Panduan Menkes Soal 'New Normal' Justru Jadi Alasan untuk Longgarkan PSBB

MerahPutih.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengeluarkan keputusan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengaku tak menemukan sesuatu yang baru di dalam panduan kondisi normal baru (new normal) tersebut. Panduan yang dijelaskan dalam keputusan itu hal yang telah dijalankan sejumlah sektor terdampak COVID-19.

“Tanpa ada keputusan itu, hal-hal yang diatur itu sudah diketahui banyak orang. Apalagi perusahan dan industri. Bahkan sebagian besar telah melaksanakan apa yang ada dalam keputusan itu," kata Saleh dalam keterangannya, Senin (25/5).

Baca Juga:

Tiga Tahap Menuju Kenormalan Baru Akibat Corona

Terdapat lima poin yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328 Tahun 2020 itu. Pertama, mengukur suhu tubuh saat mulai bekerja.
Menurutnya, Saleh, aktivitas pengukuran suhu ini sudah banyak dilakukan di perkantoran dan di tempat-tempat kerja.

"Apakah ada jaminan bahwa pengukuran suhu itu akan aman bagi semua karyawan. Sebab, pada faktanya ada orang tanpa gejala (OTG) yang justru positif Corona," ujarnya.

Kedua, perusahaan tidak menerapkan lembur kerja. Aturan ini diharapkan untuk mengurangi sosial distancing dan physical distancing. "Tetapi harus disadari bahwa jika semua sudah dibolehkan bekerja, social distancing dan physical distancing sudah sulit untuk dikontrol," kata Saleh.

Anehnya, pada aturan ketiga, ketentuan ini dilonggarkan dengan memungkinkan adanya lembur kerja dalam 3 shift bagi yang usianya di bawah 50 tahun. Saleh menilai aturan ini janggal.

"Sebab faktanya, berdasarkan data yang dirilis oleh gugus tugas, mereka yang positif corona yang berusia di bawah 50 tahun lebih dari 47 persen. Artinya, pembedaan usia layak lembur seperti ini sangat tidak tepat," jelas dia.

Keempat, karyawan diwajibkan untuk memakai masker sejak dari rumah dan selama bekerja. Saleh menilai aturan ini sudah banyak dikerjakan. Bukan hanya karyawan dan pekerja, masyarakat biasa pun telah melaksanakannya.

Namun, lanjut Saleh, pemakaian masker ini belum dapat dijadikan jaminan bahwa penyebaran COVID-19 akan berhenti. Menurutnya, dasar pemakaian masker ini belum jelas landasannya.

“Ingat kan dulu waktu di awal-awal. Menteri kesehatan malah menyebut bahwa masker hanya bagi orang sakit. Orang sehat tidak perlu. Sekarang, malah semua orang diminta memakai. Kalau begini, rujukannya kan tidak jelas," tegas dia.

Kelima, perusahaan diminta untuk menjaga nutrisi karyawan dengan menyediakan vitamin C. Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, arahan tersebut mungkin bisa dilaksanakan.

"Perusahaan-perusahaan harus mengeluarkan sedikit anggaran untuk pengadaan vitamin C ini. Namun demikian, tetap harus dipersoalkan bahwa vitamin C ini belum tentu bisa sepenuhnya melindungi orang dari penyebaran virus korona," ucap Saleh.

Baca juga:

Paspor ‘New Normal’ bagi Penumpang Pesawat

Sebab, sejauh ini belum ada penelitian yang menyebut bahwa vitamin C mampu melawan corona. Vitamin C hanya diyakini mampu meningkatkan kekebalan tubuh.

Dari uraian di atas, mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini menilai panduan Menkes soal 'new normal' tidak membawa perubahan baru. Saleh menilai aturan itu tak tepat dianggap sebagai bagian dari penerapan 'new normal.'

"Menurut saya, aturan itu justru menjadi alasan bagi orang untuk melonggarkan sendiri aturan PSBB. Orang-orang tidak ditahan lagi di rumah-rumah. Mereka sudah bisa bekerja sebagaimana biasa," pungkasnya. (Pon)