Soal Kursi Kabinet Jokowi, Prabowo: Nanti Ada Waktunya

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 15 Oktober 2019
Soal Kursi Kabinet Jokowi, Prabowo: Nanti Ada Waktunya

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyambut Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin, (14/10/2019). (ANTARA FOTO/Boyke Ledy Watra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyerahkan keputusan penunjukkan menteri dari kadernya ke Presiden Joko Widodo.

Prabowo yakin, nanti bakal ada waktunya Jokowi bakal menentukan siapa yang terbaik baginya.

"(Soal menteri) Itu kan hak prerogatif Presiden, gitu aja udah lah ada waktunya," ujar Prabowo kepada wartawam di DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (14/10).

Baca Juga:

Pengamat Prediksi Nasdem Akan Legowo Terima Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Prabowo mengatakan, Gerindra siap memberikan bantuan bila diperlukan Jokowi. Namun, bila tidak bergabung Prabowo juga berjanji tetap akan membantu.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto berkunjung ke DPP PKB, di Jakarta, Senin (14/10/2019). (ANTARA FOTO/Boyke Ledy Watra)
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto berkunjung ke DPP PKB, di Jakarta, Senin (14/10/2019). (ANTARA FOTO/Boyke Ledy Watra)

"Kan berkali-kali saya jawab, kalau memang kita dibutuhkan, diperlukan kita siap kan gitu. Tapi kita di luar pun kita siap membantu," kata Prabowo.

Sementara, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, selama ini kerja sama PKB dan Gerindra sangat produktif.

Cak Imin harap kerja sama PKB dan Gerindra terus berlanjut demi Indonesia. Dia mengatakan, PKB dan Gerindra berkomitmen bekerja agar partai politik bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

"Kita bersama Pak Prabowo juga berdasarkan pengalaman beliau yang panjang, kita ingin terus bekerja sama bahu-membahu untuk segera menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. PKB dan Gerindra berkomitmen untuk terus bekerja sekuat tenaga agar partai-partai politik di tanah air kita bermanfaat semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat, rakyat, dan bangsa kita," ujar Cak Imin.

Baca Juga:

Sandiaga Uno Pastikan Hadir di Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin

Ketika ditanyakan apakah kursi PKB terancam jika Gerindra gabung koalisi pemerintah, Cak Imin membuat analogi dalam salat. Dia menyebut Gerindra makmum masbuk. Makmum masbuk sendiri berarti makmum yang datang terlambat pada saat salat berjemaah sudah berjalan.

"Ya kan istilah salat itu, kalau salat, ada imam, ada makmum. Lah makmum yang datang di belakang kan namanya makmum masbuk, nah," jelas Cak Imin.

Cak Imin mengatakan, Prabowo siap mendukung roda pemerintah Jokowi di periode kedua baik di dalam kabinet atau di luar. Inti pertemuannya dengan Prabowo mengenai persatuan bangsa untuk pembangunan Indonesia ke depannya.

Muhaimin-Iskandar
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Istimewa)

"Pak Prabowo menyampaikan tadi bahwa beliau siap menopang, mendukung, mensukseskan pemerintahan, baik di kabinet, maupun di luar kabinet. Tapi kita intinya yang penting sekarang persatuan, kebersamaan, sinergi, untuk suksesnya pembangunan," ujarnya.

Pertemuannya dengan Prabowo, Cak Imin mengatakan tidak ada kesepakatan khusus. Cak Imin berdalih kesepakatan partainya dengan Gerindra untuk kerja sama di parlemen dan pembangunan nasional.

"Secara umum kesepakatan kerja sama di legislatif dan berbagai bidang untuk percepatan pembangunan nasional," ucap Cak Imin. (Knu)

Baca Juga:

SPI Dukung Keberlanjutan Reforma Agraria Jokowi

#Muhaimin Iskandar #Prabowo Subianto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Bakom Klaim Prabowo Tak Sarankan Gibran 'Fight' di PTUN, Fakta Hukum Perkara Ijazah Dianggap Sudah Final
Mencari fakta soal polemik ijazah Gibran Rakabuming? Kepala Bakom RI secara resmi membantah isu bahwa Presiden Prabowo menyarankan Wapres untuk berjuang di PTUN. Cek fakta hukum selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 November 2026
Bakom Klaim Prabowo Tak Sarankan Gibran 'Fight' di PTUN, Fakta Hukum Perkara Ijazah Dianggap Sudah Final
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Gibran Tempuh Jalur Hukum soal Ijazah, Siap Buktikan Dokumen Pendidikan di PTUN
Gibran menyiapkan langkah hukum untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan. Ia akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Gibran Tempuh Jalur Hukum soal Ijazah, Siap Buktikan Dokumen Pendidikan di PTUN
Indonesia
Bagaimana Mekanisme Pergantian Wakil Presiden di Indonesia? Begini Prosedurnya
Bagaimana mekanisme pergantian Wakil Presiden jika mundur atau dimakzulkan? Simak aturan Pasal 8 UUD 1945, mulai dari usulan Presiden hingga pemilihan oleh MPR.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Bagaimana Mekanisme Pergantian Wakil Presiden di Indonesia? Begini Prosedurnya
Indonesia
Mensesneg Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri saat Bertemu Prabowo, Polemik Ijazah Memanas?
Mensesneg, Prasetyo Hadi, membenarkan Gibran mengajukan pengunduran diri saat bertemu Prabowo. Pertemuan keduanya berlangsung selama 2,5 jam.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Mensesneg Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri saat Bertemu Prabowo, Polemik Ijazah Memanas?
Indonesia
Bertemu Prabowo, Gibran Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazah
Prabowo dan Gibran membahas polemik ijazah dalam pertemuan di Istana. Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Bertemu Prabowo, Gibran Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Indonesia
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Kasus dugaan penyadapan Prabowo menjadi sorotan. Istana meminta Polri mengusut perkara tersebut secara transparan dan tidak menutupi fakta.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Bagikan