Pilkada Langsung Jadi Sarang 'Money Politic', Wakil Ketua MPR Tawarkan Solusi Sila Keempat
Selasa, 23 Desember 2025 -
Merahputih.com - Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, melontarkan wacana untuk mengkaji ulang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia.
Ia menyatakan bahwa gagasan pilkada tidak langsung atau melalui perwakilan DPRD sebenarnya memiliki landasan kuat dalam nilai-nilai luhur bangsa, terutama sila keempat Pancasila yang mengedepankan musyawarah.
“Semangat sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat. Ini adalah asas demokrasi Indonesia yang dirumuskan dan dibangun oleh para founding fathers kita," kata Eddy, Selasa (23/12).
Baca juga:
Ancaman Politik Uang di Segala Lini
Eddy menyoroti fenomena memprihatinkan dalam potret demokrasi saat ini, yakni masifnya praktik politik uang. Menurutnya, hampir tidak ada tingkatan pemilihan mulai dari tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional yang benar-benar bersih dari transaksi ilegal.
Ia menegaskan bahwa tanpa penegakan hukum yang berani dan pendidikan politik yang konsisten, perubahan sistem teknis apapun tidak akan mampu mencabut akar persoalan korupsi demokrasi.
Eddy juga memperingatkan dampak jangka panjang bagi kualitas kepemimpinan. Pejabat yang meraih kursi melalui kekuatan dana cenderung merasa kewajibannya kepada rakyat telah selesai di saat transaksi suara terjadi, sehingga mengabaikan amanah dalam kebijakan publik nantinya.
“Pejabat yang terpilih melalui politik uang cenderung tidak menjalankan amanah rakyat, karena merasa sudah menunaikan kewajibannya saat proses transaksi politik itu terjadi,” kata dia.
Baca juga:
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Membangun Representasi Rakyat yang Berkualitas
Meski terbuka dengan berbagai opsi perbaikan sistem, Eddy menekankan bahwa fokus utama bukanlah sekadar perdebatan mekanisme teknis.
Tujuan besar yang harus dicapai adalah memastikan hasil pemilu benar-benar mencerminkan keinginan murni masyarakat dan menghasilkan kualitas demokrasi Pancasila yang lebih kokoh serta bermartabat.
“Kita harus kembali melihat semangat sila keempat Pancasila dan bagaimana demokrasi kita diperkuat kualitasnya. Pada akhirnya, yang paling penting adalah memastikan hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat,” katanya.
