Wapres JK Dorong Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Online
Rabu, 27 April 2016 -
MerahPutih Nasional - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta jajaran pemerintah belajar membangun sistem yang baik dalam melayani masyarakat.
Jusuf Kalla secara terbuka menunjuk contoh Go-Jek sebagai penyedia jasa angkutan beroda dua yang berhasil melakukan pengaturan dan menerapkan sistem aplikasi secara online dalam mengatur tukang ojek.
"Kalau Go-Jek saja bisa atur tukang ojek di mana-mana, masa kita tidak bisa atur aparat dan rakyat," ujarnya dalam seminar tentang otonomi daerah, yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, para kepala daerah, anggota parlemen, dan pengusaha, di Jakarta, Selasa (26/4).
Kalla menginstruksikan Kemendagri dan Kemenkominfo untuk segera membangun aplikasi yang bisa mengatur sistem pemerintahan untuk melayani masyarakat.
"Aplikasi itu nantinya akan bisa digunakan untuk mengatur aset-aset pemerintah. Rakyat juga bisa melapor jalan rusak, persoalan sampah. Jadi, tidak perlu lagi kirim surat melalui RT/RW. Cukup dengan aplikasi itu," ujarnya.
Aplikasi tersebut, menurut Kalla, setidaknya sudah bisa digunakan oleh beberapa kota yang telah memiliki konsep smart city, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya.
"Smart city itu sendiri menggabungkan sistem pemerintahan dengan teknologi karena bagaimanapun teknologi bisa membantu memperlancar pemerintah. Namun, teknologi yang diaplikasikan tidak boleh melanggar aturan," terang Kalla.
Teknisnya, Jusuf Kalla mengarahkan pembangunan sistem aplikasi pemerintahan tersebut melalui program KTP elektronik yang sudah berlaku secara nasional.
"Gabungkan saja denggan e-KTP agar lebih gampang dan lebih murah. Masyarakat juga bisa terlayani dengan baik," pungkasnya.
BACA JUGA:
