Tolak Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, GMNI: Pengkhianatan terhadap Sejarah dan Kemanusiaan
Kamis, 06 November 2025 -
MerahPutih.com - Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menolak tegas wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2, Soeharto.
Menurut GMNI, langkah tersebut bertentangan dengan nilai-nilai sejarah, semangat Sumpah Pemuda, dan cita-cita Revolusi 1945 yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan.
Dalam pernyataan resminya, GMNI menyebut bahwa rencana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa dan penderitaan rakyat selama masa Orde Baru.
“Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto adalah penghinaan terhadap semangat Sumpah Pemuda dan cita-cita Revolusi 1945. Ini bukan sekadar persoalan penghargaan, tetapi soal kebenaran sejarah,” tegas GMNI di Jakarta, Kamis (6/11).
Baca juga:
Kontroversi Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Bivitri Susanti: Alarm Bahaya bagi Demokrasi
Koalisi Sipil Tolak Usul Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto, tak Semua Presiden Layak
GMNI menguraikan empat alasan utama penolakan tersebut. Pertama, rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto dianggap bertentangan dengan semangat Sumpah Pemuda 1928 yang menjunjung tinggi persatuan dan keadilan.
Menurut GMNI, Soeharto menjalankan politik divide et impera yang memecah belah bangsa, menindas kebebasan berserikat, dan membungkam suara kritis mahasiswa, buruh, serta pers.
Kedua, GMNI menilai rezim Soeharto menyimpang dari jiwa Marhaenisme dan Pancasila. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan alat legitimasi kekuasaan tunggal, bukan pedoman moral kebangsaan.
“Berbagai pelanggaran HAM berat, seperti peristiwa 1965, Petrus, Talangsari, hingga kerusuhan Mei 1998, menunjukkan bahwa pemerintahan Orde Baru jauh dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab,” tambah pernyataan GMNI.
Ketiga, GMNI menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto melanggar mandat konstitusi UUD 1945 yang menekankan perlindungan terhadap rakyat dan pemerataan kesejahteraan.
Menurut GMNI, pembangunan ekonomi di masa Orde Baru yang sering dipuji justru memperlebar kesenjangan sosial dan memperkaya segelintir elite di lingkaran kekuasaan.
“Pencerdasan kehidupan bangsa tidak akan tercapai jika kebebasan berpikir dibungkam. Rezim Soeharto gagal menjalankan amanat konstitusi,” tegas GMNI.
Baca juga:
Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Palawan Nasional, Sukses Swasembada Beras di Dekade 1980
Terakhir, GMNI menilai wacana gelar pahlawan bagi Soeharto adalah pengkhianatan terhadap semangat Revolusi 17 Agustus 1945. Bagi mereka, kekuasaan Orde Baru yang sentralistik dan represif justru menjadi bentuk baru penjajahan terhadap rakyat sendiri.
GMNI menuntut pemerintah dan DPR RI menghentikan seluruh wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Mereka juga mengajak masyarakat untuk tidak melupakan sejarah dan tetap kritis terhadap upaya pelupaan masa lalu.
“Gelar pahlawan hanya layak diberikan kepada mereka yang memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan, bukan kepada sosok yang meninggalkan luka sejarah. Menghormati sejarah yang benar adalah fondasi bangsa yang adil dan beradab,” pungkas GMNI. (Pon)
