Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Ketua Umum Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Prabowo, David Febrian, meminta pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan dinamika politik sebelum 2029 tidak dijadikan polemik baru.
Menurutnya, pernyataan itu harus dibaca secara utuh dan ditempatkan dalam konteks pernyataan politik yang sebelumnya telah muncul di ruang publik.
Baca juga:
Menhut Raja Antoni Turun ke Kalbar, Tindaklanjuti Arahan Presiden Prabowo
David menilai, pembicaraan mengenai kemungkinan Presiden Prabowo Subianto tidak menyelesaikan masa jabatan hingga 2029 dan dorongan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur merupakan konteks yang tidak dapat dilepaskan dari respons politik yang muncul setelahnya.
Apakah jawaban Ketua Umum Projo kemudian harus menjadi polemik? Menurut saya tentu tidak. Jangan dibalik persoalannya. Kita harus melihat terlebih dahulu pernyataan-pernyataan Denny Indrayana yang menurut saya sangat serampangan karena sudah berbicara mengenai kemungkinan Presiden Prabowo tidak sampai akhir masa jabatan dan mendorong Mas Gibran mundur,
kata David dalam keterangannya, Selasa (25/8).
David mengatakan, dirinya menghormati hak Denny Indrayana maupun setiap warga negara untuk menyampaikan pandangan politik. Namun, menurut dia, kebebasan menyampaikan pendapat juga harus disertai tanggung jawab terhadap konsekuensi pernyataan yang disampaikan kepada publik.
“Denny Indrayana boleh berbicara, itu hak beliau. Tetapi saya juga berhak membaca muatan politik dari pernyataan tersebut. Saya punya penilaian mengenai ke mana arah dan kepada siapa pesan politik itu ditujukan. Tetapi saya tidak akan menuduh tanpa bukti. Yang jelas, jangan kemudian respons terhadap sebuah pernyataan justru dipersoalkan sementara pernyataan awalnya dilupakan,” ujar David.
David menegaskan, konteks tersebut penting karena wacana mengenai kemungkinan pemerintahan tidak berjalan hingga 2029 merupakan isu serius dan sensitif.
“Kalau ada orang melempar wacana Presiden tidak sampai 2029, lalu ada pihak yang mengatakan kita harus siap menghadapi segala kemungkinan, jangan potongan responsnya saja yang kemudian digoreng. Lihat sebab dan konteks awalnya. Itu yang saya maksud dengan membaca persoalan secara utuh,” katanya.
Menurut David, Pasbata juga mencermati perkembangan opini di media sosial yang dinilainya berpotensi menyudutkan pemerintahan. Namun, ia menegaskan organisasinya tidak akan gegabah menunjuk individu maupun kelompok tertentu sebagai aktor tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami mencermati pergerakan narasi, buzzer dan pembentukan opini terhadap pemerintahan. Kami pantau terus. Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak menuduh. Tetapi jangan menganggap kami tidak membaca arah pergerakannya,” tuturnya.
David menilai kritik terhadap Presiden Prabowo maupun Wakil Presiden Gibran merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar perbedaan pandangan politik tetap disampaikan secara konstitusional dan tidak diarahkan untuk menciptakan ketidakstabilan pemerintahan.
“Kritik pemerintah silakan. Demokrasi harus hidup. Tetapi kalau sudah berbicara Presiden tidak sampai 2029 atau Wakil Presiden harus mundur, publik juga berhak mempertanyakan: apa dasar dan kepentingan dari wacana tersebut? Jangan respons Budi Arie yang justru dijadikan persoalan sementara sumber polemik awalnya tidak dibicarakan,” kata dia.
Baca juga:
David menegaskan Pasbata akan terus mencermati berbagai dinamika politik yang berkembang, khususnya narasi yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.
“Pasbata berdiri untuk menjaga pemerintahan Prabowo–Gibran sesuai mandat konstitusi. Kami tidak mencari musuh dan tidak menuduh siapa pun. Tetapi setiap dinamika yang berpotensi mengganggu pemerintahan akan kami cermati. Kami pantau, kami catat, dan kami akan bicara berdasarkan fakta,” pungkas David.
