Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Selasa, 28 Oktober 2025 -
MerahPutih.com - Rencana pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, menuai kontroversi di kalangan publik.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ribka Tjiptaning, dengan tegas menolak usulan tersebut. Ia menilai, Soeharto tak layak mendapat gelar itu.
"Kalau pribadi oh saya menolak keras. Iya kan? Apa sih hebatnya si Soeharto itu sebagai pahlawan hanya bisa memancing, eh apa membunuh jutaan rakyat Indonesia," tegas Ribka di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).
Mantan Anggota DPR RI ini mengatakan, Soeharto tak pantas dijadikan pahlawan nasional. Sebab, kata Ribka, Soeharto merupakan sosok pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Baca juga:
SETARA Institute Sebut Gelar Pahlawan untuk Soeharto Langgar Amanat Reformasi dan Hukum
"Udah lah, pelanggar HAM, membunuh jutaan rakyat, belum ada pelurusan sejarah. Enggak ada pantasnya dijadikan pahlawan nasional," sambungnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga, MY Esti Wijayanti, menyebut pemberian gelar Soeharto menjadi perbincangan di Komisi X DPR RI. Beberapa hal perlu diverifikasi untuk pemberian gelar tersebut.
"Berarti dia melawan pahlawan nasional, ada kontradiksi yang tidak mungkin itu bisa selesai begitu saja. Pemahamannya juga menjadi enggak clear ketika juga disitu muncul nama-nama yang merupakan korban HAM pada saat itu," tuturnya.
"Nah, kemudian mereka yang menjadi korban ini harus bersama-sama menerima gelar pahlawan, ini logikanya dari mana? Nah saya kira ini juga perlu diclearkan terlebih dahulu," lanjut Esti.
Baca juga:
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Sebagai informasi, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyerahkan daftar 40 nama calon pahlawan nasional tahun 2025 kepada Kementerian Kebudayaan (Kemenbud).
Berdasarkan daftar tersebut, terdapat beberapa nama, seperti Soeharto, Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hingga aktivis buruh, Marsinah.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf mengatakan, pengusulan nama-nama tersebut merupakan hasil kajian panjang tim penelitian dan pengkajian gelar pahlawan tingkat pusat yang melibatkan berbagai daerah. (Pon)
