Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital menyoroti menjamurnya aplikasi layanan pemerintahan, tapi tak optimal penuhi kebutuhan masyarakat.
"Malah sekarang banyak aplikasi yang harus dioperasikan diterapkan masing-masing pemda, baik aplikasi yang sifatnya vertikal atau dinas berkait, malah teknologi itu mempersulit. Goals dari aplikasi itu tidak tercapai," kata Direktur Aplikasi Pemerintah Digital kementerian Komunikasi dan Digital Yessi Arnaz F saat menghadiri Rakornas Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester 1 2026, Selasa (4/8) lewat streaming Youtube.
Yessi mengatakan Indonesia memiliki 27 ribu aplikasi di berbagai sektor pemerintahan. Angka pertumbuhan digitalisasi tersebut menghabiskan Rp 14,07 triliun dari Rp 10,5 triliun pada 2023 ke 2025. Naik 34 persen untuk belanja TIK instansi pusat. Pertumbuhan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) itu pun dinilai di atas predikat baik. Indeks SPBE tingkat kementerian atau lembaga 98 persen, pemprov 84 persen.
Namun, user experiences yang dialami masyarakat masih belum optimal, bahkan masih ada yang meminta dokumen fisik. "Itu mungkin layanannya biasa-biasa aja," kata dia.
Baca juga:
Komdigi Cermati Platform Medsos, Minta Warga Waspadai Konten Hoaks Jelang HUT RI
Yessi mencontohkan kasus, misalnya, administrasi membutuhkan legalisasi akta kelahiran. Bagaimana jika masyarakat perantau bisa memenuhi persyaratan tersebut, sedangkan posisinya sedang jauh dari tanah kelahiran. Itu membutuhkan waktu. "Artinya pengalaman masyarakat atau bahasa kerennya user experiance masih terpecah," kata dia.
Komdigi Ingatkan Filosofi Pembuatan App
Yessi mengatakan satu hal yang luput oleh pembuat layanan aplikasi, yakni pembuatannya masih beorientasikan pada kebutuhan setiap lembaga bukan pada user (masyarakat). "Karena filosinya bukan fokus pada user, melainkan berdasarkan kita masing-masing," katamya.
Yessi menyebut filosofi teknologi dalam konteks layanan birokrasi itu mestinya fokus pada 3 hal, yakni citizen centric, prinsip once only policy hingga efisiensi birokrasi.
"Isi satu kali data saja, di belakang biar sistem yang bekerja. Ketiga, hadirkan efisien birokrasi. Proses lebih cepat, lebih tepat," katanya.(Tka)
Baca juga:
Kementerian Komdigi Diminta Segera Tindak Tegas Akun Penyebar Hoaks Hingga Disinformasi
