mitra yang saling mendukung, bukan pesaing bagi kampus swasta.

Nizam juga menyoroti persoalan biaya kuliah yang masih menjadi hambatan bagi masyarakat menengah ke bawah untuk mengakses PTS berkualitas.

“Apakah mungkin ada semacam voucer atau kredit tanpa bunga. Hal-hal seperti itu,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menilai mutu pendidikan menengah perlu ditingkatkan agar kemampuan akademik lulusan SMA semakin baik dan dapat memenuhi persyaratan masuk perguruan tinggi. Di sisi regulasi, Nizam menilai aturan mengenai kuota PTN sebenarnya sudah cukup baik. Namun, pelaksanaannya masih perlu diperkuat.

Ia mengusulkan adanya audit serta pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran kuota PTN agar kualitas pendidikan tetap terjaga.

Tak hanya itu, Nizam juga mendorong sinkronisasi kalender SPMB antara PTN dan PTS. Menurutnya, PTS unggulan dapat dilibatkan dalam seleksi bersama sehingga data hasil seleksi PTN juga bisa dimanfaatkan kampus swasta.

Terakhir, ia menilai sistem pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan tes masuk perlu diperkuat. Sejumlah ketentuan mengenai bentuk lain jalur seleksi masuk juga dinilai perlu diperjelas agar pelaksanaan SPMB berjalan lebih baik.(Pon)

Baca juga:

Nasib PTS di Ujung Tanduk, Komisi X DPR RI Siapkan Aturan Main Baru Seleksi PTN















#Pendidikan #SPMB #Kemendikti
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
4 SMA Unggul Garuda Baru Siap Beroperasi Juli Ini
Empat sekolah itu berada di Belitung Timur (Bangka Belitung), Timor Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur), Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara), dan Bulungan (Kalimantan Utara).
Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
4 SMA Unggul Garuda Baru Siap Beroperasi Juli Ini
Indonesia
Dirjen Dikti Ungkap Jurus Benahi SPMB, Mulai dari Voucer Kuliah hingga Sinkronisasi PTN-PTS
Salah satunya dengan memperkuat kualitas perguruan tinggi swasta (PTS) agar lebih diminati masyarakat. 

Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Dirjen Dikti Ungkap Jurus Benahi SPMB, Mulai dari Voucer Kuliah hingga Sinkronisasi PTN-PTS
Indonesia
Kemendiktisaintek Ungkap 1,2 Juta Calon Mahasiswa Belum Tertampung di PTN, Ini Penyebabnya
Dirjen Dikti Prof Nizam mengungkap sekitar 1,2 juta calon mahasiswa belum mendapat tempat di PTN. Ia menyoroti kesenjangan daya tampung dengan kualitas akademik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 24 Juni 2026
Kemendiktisaintek Ungkap 1,2 Juta Calon Mahasiswa Belum Tertampung di PTN, Ini Penyebabnya
Indonesia
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Pelaksanaan SPMB telah berlangsung mulai 15 Juni hingga 9 Juli 2026.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Indonesia
Mendikdasmen Minta Dana Wajib Belajar 13 Tahun Rp 11,928 Triliun
Kementerian urusan pendidikan ini menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 40,75 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Juni 2026
Mendikdasmen Minta Dana Wajib Belajar 13 Tahun Rp 11,928 Triliun
Indonesia
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Pungli mencederai pelaksanaan SPMB yang seharusnya berjalan bebas dari biaya.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Indonesia
Daya Tampung SPMB Sekolah Swasta Gratis Jakarta Sampai 10 Ribu Murid
Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka pendaftaran SPMB 2026/2027 dengan kuota 10.109 murid di 103 sekolah swasta. Program ini gratis, transparan, dan inklusif.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Juni 2026
Daya Tampung SPMB Sekolah Swasta Gratis Jakarta Sampai 10 Ribu Murid
Indonesia
SPMB 103 Sekolah Swasta Jakarta Dibuka Sampai 18 Juni, Begini Syarat dan Cara Daftarnya!
Pemprov DKI Jakarta membuka pendaftaran SPMB 2026 untuk 117 sekolah swasta. Program ini menanggung penuh biaya pendidikan, mulai dari SD hingga SLB.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Juni 2026
SPMB 103 Sekolah Swasta Jakarta Dibuka Sampai 18 Juni, Begini Syarat dan Cara Daftarnya!
Berita Foto
Dukung Pendidikan Berkelanjutan, UOB Salurkan Meja-Kursi Daur Ulang ke Sekolah Al-Rahmah
Suasana penyerahan donasi berupa mejad dan kursi daur ulang kepada siswa-siswi SD, SMP, SMA Al Rahmah di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Didik Setiawan - Senin, 15 Juni 2026
Dukung Pendidikan Berkelanjutan, UOB Salurkan Meja-Kursi Daur Ulang ke Sekolah Al-Rahmah
Indonesia
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang harus dibangun dengan perencanaan matang agar mampu menjadi sarana pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Bagikan