Tak Tegas Atur Arus Balik, Pengamat Khawatir Muncul Gelombang Kedua COVID-19
Rabu, 27 Mei 2020 -
Merahputih.com - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai pemerintah harus mengambil kebijakan yang tegas untuk mengendalikan arus balik. Kegagalan pengendalian berpotensi mengakibatkan penyebaran COVID-19 semakin lama.
Saat perekonomian Jakarta dibuka, para pekerja sektor informal yang pasti akan berbondong-bondong lagi ke Jakarta. Belum lagi para pemudik yang berhasil lolos mulai seminggu sebelum Lebaran.
Baca Juga:
Panduan Menkes Soal 'New Normal' Justru Jadi Alasan untuk Longgarkan PSBB
"Kalau tidak dikendalikan pasti akan muncul gelombang kedua," ujar Trubus pada wartawan di Jakarta, Rabu (27/5).
Untuk mencegah arus balik, menurut Trubus perlu pengawasan berjenjang di daerah, mulai tingkat rukun tetangga, rukun warga, hingga pemerintah desa di daerah asal para pemudik.
Namun, jika pemudik tetap nekat kembali, maka Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah daerah wilayah sekitarnya yang harus siaga. "Apalagi pengetatan penjagaan di jalan-jalan tikus kan terbilang sulit," ujar Trubus yang juga pengajar di Universitas Trisakti, Jakarta itu.
Trubus memberi catatan di sejumlah tempat pendataan tersebut akan menemui kendala. Seperti misalnya pada apartemen, rumah susun, dan permukiman padat penduduk. "Kadang-kadang juga pemilik kos atau kontrakan enggan untuk terbuka melaporkan. Karena situasi seperti ini untuk mencari penyewa kontrakan memang tidak mudah," ujarnya.
Data para warga yang kembali dari mudik ini kemudian diserahkan ke kelurahan atau kecamatan. Pemerintah pun harus segera memindahkan mereka yang terdata ke tempat karantina. "Jangan sampai lengah. Jangan sampai ada kecemburuan masyarakat yang tidak bisa pulang karena mematuhi larangan. Sementara yang mudik bisa kembali ke Jakarta degan mudah dan mendapat perlakuan yang enak," ujar Trubus.
Baca Juga:
Kemenkes Terbitkan Protokol 'New Normal' Bagi Perkantoran dan Industri, Apa Saja Isinya?
Ia meminta Pemprov DKI Jakarta harus memberdayakan RT dan RW untuk mendata para warga yang baru pulang dari kampung halaman. "Aktifkan keterlibatan masyarakat dengan RT/RW sebagai ujung tombak," katanya. (Knu)
