Pemkot Bandung Ingin Vaksinasi Tidak Dibatasi Wilayah Administrasi

Kamis, 29 Juli 2021 - Alwan Ridha Ramdani

MerahPutih.com - Sebagaimana virus yang tidak mengenal batas wilayah, vaksinasi Covid-19 pun mestinya tak terikat administrasi. Semua berhak mendapatkan vaksinasi untuk mengurangi risiko infeksi Covid-19.

Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna menginstruksilan, aparat kewilayahan dapat mendata capaian vaksinasi COVID-19 yang telah dilakukan sesuai pendekatan administrasi dan teritotial.

Pendekatan administrasi berarti warga yang telah divaksin di satu wilayah merupakan warga yang memiliki KTP dan memang tinggal di wilayah tersebut. Sedangkan secara teritorial berarti warga yang kesehariannya beraktivitas di wilayah tersebut meski bukan warga dari wilayah tersebut.

Baca Juga:

Capaian Vaksinasi COVID-19 Kota Bandung Baru Mencapai 41,3 Persen

"Data ini harus clear, karena berbicara vaksinasi tidak bisa bicara wilayah administrasi,” kata Ema, saat paparan Progres Pelaksanaan Vaksinasi di Kantor Kecamatan Bandung Wetan, Rabu (28/7).

Ia mencontohkan, dalam suatu wilayah yang terdapat kampus, akan ada orang yang beraktivitas seperti mahasiswa, dosen, tenaga adminisrasi yang berasal dari berbagai tempat. Mereka pun semuanya harus divaksin.

"Karena mereka setiap hari ada di wilayah ini, bisa bahaya warga di sini sudah divaksin, bercampur dengan orang yang dari luar wilayah ini dan belum divaksin," ucapnya.

Menurut Ema, jumlah peserta dalam pelaksanaan vaksinasi massal yang ada di satu wilayah juga jangan dijadikan data yang termasuk capaian vaksinasi di wilayah tersebut.

Vaksinasi COVID-19.  (Foto: Antara)
Vaksinasi COVID-19. (Foto: Antara)

"Vaksinasi massal yang sampai ribuan orang itu, datanya harus dimintakan mana yang memang warganya, mana yang bukan atau memang bekerja dan beraktivitas di wilayah itu," ucapnya.

Dinas Kesehatan Kota Bandung harus membuat data vaksinasi dengan pendekatan administrasi dan teritorial. Dengan begitu, bisa jadi target vaksinasi Kota Bandung bukan 1,9 juta jiwa, tapi 2,5 juta untuk Kota Bandung.

Ema pun menyampaikan, ke depan bisa saja dengan kartu vaksinasi menjadi salah satu syarat dalam pelonggaran agar orang-orang dapat beraktivitas. Seperti masuk mal, restoran, transportasi, dan lain-lain.

"Di saat nanti dimensi kesehatan dan ekonomi didekatkan, kita bisa saja meniru di luar negeri, seperti Cina dan Amerika. Kita cari formulanya seperti apa," kata Sekda Kota Bandung tersebut.

Ia menegaskan, untuk saat ini harus fokus pada progress vaksinasi dan membuat formula terbaik agar masyarakat dapat disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

"Karena banyak pemahaman dengan orang yang kompeten untuk melawan pandemi ini paling utama adalah akselerasi vaksinasi dengan protokol kesehatan," katanya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Arab Saudi Buka Ibadah Umrah, Kemenag Susun Skema Vaksinasi

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan