Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah menargetkan memiliki pemerintahan digital kelas dunia dengan seluruh layanan publik yang memungkinkan dapat diakses secara daring sehingga masyarakat tidak lagi menghadapi birokrasi yang berbelit.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan, transformasi digital harus menjadi agenda utama pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan efisien.
Saya ingin Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia,
ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7).
Seluruh pelayanan pemerintah harus tersedia secara digital sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengantre berjam-jam atau berpindah-pindah dari satu kantor ke kantor lainnya.
Baca juga:
Ia menyampaikan digitalisasi pemerintahan merupakan langkah yang tidak bisa ditawar lagi. Seluruh kementerian dan lembaga mengakhiri praktik penggunaan banyak aplikasi yang tidak saling terhubung karena justru menyulitkan masyarakat.
Digitalisasi pemerintahan mutlak harus kita lakukan. Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara, kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama,
katanya.
Selain itu, Prabrowo juga menyampaikan bahwa digitalisasi program bantuan sosial mulai menunjukkan hasil.
Berdasarkan laporan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), program tersebut telah diterapkan di 43 kabupaten/kota yang tersebar di 26 provinsi dengan sekitar satu juta keluarga telah terdaftar dari target 12,5 juta keluarga.
Sebelum digitalisasi diterapkan, satu keluarga dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp 150 ribu untuk mengurus berbagai dokumen dan mendaftar bantuan sosial. Kini, proses tersebut dapat dilakukan secara gratis.
Sekarang proses itu dapat dilakukan secara gratis. Ini manfaat langsung dari digitalisasi,
ucapnya.
