Pilih Menteri tanpa Libatkan KPK, Jokowi Dianggap tak Berdaya Diatur Parpol
Selasa, 15 Oktober 2019 -
MerahPutih.com - Pengamat politik Ray Rangkuti mengkritisi cara Presiden Joko Widodo dalam menjaring menteri baru di pemerintahannya ke depan. Sebab, ia tak menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelisik rekam jejak para calon.
Menurut Ray, Jokowi tak mau menggandeng KPK tak lepas dari adanya tekanan dan kekangan partai politik.
Baca Juga
"Sekarang itu kekuasaanya ada di partai-partai. Kalau partai tak menginginkan itu (melibatkan KPK) tak dilakukan pak Jokowi, pak Jokowinya tak lakuin," kata Ray di Jakarta, Selasa (15/10).
Ia melihat, kabinet yang ada nanti cenderung tak bersih dan rawan memiliki rekam jejak yang buruk. "Sangat mungkin. Banyak nama tapi kita gak tau," ungkap Ray.
Ray menduga, para partai tak mau melibatkan KPK dalam penyusunan menteri karena ketakutan dijerat hukum.
Baca Juga
Sowan ke Cak Imin, Prabowo Lobi Jatah Menteri untuk Gerindra?
"Karena riwayat hidup banyak orang apalagi diberi kesempatan dikorek kembali. Sehingga ada calon yang diunggulkan punya catatan di KPK makanya bisa tak dipilih presiden," jelas Ray.
Direktur Lingkar Madani Indonesia ini menambahkan, secara personal bisa saja Jokowi ingin melibatkan KPK, namun ada partai-partai yang sepertinya tak menginginkannya.
"Bisa saja Jokowi inginnya anak-anak muda di kabinet, tapi partai gak kasih stok itu. Gak kejadian," tambah Ray.
Ia melihat, kekuasaan sekarang tak berada di Jokowi tapi berada di koalisi.
Baca Juga
Pengamat Prediksi Nasdem Akan Legowo Terima Gerindra Masuk Kabinet Jokowi
"Melihat presiden sekarang itu lihat PDIP aja. Kalau presiden mau ini lihat PDIP. Kalau PDIP misalnya tak bicara pentingnya tranparansi kabinet, jangan harap ada transparansi itu," imbuh Ray.
"Jadi sekarang bukan presiden dikawal koalisi tapi koalisi yang mengawal presiden," tambah Ray. (Knu)
